Panggilan Jihad Pemilu

0
891
Penulis: Muhammad Naim, Panwascam Driyorejo

Pasca bom World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat, kemudian bom bali tahun 2002 oleh Amrozi cs, term jihad dipandang oleh banyak orang mengandung sinisme. Bagi yang tidak memahami jihad, maka jihad di salah artikan sebagai usaha memerangi non muslim dengan segala cara demi membela kepentingan islam.

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, arti yang pokok daripada jihad adalah bekerja keras, bersungguh-sungguh, tidak mengenal kelalaian, siang dan malam, petang dan pagi. Berjihad agar agama ini maju, jalan Allah tegak dengan utuhnya. Berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa sekalipun (Juz XX, hal. 148).

Bersungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan, kemaslahatan dan perdamaian dalam bingkai NKRI merupakan jihad. Termasuk dalam Pemilu 2024 yang mempunyai tujuan mulia demi bangsa dan negara sebagaimana cita cita bersama.

Panggilan jihad bisa juga judul lagu yang dulu di RRI diputar sebelum dan sesudah kuliah subuh yang di asuh Buya Hamka. Bagi remaja di di tahun 60 sampai 80-an lagu ini sangat akrab ditelinga. Di pembukaan Muktamar Muhammadiyah Solo yang barusan berlalu itu, lagu panggilan jihad menggema. Membangkitkan semangat dan menghidupkan memori semangat berjuang terus menerus demi Indonesia, bangsa dan keadilan. Kemudian apa hubungannya panggilan jihad dengan Pemilu?

Ada 3 komponen penting sehingga terselenggaranya Pemilu. Pertama penyelenggara Pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kedua peserta Pemilu yang meliputi parpol (DPR, DPRD), calon perseorangan (DPD) dan pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) dan yang ketiga pemilih yaitu masyarakat luas yang memenuhi syarat atau mempunyai hak pilih.

Hari-hari ini, tahapan Pemilu yang butuh perhatian banyak pihak dan masyarakat luas adalah tahapan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), salah satu komponen penting pemilu. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan. KPU mengumumkan terkait jadwal penerimaan pendaftar PPK tanggal 21- 29 November 2022.

PPK sudah sepatutnya di isi oleh orang orang yang adil dan berintegritas tinggi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 4 Poin b, pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Mana mungkin penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud diatas bisa terpenuhi, jika penyelenggara dalam hal ini PPK tidak punya jiwa adil (netral dan bebas kepentingan) dan berintegritas.

BACA JUGA :  Kemana Arah Muhammadiyah?

Dalam sebuah kesempatan Gus Baha (K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim) pernah menyampaikan, problem diantara kita yang ahli di bidang agama, atau ahli dalam mendalami sebuah kitab, punya sikap ragu ragu, malu bahkan tidak mau mendeklarasikan diri sebagai orang yang ahli agama atau kitab tertentu. Lalu kemudian orang-orang yang tidak ahli agama mendeklarasikan diri sebagai ahli agama, celakanya masyarakat awam kemudian konsultasi tentang agama kepada orang yang mendeklarasikan itu. Ini kecelakaan dalam agama.

Dalam konteks proses tahapan pembentukan PPK ini adalah panggilan jihad bagi orang orang yang adil dan berintegritas, yang merasa mampu dan benar-benar bisa tegak berdiri dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana amanah Undang-Undang. Perlu ada deklarasi dalam diri orang orang baik, bahwa dirinya adalah orang yang mampu menjadi penyelenggara karena punya jiwa adil dan berintegritas.

Janganlah terjadi kecelakaan Pemilu karena tidak pedulinya orang orang yang adil dan berintegritas dalam proses ini, kemudian penyelenggara Pemilu dibajak oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Lantas, sebagai tanggung jawab bersama sebagai komunitas bangsa, kita bersama perlu mengawasi dengan betul-betul proses ini. Pengawasan Pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat demi tercapainya tujuan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat menghindari pembajakan demokrasi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab.

Setelah nanti diumumkan nama-nama pendaftar PPK oleh KPU, kemudian masyarakat menemukan ada calon PPK terindikasi tidak netral dan atau kurang berintegritas, maka temuan tersebut perlu disampaikan kepada KPU untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan PPK. Ditingkat kecamatan, temuan-temuan masyarakat itu juga bisa disampaikan melalui Panwascam yang kemudian nanti akan disampaikan kepihak pihak terkait sebagai bahan masukan dan pertimbangan. (*)

Penulis: Muhammad Naim, Panwascam Driyorejo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here