BATU, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kota Batu berada diperingkat 75 dari 93 Kota/Kabupaten dengan raihan kategori kurang inovatif dalam ajang Innovative Goverment Award (IGA) 2021. Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) itu, bertujuan untuk mendorong dan memacu daerah untuk meningkatkan inovasi dalam memudahkan program-programnya.
Catatan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021. Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri. Menanggapi itu, Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu, mengatakan dari capaian itu semua diharuskan berbenah untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terlebih pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
“Karena Bappelitbangda sebagai organisator diseluruh SKPD yang ada. Tusinya ada di sana, kedepan Bappelitbangda harus menyurati dan mewajibkan setiap bidang di masing-masing SKPD memiliki minimal satu inovasi,” tegas Punjul, pada Minggu (9/1) lalu.
Pencapaian itu juga mendapat sorotan dari DPRD Kota Batu. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman. Ia berharap, catatan ini bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat di Kota Batu. “Jadi jangan hanya berbangga dengan destinasi wisatanya saja. Sebab dampak langsung atas perkembangan wisata belum terlalu terasa dampaknya terhadap kemandirian fiskal di Kota Batu, apalagi dinilai dari PAD Kota Batu, baru sampai di angka Rp 160 miliar di tahun 2021,” terangnya.
Pria yang juga menjadi Ketua DPC PKB Kota Batu ini mencontohkan, seperti angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang dinilai tidak rasional melihat potensi pajak daerah yang tidak di kelola secara profesional, transparan dan inovatif. Begitu juga dengan branding smart city yang dinilainya belum ada wujud yang nyata.
“Dewan juga menilai beberapa aplikasi layanan publik yang di miliki Pemkot Batu juga hanya sekedar aplikasi yang tidak di kelola dengan baik,” keluh Nurochman.
Padahal potensi SDM Kota Batu, baik di bidang pendidikan, olahraga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, perdagangan, seniman, budayawan dan para perupa yang memiliki kapasitas internasional pun belum tersentuh inovasi kebijakan.
“Karena itu, kedepan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota harusnya mendapat porsi yang riil dalam keterlibatan menuangkan ide, gagasan dan pemikirannya. Kota Batu perlu forum-forum rembug yang komprehensif dan hasil dari forum tersebut bisa di tuangkan dalam kebijakan pemerintah secara nyata dan sustainable, tidak sekedar gugur wajib yang tidak ada tindak lanjutnya,” katanya.
Selain itu, city branding memang di perlukan bagi kota yang sedang berkembang. Namun Nurochman meminta jangan hanya berhenti pada pencitraan, judul dan narasi saja. Tapi harus betul-betul di wujudkan dalam setiap tahun anggaran.
“Kami di DPRD selalu mendorong pemerintah kota terus berinovasi bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana mengemas kunjungan wisata menjadi sebuah kebangkitan ekonomi wong Batu yang salah satunya memberi kesempatan kepada biro perjalanan dan travel agen dengan membuat paket-paket wisata yang melibatkan potensi desa, pengusaha kecil menengah,” jelasnya.
Cak Nur, sapaan akrabnya mencontohkan, pemerintah perlu melahirkan badan usaha milik daerah di bidang pariwisata, bidang pertanian dengan mendirikan one stop shoping oleh-oleh khas dari hasil pertanian, bermacam varian kuliner. Kemudian wisatawan diarahkan untuk belanja dengan paket-paket wisata.
“Lalu bisa dilakukan pendampingan terhadap badan usaha milik desa. Sehingga bisa eksis dan produktif. Apalagi jika melibatkan anak-anak muda dengan basis IT yang mumpuni dan didukung lomba kreatif untk menciptakan aplikasi-aplikasi layanan publik. Dengan begitu Shinning Batu tidak sekedar judul besar tanpa isi,” pungkasnya. (Hen)
