Potensi Problematika Pemilu 2024 dan Cara Mengatasinya

1
2120
Penulis: Kasiyati Ningsih, SE (Aktivis Aisyiyah Kota Tuban)

Enam belas bulan lagi bangsa Indonesia ini akan dihadapkan pada pesta demokrasi, yaitu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dimana pada Pemilu Serentak 2024 ini akan dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota DPD RI dan Pilkada. Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Desain pelaksanaan ini akan memunculkan potensi problematika yang sangat besar yang harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, baik Lembaga KPU maupun Bawaslu. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting dalam merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama pemegang kedaulatan primer. Oleh karena itu, Pemilu harus benar-benar dilaksanakan secara baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil akan dapat terlaksana dengan baik jika para pelaksana penyelenggra Pemilu memiliki integritas yang kuat, profesionalitas dalam bekerja serta mempunyai akuntabilitas yang cukup tinggi.

Pemilu merupakan isyarat adanya demokrasi, demokrasi dalam Pemilu akan menghasilkan pemimpin berintegritas dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan menjadi garda terdepan. Sedangkan Bawaslu akan mengawasi untuk menghadirkan keadilan dalam Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, demokrasi ini dilaksanakan dengan “Rule of Law” yang menjadi induk Bawaslu dalam bekerja dengan mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional, efektif dan efisien. KPU dan Bawaslu harus bisa menjamin dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak bisa berlangsung dengan sukses (pelaksanaan dan pengawasan), damai dan bermartabat.

Jika penyelenggara Pemilu Serentak berlangsung sukses, maka ini kan meningkatkan kepercayaan (trust) publik atau masyarakat kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), sehingga kedepannya akan semakin baik dan mudah. Akan tetapi perlu kita pahami pula, bahwa tanggungjawab kesuksesan Pemilu tidak sepnuhnya dibebankan kepada KPU dan Bawaslu. Namun ini adalah tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari peserta Pemilu, masyarakat, pemerintah dan juga dari pihak pihak keamanan. Oleh karena itu, kata kunci kesuksesan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah membangun sinergitas dan komunikasi politik yang baik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder atau pemangku kepentingan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Ada beberapa tantangan dan potensi problem yang mungkin akan muncul dalam pelaksanan Pemilu 2024, setidaknya ada 4 hal yang yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan. Pertama, validasi data pemilih. Kedua, politik uang, lalu yang ketiga penyediaan dan penyebaran logistik pemilu. Serta yang empat adalah beban kerja penyelenggara Pemilu terlalu tinggi.(sumber: data Bawaslu/Perludem). Keempat potensi masalah ini harus di redam, agar pelaksanaan Pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar aman, jurdil (jujur dan adil) dan sukses. Maka untuk menjawab problem diatas kata kuncinya adalah mutlak harus melakukan sinergitas dan komunikasi politik dan publik secara baik, dan intens kepada pemangku kepentingan dan juga kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Manifestasi Kesadaran Ekologi untuk Kini dan Nanti

Sinergi dan komunikasi ini diartikan sebagai upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Jika sinergitas dikaitkan dengan Pemilu, maka tentu dikaitkan sebagai proses menyelaraskan beberapa aktifitas dalam upaya mencapai hasil Pemilu yang bebas langsung dan jurdil, serta berkualitas juga berintegritas tinggi. Dalam membangun komunikasi dan sinergitas ini tentunya harus dilakukan persamaan persepsi dan kepentingan, serta bisa mewujudkan kekompakkan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sehingga potensi-potensi problem yang tersebut diatas bisa diminimalisir bahkan bisa ditiadakan.

Untuk mengantisipasi potensi problem validasi pemilih, tentunya perlu dibangun sinergitas dengan Dinas Kependudukan terkait data ganda atau pun update data e- KTP. Karena persoalan ini akan muncul dikarenakan adanya perubahan kependudukan selama rentang waktu periodesasi Pemilu, baik itu karena meninggal atau karena pindah tempat dan juga munculnya pemilih pemula. Dengan komunikasi yang baik dan persamaan persepsi, maka akan bisa meminimalisir terjadinya persolan data pemilih. Sedangkan untuk potensi problem politik uang, maka harus mewujudkan sinergitas dengan lembaga keamanan dan penegak hukum, serta melakukan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh warga dalam rangka sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat akan bahayanya politik uang.

Hal ini sangat penting, sebab pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atau Panwascam tidak akan mampu mengkontrol praktek-praktek tersebut tanpa kerja sama dengan pihak keamanan dan masyarakat itu sendiri. Adapun untuk mengantisipasi potensi problem penyediaan dan penyebaran logistik selain perlu peningkatan sarana dan prasarana, harus pula dibangun sinergitas dengan petugas keamanan serta Pemerintah baik Pusat sampai Daerah. Tentunya komunikasi yang dibangun tetap dalam ranah dan kewenangan masing-masing institusi. Membangun dan mengelola komunikasi dengan Pemerintah baik Pusat, Provinsi atau Daerah harus dilakukan secara profesional sehingga tidak mengganggu fungsi independensi penyelenggara Pemilu.

Dan yang terakhir, dalam rangka mengantisipasi potensi problem tingginya beban kerja penyelenggara, maka perlu diusulkan penambahan waktu perhitungan suara mulai dari tingkat KPPS. Serta perlu diusulkan penambahan gaji atau honor bagi penyelenggara Pemilu. Yang tak kalah penting adalah perekrutan panitia adhoc dimasukkan prasyarat umur maksimal, karena kita berkaca pada kejadian Pemilu ditahun 2019, dimana banyak dari para panitia penyelanggara Pemilu di tingkat KPPS banyak yang meninggal dunia karena kelelahan. Jangan sampai hal itu terjadi kembali pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Maka ketika komunikasi telah dibangun, sinergitas akan terwujud antara penyelenggara Pemilu dan stakeholder, dimana hal itu akan mendorong terciptanya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, lancar, jurdil dan sukses tanpa ada problem-problem Pemilu yang mencederai demokrasi. Sehingga akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik yang akan membawa pada kemaslahatan dan kemakmuran bangsa dan negara, sehingga terwujud masyarakat yang baldatun thoyyibatun warobun ghofur. (*)

Penulis : Kasiyati Ningsih, SE (Aktivis Aisyiyah Kota Tuban)

1 KOMENTAR

  1. Setuju sekali,
    Yang tak kalah penting adalah perekrutan panitia perlu ditinjau kembali untuk dimasukkan prasyarat umur maksimal, dimungkinkan juga melampirkan riwayat kesehatan (jika diperlukan detail) , karena kita tentunya tidak ingin kejadian yang sama Pemilu ditahun 2019 terulang kembali.
    Pesta rakyat tidak harus kehilangan rakyatnya.
    Semoga 2024 berjalan penuh dengan keberkahan.
    Aamiin..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here