BI
Bank Indonesia sedang menggarap digitalisasi rupiah. (Ilustrasi/Elsamara)

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Rencana penerbitan uang rupiah dari BI diklaim bisa menjadikan transaksi lebih fleksibel dan mudah. Sejumlah pengusaha menyambut positif rencana tesebut. Namun, kalangan pengusaha menekankan beberapa poin yang harus dipertimbangkan.

“Konsep ini adalah untuk memudahkan pembayaran, transaksi, dan sebagainya. Memudahkan exchange rate, tidak perlu waktu berkurang. Dari sudut pandang itu bagus,” kata Johnny Darmawan selaku Wakil Ketua Kadin Bidang Industri seperti dilansir CNBC.

Tujuan diterbitkannya uang rupiah digital adalah untuk mendorong digitalisasi ekonomi. Selain itu, rupiah digital juga diharapkan bisa membendung mata uang kripto yang fenomenal. Berbeda dengan bitcoin yang masih belum sah digunakan sebagai alat transaksi, rupiah digital merupakan alat pembayaran sah yang dapat menggantikan uang fisik.

Sebelum Indonesia, China sudah terlebih dulu berencana membuat Yuan digital. Tujuannya sama, yakni untuk membendung aliran mata uang kripto. Saat ini, China sedang menguji coba mata uang digitalnya dengan membagikan Yuan digital kepada warga masyarakat. Uang digital tersebut kemudian digunakan untuk pembelian produk melalui e-commerce dan sejumlah toko yang ada di negara tersebut.

Rupiah maupun Yuan digital dikendalikan oleh bank sentral, sedangkan bitcoin bersifat desentralisasi. Artinya, bitcoin tidak bisa dikendalikan oleh bank mana pun, ia memiliki tingkat fluktuasi yang sangat ekstrem. Seseorang bisa meraup kekayaan dalam satu hari, dia juga bisa jatuh miskin dalam waktu yang singkat.

BACA JUGA :  Warga Terdampak Banjir di Lamongan Mulai Terserang Penyakit Myalgia

Johnny pun mengungkapkan bahwa upaya yang tengah dilakukan BI dalam menerbitkan uang rupiah digital dinilai mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi. Bank Indonesia itu harus mempertimbangkan secara matang bagaimana penggunaan dan risiko yang bisa merugikan publik.

“Yang ditakutkan bagaimana untuk mengontrolnya, sehingga tidak terjadi manipulasi. Transfer aja masih bisa dibohongi, pakai yang namanya e-banking, bisa ditipu, dan sebagainya,” ungkapnya.

Johnny mengungkapkan hal lain yang harus diperhatikan, yaitu mekanisme transaksi yang dilakukan dengan negara lain. Sejumlah negara membuat rencana yang sama, namun harus diperhatikan juga landasan hukumnya agar bisa sesuai dengan aturan dari negara lain.

“Kan harus bicara dengan negara lain, apa jaminannya, dan segala macam. Tapi baguslah menurut aku. BI menaungi memudahkan supaya transaksi. Karena biasanya problemnya adalah transaksi currency juga. Jadi kamu ekspor impor dan sebaginya, misalnya mau bayar ke AS, kamu kena dua kali, jual gimana, beli gimana,” tandasnya. (fzi/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here