Jember, PIJARNews.ID – Kemarin, Sabtu (26/08/2023) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mengadakan Rapat Kerja Wilayah I (Rakerwil I) di Aula Jainuri, Universitas Muhammadiyah Jember.
Wakil Ketua PWM Jatim, Prof Dr Nazaruddin Malik membuka acara dengan memberikan arahan kepada para peserta. Prof Nazar yang juga seorang ekonom mempunyai pandangan bahwa menyelesaikan atau melakukan pengentasan kemiskinan bukan semata hanya memberi bantuan sosial, namun harus menggunakan strategi yang mempunyai pendekatan sosiologis dan psiko sosial.
“Bukan melulu bantuan ekonomi. Karena yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang (mind set) dari tidak bisa melakukan, menjadi bisa melakukan sendiri. Dengan kata lain bantuan dari luar merupakan dukungan saja. Karena yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi warga miskin adalah mereka sendiri,” terang Wakil Rektor II UMM ini.
Menurut Prof Nazar, Muhammadiyah sangat serius untuk menyiapkan perangkat dukungan kepada warga miskin melalui pendidikan formal, informal maupun non formal agar mereka mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengakses sumber politik, ekonomi maupun sumber-sumber lainnya.
“Muhammadiyah harus ambil bagian untuk turut serta membantu umat yang sedang kesulitan. Hal ini sesuai dengan tanggungjawab setiap manusia telah dipastikan bahwa ia adalah sebagai khalifah fil ard, yang harus mempunyai kesadaran dan tanggungjawab dalam membangun masyarakat yang adil makmur,” ungkap Prof Nazar.
Lebih lanjut Prof Nazar menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan, terutama pendekatan ekonomi politik yang mempunyai perspektif terhadap keberlanjutan lingkungan. “Karena dengan komitmen lingkungan hidup yang terus terjaga, maka sumber daya yang ada di muka bumi ini akan terus bisa dirawat dan lestari,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPM PWM Jatim, Luthfi Jayadi Kurniawan menggambarkan tentang kondisi masyarakat di Jawa Timur yang masih lumayan banyak dengan merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 masih rerata 11 % dari jumlah penduduk di Jawa Timur.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melansir datanya melalui websitenya yaitu pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Jatim sebanyak 11,09 %, pada tahun 2021 sebanyak 11,40% dan pada tahun 2022 sebanyak 10,30 % dan BPS menyampaikan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
“Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” kata Luthfi. (Slm/Hen)
