Direktur DEEP Indonesia Dorong Timsel Calon KPU-Bawaslu Membuka Ruang Partisipasi Publik

0
83
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mendorong Timsel Calon Anggota KPU dan BAWASLU untuk terbuka kepada publik atas proses seleksi pemilihan KPU-Bawaslu

PIJARNEWS.ID – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mendorong kepada 11 orang nama Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih untuk terbuka kepada publik atas proses seleksi pemilihan KPU-Bawaslu. Neni meyakini, bahwa timsel yang terpilih memiliki kredibilitas, reputasi, rekam jejak yang baik serta dapat menunjung tinggi nilai independensi dan integritas, memahami kepemiluan, penegakan hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Pemilu.

“Namun, tim seleksi juga mesti melibatkan masyarakat dan berkenan untuk menerima masukan dan saran. Sebab, dalam ruang demokrasi partisipasi publik menjadi hal yang sangat penting agar anggota KPU dan Bawaslu terpilih nanti adalah yang mampu menjawab tantangan dan problematika kompleks Pemilu 2024, serta mampu bekerja secara baik, berkualitas dan berintegritas,” terangnya.

Tidak hanya itu, Neni juga beranggapan bahwa partisipasi publik juga memberikan jaminan bahwa timsel bekerja secara mandiri, professional dan independen yang terbebas dari kelompok kepentingan organisasi dan kelompok tertentu. “Transparansi dan akuntabilitas tim seleksi juga dilakukan agar dapat meningkatkan trust publik. Maka, buka kanal-kanal yang menjadi hak publik itu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Semakin terbuka, maka kerja timsel akan semakin terpercaya dan tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat,” katanya.

Sebagaimana yang kita ketahui, Mendagri, Tito Karnavian mengumumkan daftar nama Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima Keputusan Presiden (Keppres) tentang tim seleksi yang ditandatangani pada 8 Oktober 2021 lalu. 11 orang timsel tersebut, terdiri dari anggota Kemendagri, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), hingga mantan Komisioner KPU. (Hen)

BACA JUGA :  KPU Kabupaten Malang Mulai Lakukan Uji Publik DPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here