PAMEKASAN, PIJARNEWS.ID – Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Pamekasan pada tahun ini melaksanakan Lokakarya yang dilaksanakan secara virtual selama 2 hari, yakni sejak hari Rabu-Kamis (24-25/11). Hadir dalam kegiatan ini, Abdussalam, S.Sos., M.KP. Team Leader OSP 3 Jawa Timur, serta Rekyan Puruhitasari, PPK Wilayah 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) yang sekaligus membuka acara LOKAKARYA. Rekyan menyampaikan, pekerjaan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan dapat dipelihara dan dirawat oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dari hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan.
Selain itu, kelembagaan ini dapat diperkuat oleh dukungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan lewat Pokja PKP dan Forum PKP. Harapannya adalah, untuk forum PKP sudah siap untuk dibentuk sebagai visi misi kawasan permukiman beserta pencegahan adanya kumuh kembali. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa unsur OPD Kabupaten Pamekasan meliputi BAPPEDA, DPRKP, Dinas Lingkuhan Hidup, Unsur Kecamatan, Lurah/Kepala Desa, BKM, Tim Fasilitator, Media dan Perguruan Tinggi, Tim Korkot Cluster 04 Surabaya, dan OSP 3 Jawa Timur.
Pada pelaksanaan Lokakarya hari pertama, menghadirkan narasumber dari BAPPEDA (Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh), Askot Mandiri Kabupaten Pamekasan (Target dan Capaian Program Penanganan Kumuh dalam Program KOTAKU), dan BKM Potre Koneng Kelurahan Kangenan (Best Practise Kelurahan Kangenan).
Diskusi Lokakarya ini dilaksanakan secara panel. Salah satu pemateri dalam Lokakarya pada hari pertama adalah BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, materi yang disampaikan mengenai Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh. Materi ini disampaikan oleh Andri Isfaraini, SP. Kasubid Permukiman dan Infrastruktur BAPPEDA, yang menjelaskan penanganan kumuh Kabupaten Pamekasan yang terbagi menjadi 2 yaitu, luasan Kumuh sesuai SK Lama Bupati Tahun 2015 dengan total 60.91 Ha dengan 7 Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Pamekasan, pada akhir tahun 2019 sudah tuntas.
Andri menjelaskan penuntusan luasan kumuh tersebut berkat intervensi kegiatan KOTAKU (BDI tahun 2018 dan BPM tahun 2019) dan kolaborasi dengan pendanaan APBD 1 dan APBD 2. Yang kedua, sesuai SK Baru Bupati Tahun 2019 dengan total 244.75 Ha yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Progres pengurangan kumuh SK yang baru ini masih belum final, tapi yang pasti Insya Allah pada akhir tahun ini akan terjadi pengurangan kumuh.
Lebih lanjut Andri menjelaskan, untuk Program Prioritas RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan adalah Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan & Infrastruktur. Prioritas Infrastruktur antara lain adalah kegiatan air minum, peningkatan jalan, sanitasi for All dan RTH (Ruang terbuka Hijau). Kegiatan tersebut akan dilakukan berbasis pada penataan kawasan yang outcome-nya adalah menuju “Pamekasan Cantik”. (Hen)
