Prof. Abdul Mu’ti : Warga Muhammadiyah Berdakwah Memakai Peta Buta. Apa Maksudnya?

0
361
Prof. Abdul Mu'ti saat mengisi Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan LHKP PWM Jatim (Moufti/PIJARNews.ID)

MALANG, PIJARNEWS.ID – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti hadir secara langsung pada acara Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan. Kegiatan itu diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Kapal Garden Hotel, Sengkaling, Kabupaten Malang, Jum’at (18/3).

Dihadapan Pimpinan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, Prof Mu’ti menuturkan, makna dari politik itu adalah semua hal terkait dengan penyelenggara negara. Tapi makna politik telah direduksi menjadi akibat kecurangan. Padahal itu cuma praktiknya.

“Sebenarnya orang ngaji itu politik. Mendirikan masjid itu juga politik. Kawin itu juga politik. Menunaikan ibadah haji itu politik. Penentuan kapan awal puasa dan lebaran juga politik. Dzikir pakai speaker itu politik. Jadi semua jabatan itu politik,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini

Maka, lanjut Prof Mu’ti, kita tidak boleh anti pati terhadap penyelenggaraan negara. “Jangan kita ini jadi kelompok apatis. Tapi jadilah kelompok kritis,” pintanya.

Selain itu, pria kelahiran Kudus ini juga menyampaikan perbedaan Muhammadiyah dan NU. Menurutnya, NU yang dikenal dengan masyarakat santri yang petani, yang identik dengan tradisi keislaman dengan penguasaan teks klasik. Sementara, kalau Muhammadiyah itu biasanya identik dengan guru.

“Nah, di ranting saya itu Muhammadiyah dikenal organisasinya guru-guru. Atau organisasinya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi, seiring waktu, saudara kita di NU mulai banyak menjadi PNS. Juga semakin banyak masuk dibirokrasi. Mereka juga mulai sekolah di sekolah umum,” jelasnya.

Prof Abdul Mu’ti menambahkan, jika dulu kader NU kebanyakan kuliah di IAIN. Sementara, banyak orang Muhammadiyah banyak yang kuliah umum (negeri). Maka dari itu, banyak posisi birokrasi yang isinya orang-orang Muhammadiyah.

BACA JUGA :  Mengenal SCCC, Lembaga Pemenuhan Hak dan Pendamping Hukum bagi Anak

“Tapi, seiring berjalannya waktu, temen NU, karena ekonomi masyarakat desa itu meningkat, maka mereka semakin banyak kuliah jurusan umum. Nah, Muhaimin Iskandar misalnya, itu mahasiswanya Alm. Yahya Muhaimin dan juga Amin Rais. Tapi bisa memimpin partai besar. Juga bisa jadi wakil ketua MPR,” tuturnya.

Maka, lanjut Prof Mu’ti tidak heran kemudian pegawai Kementerian Agama (Kemenag) mayoritas diisi oleh NU karena suplai pegawai Kemenag kebanyakan dari mahasiswa IAIN. Begitupula dengan banyak dosen IAIN pun yang berasal dari NU. Itu karena dosen IAINĀ  biasanya banyak diangkat dari mahasiswa dengan IP tinggi.

“Karena suplai teman-temen NU paling banyak di IAIN, Maka Wajah IAIN pun berubah. Sementara, warga Muhammadiyah banyak yang tidak kuliah ke IAIN, karena kuliah di kampus sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan struktur sosial itu bisa saja terjadi. “Kalau mau merubah keadaan, kita bisa guru profesional, bisnis man, sosial . Pergeseran pola yang terkait stratifikasi sosial mobility,” jelasnya.

Kemudian Prof Mu’ti mencontohkan, temen-temen Katolik yang berdakwah memakai peta. Sehingga mereka mengetahui komposisi penduduk itu seperti apa. Berapa yang berusia sekian dan sekian, profesi dan kerjanya serta tinggalnya dimana.

“Mereka berdakwah itu pakai peta. Mereka jadikan database misionaris. Melaksanakan misi berbasis data. Sebaliknya, warga Muhammadiyah berdakwah memakai peta buta. Kita ini gak tau siapa saja yang datang ke Masjid. Kalau di gereja, siapa saja yang datang dan tidak datang diketahui. Detail. Itu sebenarnya adalah bagian dari strategi dakwah. Nah sekarang politik adalah bagaian dari dakwah itu sendiri,” pungkas Mu’ti. (Aan/Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here