IMM Jatim Kawal implementasi THR Pekerja Perusahaan

0
257
Ahmad Agus Muin, DPD IMM Jatim Bidang Hukum dan HAM (Istimewa)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Pada 27 April 2022,  bekerja merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Sudah menjadi tradisi kultural di Indonesia apabila menjelang Hari Raya, para pekerja mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). Sehingga pekerja dapat memanjakan keluarga mereka dengan pakaian baru, perlengkapan alat-alat solat, hidangan lezat di Hari Raya, atau sekedar melepas penat bersama keluarga. Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

Hal inilah yang mendasari bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur untuk ikut serta mendorong perusahaan dan mengawal pemberian hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaiamana Surat  Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor : M/1 /HK.04/IV/2022. Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di perusahaan. Salah satu poinnya yakni “THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan,”.

Mengingat jumlah perusahaan yang ada di Jawa Timur cukup banyak, dan terkadang masih ada perusahaan yang ‘nakal’ dalam membayar THR keagamaan dengan dalih masih kondisi pandemi. Tetapi dengan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

BACA JUGA :  Buka Musyda VI KNPI, Wabup Sampang Tekankan Program Kepemudaan Berkualitas

“Sehingga besar harapan terhadap Pemerintah Daerah bersikap adil tanpa pandang bulu dalam menindak perusahaan yang tidak memberikan THR keagamaan. DPD IMM Jawa Timur melalui bidang Hukum dan HAM siap mengawal hingga berjalannya kepastian hukum di masyarakat. Karena Lebaran merupakan peristiwa sosiokultural sekaligus terapi psikososial yang sangat murah akibat tekanan modernitas yang terus mengepung,” tutur Ketua Bidang hukum dan HAM DPD IMM Jatim, Ahmad Agus Muin.

Agus Muin menambahkan, arti penting pekerja sebagai hak konstitusional warga Negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. “Hal ini merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja untuk mendapatkan hak-haknya berupa imbalan. Serta perilaku yang adil bagi setiap pekerja agar mendapatkan hak-hak konstitusionalnya,” pungkasnya. (Sultan Mataram/Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here