Suasana Pra Musycab XXXII PC IMM Kota Surabaya. (Juki/PIJARNEWS.ID)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Surabaya telah mengadakan Pra-Musycab XXXII di Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Kota Surabaya, Rabu (24/3/2021).

Pra Musycab XXXII sendiri adalah salah satu rangkaian dari agenda Musycab XXXII PC IMM Kota Surabaya yang akan diadakan pada tanggal 1, 3, dan 4 April mendatang. Pada Kamis (1/4) diadakan Stadium General, sedangkan proses sidang Musycab XXXII baru kembali dilanjutkan pada tanggal 3 dan 4 April.

Pelaksanaan agenda Pra-Musycab XXXII itu sempat diwarnai protes oleh beberapa peserta dan peninjau sidang dikarenakan banyaknnya pasal-pasal ‘siluman’ yang ditambahkan dalam draf rancangan tata tertib (Rantatib) Musycab maupun Rantatib pemilihan ketua umum dan formatur. Pasal-pasal ‘siluman’ tersebut dinilai tidak sesuai dengan Tanfidz Muktamar XVIII Malang, sehingga dianggap inkonstitusional.

Selain itu pelaksanaan persidangan juga dirasa janggal, karena Panitia Pemilih (Panlih) ditunjuk secara sepihak oleh Pimpinan Cabang menjadi presidium sidang. Padahal menurut Artha, salah satu paninjau dalam Pra-Musycab XXXII, Panlih harusnya hanya boleh memimpin sidang pemilihan ketua umum dan formatur, bukan memimpin sidang Rantatib Musycab. Menurut Artha juga, presidium sidang harusnya berasal dan dipilih langsung oleh peserta Musycab.

Protes juga dilayangkan oleh peninjau Pra Musycab XXXII lainnya. Marzuki selaku Ketua Koordinator Komisariat (Korkom) IMM UIN Sunan Ampel mengatakan bahwa Pra Musycab kali ini benar-benar inkonstitusional dan bertentangan dengan Tandfidz Muktamar Malang.

“Pra Musycab PC IMM Kota Surabaya sudah inkonstitusional, tidak sah, karena tidak sesuai aturan, penuh dengan kezaliman, dengan banyaknya pasal siluman yang dimasukkan dan banyak aturan yang bertentangan dengan Tanfidz Muktamar Malang,” ujarnya.

Setali tiga uang, Kenneth Sulthon Alafi Al-Hallaj turut menyampaikan protesnya atas kerancuan pada Pra Musycab tersebut.

“Pra-Musycab PC IMM Kota Surabaya kemarin sudah dapat dikatakan mengkhianati hasil Muktamar yang berupa Tanfidz, pasalnya Tanfidz itu ada untuk dijadikan pedoman bagi bawahan DPP, jika ingin merubah isi Tanfidz maka harus dirubah di Muktamar bukan di Musycab, karena jika dipaksakan maka ada semacam bid’ah dalam Pra-Musycab tersebut,” kata peserta Musycab yang kerap disapa Afi tersebut.

Poin-poin yang dipermasalahkan dalam draf Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Musyawarah Cabang XXXII Pasal 9 terkait Syarat Khusus Ketua Umum dan Formatur, antara lain:

  1. Poin “b”: Calon Ketua Umum telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya satu periode.
  2. Poin “e”: Calon Ketua Umum tidak sedang menjadi ketua pada Organisasi Otonom Muhammadiyah.
BACA JUGA :  Wamenkes Bersama Pemkot Surabaya Tinjau Vaksinasi Tenaga Kesehatan

Sedangkan dalam Tanfidz Muktamar XVIII Malang, syarat khusus bagi Pimpinan Cabang hanya ada empat, antara lain dalam BAB IV Pimpinan, Pasal 11 ayat 4 (Syarat Khusus bagi Pimpinan Cabang) yang berisi:

  1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1 periode.
  2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
  3. Batas usia maksimal 26 tahun.
  4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan pasal 3 ayat 1b.

Poin-poin dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Musyawarah Cabang XXXII di atas tidak ditemukan dalam Tanfidz Muktamar XVIII Malang. Karenanya, hal ini dinilai oleh sebagian peserta Pra Musycab XXXII bertendensi membatasi regenerasi kepemimpinan di cabang dan melanggengkan kepentingan sebagian pihak yang berambisi menguasai IMM Cabang Kota Surabaya.

Masalah ini tentu saja mendapat perhatian serius dari Fajrul Islam Atsauri sebagai salah satu Instruktur Nasional IMM dan sekaligus tokoh yang turut menyusun Sistem Perkaderan IMM (SPI).

“Logika pengalaman satu tahun di Pimpinan Cabang ini tidak masuk akal, karena jika logika tersebuat masuk akal harusnya gagasan syarat ketua umum pernah satu periode juga perlu diperjuangkan di DPD dan DPP, namun kenyataannya tidak,” ujarnya tegas.

“Adanya poin harus satu periode di Pimpinan Cabang menandakan ketidakpercayaan pihak Panlih pada perkaderan di Pimpinan Komisariat. Dengan persyaratan tersebut, Panlih seolah meragukan kapasitas Komisariat dalam membangun kader-kader yang mampu menjadi figur pemimpin,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga kembali menegaskan bahwa persyaratan sudah satu periode di Pimpinan Cabang malah akan menghambat regenerasi kepemimpinan di Cabang itu sendiri.

Suasana sidang menjadi makin kurang kondusif karena makian yang dilontarkan kepada peserta sidang. Dalam suasana tegang, salah satu oknum malah berteriak dan memaki peserta sidang lainnya dengan sebutan “goblok” karena enggan meneruskan sidang dan malah berpolemik.

Sontak, makian itu membuat sebagian peserta sidang melakukan protes kepada Presidium Sidang I. Namun, protes itu hanya menjadi angin lalu oleh Presidium Sidang I dan tidak dikenai sanksi apa pun.

Dikarenkan kecurangan, kerancuan, dan kejanggalan proses pelaksanaan Pra Musycab XXXII tersebut, sebagian peninjau dan peserta sidang yang mengikuti Pra Musycab memutuskan untuk pergi meninggalkan sidang (walk out) Pra Musycab XXXII yang masih berjalan. (far/fzi)

Kontributor: Fadhlur Rohman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here