DPRD Surabaya Sebut Tidak Perlu Deposit 100 Juta bagi Pelaku Usaha RHU

0
14
Rhu
Petugas Gabuangan Satpol PP menggelar Razia di salah satu tempat hiburan malam di Kota Surabaya. (Rama/PIJARNEWS.ID)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menilai, Pemkot tidak perlu membebani para pelaku usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) dengan deposit sebesar Rp100 juta, agar bisa kembali beroperasi ditengah pandemi Covid-19.

“Menurut saya kasihan. Karena kondisinya saat ini mati suri. Mereka yang bertahan dengan susah payah begitu terasa mengalami dampaknya. Sampai-sampai merumahkan ratusan karyawannya,” ujarnya, Senin (22/3/2021).

Politisi Partai Nasdem tersebut berpendapat, sebaiknya diberikan relaksasi kelonggaran tanpa syarat. Yang terpenting protokol kesehatan harus diterapkan dengan betul-betul sangat super ketat. Kalau perlu, Satgas Covid-19 harus melakukan asesmen sebelum dilakukan pembukaan.

“Bagian-bagian mana yang harus dikuatkan, atau disediakan rapid test, swab tes secara berkala bagi karyawannya. Kalau tidak buka terus, kasihan, apalagi habis ini bulan puasa, lebaran, dan ada kewajiban pengusaha memberikan THR,” tuturnya.

“Saya belum tahu deposit Rp100 juta itu detailnya seperti apa. Menurut saya tidak perlu. Kalau mereka melanggar kasih aja sanksi berdasarkan ketentuan yang sudah ada,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, mengapresiasi kebijakan Pemkot untuk membuka kembali RHU. Karena banyak pegawai yang bekerja disitu dan banyak sekali keluhan karyawan yang tidak dapat penghasilan selama pandemi. Ini memang harus difasilitasi.

“Dengan adanya wacana pembukaan ini, saya rasa memang pembukaan RHU harus disertakan prokes yang ketat. Jadi beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah SOP harus berbasis pada 5M. menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, mengurangi kerumunan dan menghindari bergerombol,” ucapnya.

BACA JUGA :  Bareskrim Usut Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa yang Tidak Jalankan Perintah OJK

Meski deposit Rp100 juta itu masih wacana. Kader Partai Golkar tersebut menilai, yang terpenting adalah kemampuan pemilik usaha mampu mengontrol aktivitas sesuai protokol kesehatan. Jangan sampai ada kerumunan, serta pengusaha harus mampu mengendalikan sirkulasi udara di ruangan.

“Keseriusan kemampuan pengusaha SOP 5M itu penting. Serta Perwali harus direvisi. Karena Perwali yang lama masih belum memperkenankan RHU untuk dibuka,” tuturnya

Deposit itu prosesnya harus jelas apakah diberlakukan untuk apa. Buat pelanggaran prokes dan lain-lain. Sebenarnya dibutuhkan kesadaran semua lini masyarakat. Pengusaha maupun karyawan. Pandemi ini serba darurat dan dihimbau harus menaati SOP bersama,” lanjutnya.

Jangan sampai, tuntas Akmarawita, pengusaha teledor dan Kota Surabaya kembali ke zona merah. Jaga Kota Surabaya dan yakinkan kesadaran semua lingkungan di dalamnya. Jangan seolah-olah sudah divaksin lalu mengabaikan prokkes.

“Para pegawai-pegawainya juga harus diprioritas vaksin. Tetap menaati prokes,” pungkasnya. (ram/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here