Jajaran Stake Holder Bandara Internasional Juanda foto bersama di depan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kamis (25/3/2021).

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Sejumlah stakeholder Bandara Internasional Juanda mengikuti rapat koordinasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Sedati, Sidoarjo, Kamis (25/3/2021) pagi.

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Surabaya, Denpom Lanudal Juanda, BP2MI Surabaya, PGS Kasatpam, Entomolog KKP Surabaya, Angkasa Pura I, PT JAS, Air Asia Indonesia, Lidpem, dan Pasops Lanudal Juanda.

Is Edy Ekoputranto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar instansi. Selanjutnya, pihaknya juga menawarkan layanan Eazy Passport kepada seluruh instansi yang hadir.

“Kami mengumpulkan stake holder terkait yang bertujuan untuk mensinergikan kembali Timpora Udara yang pernah ada di Kantor Imigrasi Juanda Surabaya,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Is Edy, tim bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama terkait dengan aktivitas kegiatan di Bandara Juanda Surabaya. Pesertanya terdiri dari stakeholder tersebut, untuk bersama-sama membahas dan mencari solusi. Khususnya, permasalahan yang selama ini dianggap kurang adanya komunikasi.

“Dengan adanya Timpora Bandara Internasional Udara Juanda, kedepan hal-hal yang sekiranya menjadi hambatan maupun halangan akan bisa terselesaikan, ini semua demi memberikan kinerja yang baik,” jelasnya.

Timpora ditugaskan mengenai segala aktivitas yang berada di bandara. Baik Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam waktu dekat, akan dilakukan koordinasi khusus terkait Timpora Udara.

BACA JUGA :  KPK RI Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Bersama Forkopimda Mojokerto

Sementara itu, Farid, perwakilan dari KKP Surabaya, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Salah satunya koordinasi yang sudah dilakukan dengan imigrasi, soal penanganan pencegahan Covid-19 di Bandara Juanda, serta pembuatan MoU tentang Pengawasan.

“Kami mencotohkan soal keberangkatan umroh. KKP telah menetapkan prosedur bahwa setiap penumpang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus membawa dokumen PCR yang menyatakan negatif Covid-19,” ujar Farid.

Khusus bagi penumpang kedatangan Internasional, kata Farid, akan dilakukan swab ulang pada saat kedatangan di Bandara Internasional Juanda.

“Jika dari hasil swab, penumpang dinyatakan positif Covid-19, maka penumpang tersebut dilarang untuk melanjutkan perjalan dan diwajibkan untuk karantina mandiri di tempat yang telah ditentukan pemerintah,” imbuhnya.

Bagi WNI, seluruh biaya karantina dibiayai oleh Negara. Sedangkan bagi WNA, biaya karantina ditanggung oleh masing-masing penumpang. Pemerintah telah menyiapkan beberapa tempat untuk karantina mandiri, namun jumlahnya masih terbatas.

“KKP Surabaya telah berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur untuk menambah jumlah ruang karantina dengan kapasitas minimal 1.000 kamar,” pungkasnya. (ram/fzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here