Vaksin
Ilustrasi vaksin COVID-19. (Foto/Shutterstock)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Rencana pemerintah untuk mengizinkan program vaksin mandiri dapat mempercepat imunitas kelompok (herd immunity). Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum swasta diberikan izin untuk melakukan vaksinasi mandiri.

Ahli Ilmu Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani mengatakan, syarat pertama adalah vaksin mandiri tidak boleh mengganggu jatah vaksinasi untuk masyarakat yang sudah dijalankan oleh pemerintah.

Syarat kedua, lanjutnya, merek vaksin mandiri tidak boleh sama dengan merek vaksin yang digunakan untuk masyarakat. Hal ini semata-mata untuk mencegah terjadinya praktik jual beli vaksin.

“Yang tidak kalah penting tentunya adalah pemerintah harus mengawasi proses penjualan vaksin mandiri kepada swasta. Jangan sampai karyawan di perusahaan tertentu yang mendapat jatah vaksin mandiri harus membayar untuk menerima vaksinasi,” kata Laura, Jum’at (19/2/2021).

Pada dasarnya, lanjutnya, vaksinasi harus tetap gratis, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Vaksinasi mandiri merupakan salah satu upaya agar target 70 persen atau 188,5 juta warga Indonesia mendapatkan vaksin bisa cepat tercapai.

Laura menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa tahapan untuk bisa mencapai target 70 persen vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Kata dia, tahapan tersebut jangan sampai terganggu dengan adanya rencana vaksinasi mandiri.

Tahap satu vaksinasi diberikan untuk tenaga kesehatan kemudian tahap kedua pelayanan publik sekitar Maret-April dibarengi sasaran lansia di atas 60 tahun. Kemudian lanjut masyarakat di daerah kasus tinggi. Pemerintah menargetkan antara Agustus hingga Desember 70 persen masyarakat Indonesia sudah tervaksinasi.

Laura menambahkan bahwa herd immunity harus cepat dicapai dan tidak bisa memakan waktu lama. Karena kekebalan tubuh seseorang yang sudah divaksin berbeda-beda.

“Jadi, jangan sampai yang sudah divaksin hilang kekebalannya sehingga harus divaksin ulang lagi. Karena itu, proses menuju herd immunity harus cepat tidak bisa terlalu lama. Vaksin mandiri kalau jadi direalisasikan akan sangat membantu mencapai herd immunity,” jelasnya.

BACA JUGA :  Trenggalek Optimis Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Pemerintah masih mengkaji pemberian akses vaksin Covid-19 mandiri atau berbayar bagi perusahaan. Namun, vaksin mandiri tersebut kemungkinan hanya diberikan untuk industri tertentu saja seperti industri padat karya.

Hal ini lantaran industri padat karya merupakan industri yang mempekerjakan ribuan orang, meliputi sektor strategis, dan menyangkut ekosistem perekonomian nasional yang besar.

Namun, indikator industri padat karya tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, vaksin mandiri kemungkinan akan dilakukan paling cepat akhir Februari atau awal Maret 2021. Pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu datangnya vaksin Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca.

Hingga saat ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan nama-nama perusahaan yang bersedia membeli vaksin mandiri. Ketika tiba, vaksin gotong royong itu langsung didistribusikan kepada perusahaan yang memesan.

Peran swasta dalam vaksinasi mandiri sangat penting untuk mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan peran swasta dalam vaksinasi gotong royong, beban APBN bisa dikurangi dan masa vaksinasi bisa diperpendek hingga kurang dari satu tahun.

Kebutuhan vaksin untuk warga berusia di atas 18 tahun sebanyak 188 juta orang. Setelah dikurangi yang sakit dan komorbid tinggal 181 juta. Dengan asumsi dua kali suntik plus 15%, maka total kebutuhan 426 juta dosis. Jokowi menargetkan program vaksinasi di Indonesia bisa kelar dalam waku 12 bulan. (fzi/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here