DPRD
Suasana hearing yang digelar oleh Komisi C DPRD Surabaya, bersama Dinas PU, DKRTH, dan Bappeko terkait rusaknya plengsengan di Arif Rahman Hakim, guna menindaklanjuti pengaduan warga yang disampaikan melalui reses, Selasa (9/3/2021). (Rama/PIJARNEWS.ID)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Komisi C DPRD Surabaya memanggil Dinas PU, DKRTH, dan Bappeko terkait rusaknya plengsengan di Arif Rahman Hakim, guna menindaklanjuti pengaduan warga yang disampaikan melalui reses, Selasa (9/3/2021).

Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, meminta keterangan pada dinas terkait. Sekaligus, juga menekankan untuk segera dilaksanakan kegiatan pembangunannya. Menurutnya, Saluran Kalibokor yang membentang sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim memang mengalami perubahan peruntukan.

“Yang tadinya saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. Jika dilihat dari karakteristik peruntukan salurannya sangat berbeda jauh antara fungsi irigasi dan fungsi drainase. Fungsi irigasi meminta seluruh penampang saluran dari hulu ke hilir semakin mengecil, dan elevasi saluran irigasi harus lebih tinggi dari sekitar,” ujarnya.

Sedangkan saluran drainase untuk elvessai, lanjut Aning, harus lebih rendah dari sekitar dan penampang dari hulu ke hilir semakin melebar. Aning menilai, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab ambrolnya plengsengan. Saluran yang menyempit menyebabkan derasnya aliran air atau kuatnya tekanan menggerus plengsengan.

“Faktor penyebab lainnya adalah dimungkinkan tonase atau beban kendaraan yang melewati belum menjadi faktor perhitungan pembuatan plengsengan,” imbuhnya.

Aning menjelaskan, ada satu hal yang tidak dijelaskan Pemkot tapi ternyata menjadi penyebab utama, yakni faktor pengerukan. Berdasarkan data yang didapat dari Pemerintah Kota Surabaya, Dinas PU dijelaskan, pengerukan dilakukan sampai kedalaman 3 meter. Sementara data yang disampaikan bagian lapangan elevasi kedalaman pondasi plengsengan adalah 1.5 sampai 2 meter.

BACA JUGA :  Komisi VIII DPR RI, Inna Amania Turut Sosialisasikan BPKH di Ponorogo

“Dari sisi teori terkait bangunan, pengerukan yang melebihi kedalaman pondasi berakibat pada penggerusan plengsengan, meskipun pengerukan dilakukan dibagian tengah. DPRD meminta agar hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan dari pemerintah kota agar tidak terulang,” terangnya.

Sekretaris fraksi PKS tersebut meminta, SOP pengerukan harus betul betul dibuat lebih detail dan dipastikan tidak berefek samping. Pengerjaan perbaikan plengsengan diperkirakan selesai maret 2021, setelah itu proses lelang dan pengerjaan.

“Kami mendorong agar refocusing diprioritaskan terkait plengsengan, agar warga tidak resah dan kemacetan yang ditimbulkan bisa terurai. PAD yang masih merambat memang berpengaruh pada anggaran berjalan. Sehingga perlu di refocusing agar lebih efisien dan efektif. Direncanakan plengsengan yang dipakai adalah model CCSP. Dinding vertikal yang berfungsi untuk menahan air dan tanah masuk kedalam galian yang kedalamannya bisa sampai 12 meter,” pungkasnya. (ram/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here