Prof. Zainuddin Maliki : Politik Ada yang Memiliki Kekuasaan, Tapi Tidak Menguasai

0
1021
Foto : Prof. Zainuddin Maliki saat menjadi narasumber dalam webinar yang diadakan oleh Kedai Jambu Institute (KJI) dengan tema Ancaman Oligarki dalam Kehidupan Demokrasi (26/11)

JOMBANG, PIJARNEWS.ID – Kedai Jambu Institute (KJI) mengadakan Webinar dengan tema “Ancaman Oligarki dalam Kehidupan Demokrasi” pada Jum’at (26/11) melalui Zoom Meeting. Acara yang dipandu oleh Wilda Kumalasari, Peneliti Muda RBC Institute A. Malik Fajar tersebut, menghadirkan Wawan Sobari, S.I.P, M.A.,P.hD, pengamat politik, serta Prof. Zainuddin Maliki, M.Si, Anggota DPR RI 2019-2024 Fraksi Partai Amanat Nasional.

Wawan Sobari mengatakan, tidak mudah memutus mata rantai oligarki. “Karena jumlah political power yang juga tidak mudah untuk melawan, kita harus mencoba melihat demokrasi bahwa masih banyak kekurangan. Kekuatan penyeimbang seperti organisasi massa tentunya dapat menjadi kekuatan dan juga harapan. Kekuatan moral dari ormas harus di kedepankan, serta politik digital juga harus di cermati dengan memainkan narasi. Dimana ruang digital yang menjadi ruang politik baru,” kata Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya tersebut.

Disisi lain Prof. Zainuddin juga menyampaikan seperti apa politik di Indonesia. Ia menilai, saat ini banyak politik yang di isi oleh politisi yang seakan-akan memihak rakyat kecil. “Semisal seperti ada politisi yang tidur di rumah guru honorer, dirasa sudah memihak pada nasib guru honorer. Namun itu ternyata hanya sebagai pencitraan, apalagi di era media,” katanya.

Lebih lanjut Prof. Zainuddin menyampaikan, bahwa kondisi demokrasi kita saat ini juga dikuasai oleh oligarki. “Politik itu ada yang memiliki kekuasaan, tapi yang memiliki kekuasaan tidak selalu menguasai. Begitupun sebaliknya, yang menguasai juga tidak harus memiliki kekuasaan,” terang pria kelahiran Tulungagung tersebut.

BACA JUGA :  Merawat Solidaritas, Menepis Bangkrutnya Persaudaraan

“Masyarakat kita juga banyak yang pragmatis, dimana kebanyakan mereka mempunyai NPWP, tapi bukan Nomor Pokok Wajib Pajak, namun Nomor Piro Wani Piro. Jadi mereka tidak memilih yang benar, tetapi lebih memilih yang bayar,” ungkap Prof. Zainuddin.

Menurutnya, jika politik semuanya terjadi seperti yang ia rasakan, maka akan tidak berlaku Nomor Piro Wani Piro. “Mereka yang ada di Dapil saya, Gresik-Lamongan memilih yang benar. Maka kondisi demokrasi bukan jadi politik transaksional, karena harusnya partai yang memiliki transaksi, bukan orang per orang. Jika demokrasi kita tidak terbuka seperti sekarang,” pungkas Prof. Zainuddin. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here