Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Mataraman, merupakan sebutan yang berasal dari PDPM di Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kabupaten Pacitan menggelar kegiatan silaturrahim pada Minggu, (28/8) kemarin. Acara yang bertempat Beach Cafe, Prigi, Trenggalek tersebut diikuti oleh 75 peserta dari masing-masing perwakilan PDPM Se-Mataraman.
Kegiatan ini dilakukan, karena Pemuda Muhammadiyah Mataraman perlu wadah untuk menjalin ikatan tingkat regional, supaya memiliki kesamaan dalam satu bahasa, satu tujuan untuk tumbuh bersama. Dalam diskusi yang dihadiri oleh Horo Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah tersebut, PDPM Se-Mataraman memutuskan untuk melayangkan keberatan terkait keputusan PP Pemuda Muhammadiyah yang melaksanakan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di bulan Mei 2023.
Hal itu dilakukan karena dianggap menyalahi keputusan Tanwir yang mengamanatkan Muktamar Pemuda Muhammadiyah harus terlaksana di tahun 2022. M. Afwan Al-Asgaf, Ketua PDPM Kabupaten Kediri mendukung penuh keputusan bersama dari PDPM Se-Mataraman tersebut. “Keputusan bersama PDPM Se-Mataraman untuk menolak Muktamar dilaksanakan pada tahun 2023, karena sudah menyalahi keputusan Tanwir yang mengamanatkan bahwa Muktamar yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu (2022). Maka sudah tepat jika kami keberatan apabila Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan tahun depan,” tegas Gus Afwan, panggilan akrabnya, kepada PIJARNews.ID, (31/8).
Lebih lanjut Gus Afwan menyampaikan, bahwa di Muhammadiyah itu diajarkan tertib administrasi organisasi. “Bahkan kita sering membangga-banggakan sebagai organisasi yang taat aturan sesuai dengan tatanan dan AD/ART. Tetapi dengan melihat kondisi realita tentang pelaksanaan Muktamar ini yang sudah ada 2 kali Surat Keputusan (SK), dan keputusan tersebut sama sekali tidak mengindahkan hasil keputusan Tanwir. Maka ini patut kita pertanyakan bersama,” jelasnya.
Menurut Afwan, harusnya Pimpinan Pusat menjadi contoh bagi pimpinan dibawahnya. “ini malah menjadi guyonan di akar rumput. Kita ini sering mengkritik perpanjangan masa jabatan, seperti wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Tetapi ini, Pemuda Muhammadiyah malah contoh yang tidak baik. Ya kalau memang ada yang mengharuskan Muktamar dilaksanakan di tahun 2023, maka setidaknya harus melalui Tanwir. Karena legalitas Pimpinan Pusat dibulan dimana harus dilaksanakan Muktamar di tahun ini (2022), karena ini juga berdampak pada Pimpinan yang ada dibawahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Horo Wahyudi menyampaikan di depan forum, bahwa Pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya jago politik saja. “Namun juga jago dalam bidang ekonomi,” kata pria yang juga Owner dari Nuha Food tersebut.
Horo Wahyudi juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk membayangkan, jika Pemuda Muhammadiyah memiliki keahlian dan kemapanan dalam hal ekonomi. “Coba sejenak kita bayangkan bersama, jika ada 10 saja anggota Pemuda Muhammadiyah dari kita ini yang jago ekonomi, maka saya yakin betul urusan pendanaan kegiatan akan beres,” ujarnya.
Menurut Horo, sektor ekonomi ini sangat penting dan juga menjadi fokus jihad dari Muhammadiyah itu sendiri. “Hal ini juga diperkuat dengan hasil Muktamar yang diselenggarakan di Makassar, yakni Muhammadiyah mengamanatkan untuk jihad ekonomi setelah jihad di bidang pendidikan, kesehatan dan politik,” pungkasnya. (MAA/Hen)
