Surabaya – Sebagai lanjutan dari Sekolah Politik Anggaran pada 2-4 Oktober kemarin, Intra Publik bersilaturrahim dan diskusi ke DPRD Kota Surabaya, Senin (7/10/2019).
Salah satu poin diskusi yang dibahas adalah terkait tata kelola administrasi dan dokumentasi anggaran Kota Surabaya, hal tersebut tidak lepas dari kondisi yang ada.
Melalui website yang disediakan, Pemerintah Kota Surabaya belum satupun mempublikasi dokumen anggaran 2019, padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan kontrol pelaksanaan anggaran, disisi lain, dokumen perencanaan anggaran untuk tahun 2020 juga belum ada yang dipublikasikan juga. dalam hal ini ada indikasi pemerintah Kota Surabaya tidak serius dalam melakukan tata kelola anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang diantaranya harus transparan.
“Dengan adanya transparansi tersebut (dokumen anggaran), kontrol masyarakat terhadap tata kelola anggaran Kota Surabaya akan meningkat, dan itu akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan asli daerah.“ ungkap Mauli Fikr, direktur Intra Publik.
“Efektifnya bukan hanya dokumen anggaran tahun sebelumnya yang dipublis, akan tetapi juga dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan dokumen perencanaan Anggaran tahun 2020, seharusnya juga sudah dipublikasi,” tambahnya.
Dari beberapa Dokumen Anggaran yang berhasil didownload dari websitenya pemerintah Kota Surabaya, terdapat beberapa catatan menarik tentang APBD Kota Surabaya, Pertumbuhan APBD Kota Surabaya mengalami dinamikan yang memperihatinkan, semisal untuk Realisasi APBD tahun 2017 itu mengalami pertumbuhan 17,7% dari tahun sebelumnya, namun berbeda dengan pertumbuhan APBD tahun 2018 yang mengalami penurunan ke 1.8%. tentu hal tersebut butuh pertanggungjawaban dan rasionalisasi agar masyarakat faham dengan apa yang terjadi sehingga berefek demikian.
Dari sektor Pendapatan Asli Daerah, pada realisasi APBD tahun 2018 juga mengalami pertumbuhan yang menghawatirkan, masalahnya PAD Kota Surabaya mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu di level -4%. tambahnya. begitu pula dengan pertumbuhan pendapatan pajak Kota Surabaya yang mengalami penurunan pada tahun 2018 di angka persentase 6,2% dari tahun sebelumnya 2017 yaitu 19,8%.
Mereka ditemui oleh William selaku Banggar (Badan Anggaran) dari Fraksi PSI di gedung DPRD Surabaya. William mengatakan aspirasi yang dibawa Intra Publik akan dilajutkan untuk mendorong transparansi dokumen dan anggaran Kota Surabaya.
“Kami akan melanjutkan aspirasi teman-teman dan akan mendorong untuk tercapainya hal tersebut (transparansi dokumen dan anggaran),” ungkapnya.(Fik)
