SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Koordinator Kota (Korkot) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Surabaya, Jawa Timur mengadakan Pelatihan Keberlanjutan Kotaku Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Memelihara pembangunan infrastruktur tidak semudah membalik telapak tangan. Hal itu disampaikan oleh Abdus Salam, Koorkot Kotaku Surabaya saat membuka kegiatan tersebut di Kelurahan Sidotopo, Semampir, Surabaya pada Senin,(14/2) lalu.
Salam, panggilan akrabnya, mengatakan keberlanjutan pembangunan menjadi cita cita jangka panjang yang harus dilakukan oleh masyarakat. “Hal ini penting agar dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) tidak selamanya ada, dapat menjadi stimulan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Agar model pembangunan berbasis masyarakat, bisa direplikasi oleh Pemda sebagai nahkoda dalam pembangunan,” katanya.
Pelatihan Keberlanjutan Kotaku DFAT tersebut, melibatkan tiga Kelurahan yakni Kelurahan Wonokusumo, Bulakbanteng dan Gunung Anyar Tambak. Adapun yang turut mengikuti kegiatan tersebut seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (KPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), para relawan dan aparatur Kelurahan.
Disisi lain, Yudiana Fernadi, seorang praktisi lingkungan memberikan materi tentang pentingnya pemeliharaan. Keberlanjutan hanya menjadi mimpi jika masyarakat, utamanya Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (KPP) sebagai penggerak dan organ yang berfungsi sebagai organisasi yang fokus di infrastruktur tidak sekadar struktur saja. “KPP harus bergerak sigap dan cepat dalam merespon isu lingkungan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. Dimana pembangunan itu di danai oleh pemerintah Australia melalui Program Kotaku DFAT,” terangnya.
Selain itu, Bagus Dwi Purwanto, yang merupakan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukinan serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. memberi penjelasan terkait serah terima aset. Ia menjelaskan bahwa substansi dari kegiatan yang sudah dilakukan dengan dana Pemerintah Pusat ini, diserahkan oleh KSM kepada BKM.
“Kemudian BKM diserahkan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Propinsi, lalu PPK Propinsi menyerahkan ke Pemerintah Kelurahan yang dilanjutkan kepada Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (KPP). Dimana KPP menjadi ujung tombak dalam menggerakkan masyarakat dan berbagai organ yang lain, agar pembangunan yang berkelanjutan berjalan dengan baik. Serta kualitas infrastruktur bisa berusia panjang,” jelasnya.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari Senin hingga Selasa (14-15/2) kemarin. Berbagai narasumber yang hadir merupakan jaringan dari Kotaku, seperti UNICEF dan juga IUWASH. (Hen)
