Nasib Kafe Dimasa PPKM, Dari Seret Penghasilan, Berhenti Beroperasi Hingga Gulung Tikar

0
253
Foto: Salah satu kafe di Jetakngasri Desa Mulyoagung Kecamatan Dau yang kembali beroperasi di hari pertama dibuka saat PPKM level 2 tampak sepi pengunjung

ALANG, PIJARNEWS.ID – Dampak dari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merembet ke semua sektor, tak terkecuali UMKM kafe dan warung kopi yang ada di Kabupaten Malang. Sejumlah kafe mulai merasakan dampak ekonomi serius dari penerapan aturan dalam PPKM, utamanya jam buka dan larangan dine in.

Dampak yang dirasakan diantaranya penuruan drastis pada pendapatan, hingga harus merumahkan karyawan dan berhenti beroperasi. “Secara umum, (PPKM) sangat berdampak di semua sektor termasuk kafe, saat ini beberapa sudah banyak merumahkan karyawan, termasuk kami harus berhenti beroperasi sejak tanggal 10 Juli kemarin,” ujar salah seorang pengurus Paguyuban Cafe Jetakngasri yang meminta namanya disamarkan saat ditemui pada Sabtu (25/9).

Paguyuban tersebut merupakan salah satu perkumpulan pengusaha kafe di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Malang. Menurutnya, pelanggan kafe dan warung kopi yang didominasi mahasiswa dan pekerja biasanya berkunjung ke kafe saat malam hari. Namun dengan adanya pembatasan jam malam hingga pukul 20.00 WIB, pelanggan tak banyak berkunjung ke kafe lantaran waktu yang terbatas.

“Kita yang pengusaha kafe sama-sama tahu paling tidak setelah (adzan) Isya’ atau kisaran pukul 19.00 WIB pelanggan biasanya baru datang. Saat dibatasi pukul 20.00  WIB, hanya ada satu jam waktu buat pelanggan,” ucapnya. Dalam paguyuban tersebut terdapat 36 kafe yang terhimpun.

Dikatakannya diantara anggota, sekitar empat kafe memilih berhenti beroperasi sementara selama PPKM Darurat. Satu kafe telah berganti owner, bahkan salah satu pengusaha memilih menjual kefe miliknya. Sebelumnya, untuk menyiasati peraturan PPKM, jam operasional yang sebelumnya beroperasi dari pukul 17.00-24.00 WIB rata rata memberlakukan pengalihan jam operasional menjadi pukul 12.00 WIB hingga 20.00 WIB. Namun pengalihan ini dinilai kurang efektif, karena tak banyak pengunjung pada jam tersebut. Kebijakan larangan dine in, atau hanya boleh memesan dan dibawa pulang (take away) dirasa masih tidak relevan dengan kondisi.

BACA JUGA :  Meski di Tengah Pandemi, Investasi di Surabaya Tembus Rp 64 Triliun

“Semenjak PPKM Darurat sesuai Inmendagri tidak bisa dine in, sejauh ini tidak ada pelanggan yang memilih take away atau delivery order, biasanya butuh tempat,” katanya. Kafe miliknya sendiri harus berhenti beroperasi dan merumahkan karyawannya. Pekerja di kafenya rata rata digaji sekitar Rp 1 Juta dalam sebulan belum termasuk insentif dan bonus, tetapi saat diberlakukan pengalihan jam buka, pengunjung yang datang bisa dihitung jari.

“Sekadar harapan, sekalipun kebijakan kebaikan bersama, ada insentif atau kebijakan lain yang mampu memberi perhatian pada UMKM,” tambahnya.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Sugeng Hari Susanta memberi tanggapan. Baginya, peraturan yang ada demi kebaikan bersama dan pemerintah daerah hanya memberlakukan kebijakan sesuai arahan pusat. “Kalau aturan memang harus tutup kita menjalankan aturan saja, sesuai Inmendagri saja, kalau kafe memang tidak nongkrong tidak enak, tapi dalam Inmendagri seperti itu, mau tidak mau hanya menjalankan perintah dari atas,” katanya.

Menurut Sugeng, sejauh ini Pemerintah sudah berupaya menanggulangi dampak secara umum termasuk melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara penanganan Covid-19 membutuhkan anggaran yang besar. Pemerintah berupaya melakukan sosialisasi untuk memahamkan masyarakat terkait kondisi dan penerapan aturan yang mendesak.

“Sudah berupaya sosialisasi, namun kepatuhan masyarakat masih rendah sedangkan kondisi (Covid-19l tidak terkendali. Anggaran yang di refocusing juga salah satu upaya terkait penanganan Covid-19 yang tak sedikit membutihkan biaya,” pungkasnya. (Tyo/Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here