Sumber gambar : id.berita.yahoo.com

PIJARNEWS.ID – Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat yang bernomor 22/I.11/A/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Raharjo dan Sekretaris Rahmat Muhajir Nugroho, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas merupakan penyampaian pendapat Muhammadiyah sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Soal TWK pegawai KPK yang beberapa waktu lalu dilakukan, memang menuai banyak reaksi dari publik. Apalagi adanya aduan 75 Pegawai KPK yanh dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses alih status pegawai KPK.

Dengan adanya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, serta laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM pada
asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK.

Dalam surat tersebut, Muhammadiyah meminta agar Jokowi agar mengangkat 75 orang Pegawai KPK yang gagal dalam hasil asesmen TWK menjadi ASN. Yanh dimana salah satu diantaranya ada Novel Baswedan. Selain itu, melalui Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah juga meminta agar Presiden Jokowi memulihkan nama baik dari 75 pegawai KPK yang telah dinyatakan tak lolos TWK. Apalagi, mereka telah di stigma dengan pelabelan identitas tertentu.

Berikut isi surat tersebut :  download disini

Berkaitan dengan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indoensia, maka Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyampaikan pendapat sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu kami meminta kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, untuk:

BACA JUGA :  Upaya Segera Miliki Gedung Sekolah, Panitia Pembangunan SMKM 10 Purwoharjo Galang Donasi

1. Bahwa, mengingat Presiden Republik Indonesia merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi, maka dengan bijaksana untuk mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta MEMBATALKAN hasil asesmen TWK.

2. Bahwa, mengingat rekomendasi ORI dan laporan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan maladministrasi dan pelanggaran HAM, maka dengan bijaksana Presiden Joko Widodo untuk memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang telah distigma dengan pelabelan identitas tertentu. Presiden diminta untuk mengangkat 75 Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pegawai ASN di KPK, sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Bahwa, asesmen TWK tidak sepenuhnya menjalankan perintah UU No. 19 tahun 2019, PP No. 41 tahun 2020, dan pengabaian Arahan Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat. Selain itu tidak menjadikan Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 sebagai pertimbangan dalam alih status pegawai KPK jelas merupakan pengabaian kontitusi. Dengan demikian secara tegas Presiden
harus mengevaluasi serta mengambil langkah yang dianggap perlu kepada pimpinan kementerian/lembaga yang terlibat dalam asesmen TWK pegawai KPK, dikarenakan telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi azas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia._

Sebelumnya Komnas HAM pernah melaporkan, bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM selama proses TWK sebagai alih proses pegawai KPK menjadi ASN. Disisi lain, Ombudsman RI juga menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, serta ditemukan pelanggaran prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan proses tes TWK pada pegawai KPK. (Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here