Pemuda Muhammadiyah Pamekasan Apresiasi Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

0
41
Pdpm pamekasan
Hudan Nashihin Ketua Pemuda Muhammadiyah Pamekasan. (Yayan/PIJARNEWS.ID)

PAMEKASAN, PIJARNEWS.ID – Pemuda Muhammadiyah Pamekasan mengapresiasi Presiden Joko Widodo atas dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (Miras) mengandung alkohol.

Sementara pencabutan Perpres Investasi Miras ini sebenarnya merupakan lampiran dari Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Hudan Nashihin, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pamekasan menyampaikan bahwa, pencabutan Perpres ini berarti pemerintah Joko Widodo telah menghargai aspirasi para ulama yang ada di Indonesia.

“Apalagi minuman keras atau khamr adalah minuman yang dilarang dikonsumsi bagi umat muslim, sebab dapat memabukkan. Dilarangnya meminum khamr karena mudharatnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Maka dari itu, minum minuman beralkohol diharamkan dalam Islam,” kata Hudan.

Pria yang murah senyum tersebut mengungkapkan, bahwa tanpa disadari mengkonsumsi minuman keras juga dapat menghilangkan kesadaran sementara, sehingga akal sehatnya mampu melakukan hal yang tidak diinginkan, salah satunya menyakiti orang lain atau melakukan tindakan kriminal. Akhlak mereka juga akan rusak dan dapat menurunkan produktivitas.

“Alhamdulillah presiden kita telah mencabut Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Karena kalau tidak dicabut, maka miras akan dijual bebas di Indonesia. Serta kalau miras sampai legal akan mengancam generasi anak muda nanti,” sambungnya.

BACA JUGA :  Perketat Protokol Kesehatan, Kelurahan Pacarkembang Gelar Operasi Masker

Sementara, Joko Widodo, menyampaikan keterangan pencabutan Perpres Miras disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden.

“Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi Selasa (2/3/2021).

Presiden Jokowi menyatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan masukan dari ulama, termasuk sejumlah ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. “Serta masukan dari Provinsi dan Daerah,” katanya. (yan/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here