LAMONGAN, PIJARNEWS.ID – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur M. Khoirul Abduh mengingatkan warga Muhammadiyah supaya jangan anti terhadap politik. Pasalnya, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan banyak tokoh Persyarikatan lainnya aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dari politik.
Abduh menjelaskan, KH Ahmad Dahlan dan Aisyiyah Nyai Walidah merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendiri Muhammadiyah dan Aisyiyah itu telah berjasa besar mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
Selain itu, tokoh Muhammadiyah Jawa Timur, KH Mas Mansur menjadi tokoh Empat Serangkai bersama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantoro dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.
Ki Bagus Hadikusumo didukung Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimedjo juga menjadi penentu konsensus nasional penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi dasar, yang sekaligus penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Juga ada Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno. Semuanya adalah kader Muhammadiyah
Sementara, penggagas konsep NKRI adalah seorang tokoh Muhammadiyah bernama Djuanda Kartawidjaja. Tanpa dia, konsep Mosi Integral ala Mohammad Natsir pada 16 Agustus 1950 tidak akan terwujud.
Deklarasi konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) oleh Djuanda Kartawidjaja disebut-sebut sebagai pernyataan kemerdekaan yang kedua. Djuanda Kartawidjaja adalah tokoh sentral di balik konsep kesatuan bangsa. Djuanda Kartawidjaja juga memperkenalkan konsep kemaritiman.
Melalui Mosi Integral, Mohammad Natsir memiliki jasa besar dalam menyatukan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang utuh. Karena setelah merdeka, Indonesia merupakan negara federal yang terpisah menjadi tujuh negara bagian dengan sembilan wilayah otonom.
“Sejarah empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang undang Dasar (UUD) 1945 dan Bhineka Tunggal Eka, lahir dari gagasan tokoh-tokoh pergerakan yang didalamnya banyak tokoh Muhammadiyah,” katanya dalam acara sosialiasi 4 pilar kebangsaan di Aula Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Laren, Lamongan, Kamis (25/5/2023).
Agenda tersebut dihadiri oleh 200 pimpinan Persyarikatan dari Kecamatan Laren, Pangkat Rejo, Maduran dan Kecamatan Sekaran. Turut serta organisasi otonom (Ortom) tingkat kecamatan, yakni Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA) maupun IPM.
Mantan Ketua PWPM Jatim itu menyebutkan, secara nyata, 4 pilar kebangsaan telah menjadi aplikasi sosial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kader Muhammadiyah perlu didorong aktif berkiprah dan berperan dalam politik kebangsaan dan keindonesiaan, baik di tataran eksekutif maupun legislatif.
“Kita mendukung ijtihad para kader yang berkiprah di dunia politik. Bahwa jalan politik kebangsaan ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurai berbagai persoalan kehidupan di negara ini,” ungkapnya.
Abduh lalu menyinggung, peran penting Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menghadapi tahun politik 2024. Menurut dia, LHKP bisa diperankan sebagai navigator politik bagi warga Muhammadiyah. Yang salah satu fungsinya adalah untuk memberi informasi, data dan membimbing warga Muhammadiyah agar tidak salah dalam menentukan pilihan politiknya di Pemilu tahun 2024 mendatang.
“LHKP PWM Jatim telah membuat divisi data dan riset dengan tujuan bisa menjadi pusat haluan bagi seluruh jamaah Muhammadiyah dalam mensikapi dinamika politik yang dinamis di tahun 2024,” paparnya.
Dengan begitu, lanjut dia, jamaah Muhammadiyah diharapkan tidak akan mudah terombang-ambing ketika menentukan pilihan politiknya. “Kita harus mampu menggunakan nalar dan pikiran untuk membaca figur tokoh politik yang akan di pilih di pemilu 2024 dengan cerdas berdasarkan data data yang objektif tidak berdasarkan asumsi dan tahayul,” paparnya.
Abduh menghimbau warga Muhammadiyah supaya mendukung calon anggota legislatif yang telah terbukti sebagai petugas misi Persyarikatan Muhammadiyah di parlemen. Juga jangan mudah terpecah belah hanya karena banyaknya pilihan dan karena berbeda partai politik (Parpol).
“Pilihlah caleg yang terbukti berjuang untuk Muhammadiyah dan rapatkan barisan. Supaya kader kita terpilih, maka persatuan dan kesatuan pilihan harus kuat diatas kepentingan pragmatisme pribadi. Kepentingan organisasi harus di utamakan,” pesannya.
Pria asal Jombang itu diakhir paparannya menegaskan bahwa, perjuangan politik haruslah disertai dengan komitmen untuk memilih calon. “Pilihlah wakil rakyat yang kader autentik untuk bisa duduk di Senayan. Untuk Dapil Lamongan-Gresik ada nama Prof Zainuddin Maliki,” sebutnya.
Sementara, Prof Zainuddin Maliki (ZM) menyebutkan, pentingnya memperkuat visi kebangsaan dan keindonesiaan. Salah satunya dengan ikut berpartisipasi mengaplikasikan nilai dari 4 pilar kebangsaan secara totalitas. “Jadikan 4 pilar kebangsaan ini sebagai pondasi untuk merawat harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah lebih baik lagi,” harapnya.
Anggota DPR RI itu mengingatkan, jamaah Muhammadiyah untuk tidak memandang politik sebagai hal yang negatif. Apalagi menganggap politik itu berbahaya. “Politik jangan dipandang dari sisi negatifnya saja. Tapi lihatlah manfaatnya. Politik itu yang mampu memengaruhi kebijakan sehingga bisa memiliki nilai manfaat besar untuk memberi solusi kebutuhan yang di perlukan masyarakat,” sebutnya.
Mantan Wakil Ketua PWM Jatim itu menegaskan, supaya Muhammadiyah tidak menjadi yatim piatu dalam politik, maka Muhammadiyah perlu wakil yang bisa menyuarakan dan mengawal kepentingan organisasi yang didirikan tahun 1912 itu.
“Insya Allah, saya siap melanjutkan menjadi petugas misi Muhammadiyah di parlemen. Segala daya dan usaha akan di maksimalkan untuk memperjuangkan misi Persyarikatan. Saya sampaikan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan PWM Jawa Timur. Saya harap doakan dan dukungan untuk jadi anggota DPR RI di Pemilu 2024 nanti,” tandasnya. (Hen/Afnan Nafi’)
