JEMBER, PIJARNEWS.ID – Wakil Ketua PWM Jatim, Prof Dr Nazaruddin Malik menyampaikan, bahwa kerja-kerja pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dengan urusan politik. Karena pemberdayaan membutuhkan akses dan perspektif pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah membangun kesadaran warga dari tidak bisa menjadi bisa melakukan.
Muhammadiyah yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, telah menegaskan sejak awal bahwa soal kemanusiaan, kesejahteraan, dan kebangsaan adalah menjadi ruh dari perjuangan Muhammadiyah dalam setiap lintasan masa dan dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda, Muhammadiyah telah mengambil peran untuk mencerdaskan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
“Hal ini dapat dilihat dari aspek kesejarahan bahwa pada tahun 1911 KH Ahmad Dahlan telah memulai pendidikan untuk kaum bumi putra. Setahun kemudian tepatnya pada 18 November 1912 Muhammadiyah berdiri. Itulah salah satu bentuk komitmen Muhammadiyah dalam mendidik masyarakat,” terang Prof Nazar.
Lebih lanjut Wakil Rektor II UMM mengatakan, secara berturut-turut pada tahun 1921 Muhammadiyah memulai kegiatan dengan mendirikan panti asuhan yang pola pengasuhannya dititipkan pada semua pengurus Muhammadiyah. “Kemudian pada tahun 1923, Muhammadiyah mendirikan pelayanan kesehatan yang kemudian berkembang hingga sekarang menjadi rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah,” jelasnya.
Pernyataan-pernyataan diatas muncul dalam diskusi rapat kerja wilayah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Jatim di Universitas Muhammadiyah Jember yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Agustus 2023. Kegiatan ini diikuti oleh ketua dan sekretaris MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta wakil ketua PDM yang menaungi MPM.
“Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah berjalan sejak Muhammadiyah berdiri. Bahkan di zaman pemerintahan Indonesia merdeka yang dimulai oleh kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto hingga saat ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Muhammadiyah tetap tidak surut dalam melaksanakan mandat kesejarahannya,” ungkap Prof Nazar.
Dalam kesempatan ini pula, Prof Dr Nazaruddin Malik menyampaikan bahwa Muhammadiyah wajib turut bersama-sama bergumul dengan masyarakat untuk menjadi pendamping ataupun sekadar fasilitator bagi masyarakat yang sedang dalam kesulitan.
“Dan tentu kader-kader Muhammadiyah khususnya di Jatim jika bekerja dalam semangat pemberdayaan, haruslah tetap menggunakan pengetahuan karena pemberdayaan tidak bisa dijauhkan dari pengetahuan dan politik,” pungkasnya. (Slm/Hen)
