PROBOLINGGO | PIJARNews.ID – Setiap 3 bulan sekali Rapat Koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kota Probolinggo Rutin diadakan. Beranggotakan 16 SMK Swasta, kegiatan ini bertempat di SMK Ahmad Yani Kampus 2, Rabu (08/01).
Telah hadir Kresna Herlambang, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah Probolinggo, usai sambutan Rieky Afrianto selaku Ketua MKKS. Bapak Kacabdin tersebut menjelaskan tentang bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan mekanisme keterbatasan kerja di Cabang Dinas, dimana yang hanya dibantu oleh 1 Kasi, dan itupun memegang beberapa jabatan.
“Di cabang dinas itu, saya berkerja dengan 1 Kasi dan itupun merangkap jabatan Kasubag TU, Kasi SMA, Kasi SMK dan Kasi PK-LK,” ungkapnya.
Kresna menyinggung tentang minimnya partisipasi guru swasta di lingkungannya, yang mengajukan Penilain Angka Kredit (PAK) untuk kenaikan pangkat, padahal PAK tersebut juga kewajiban bagi guru non-PNS agar bisa naik pangkat, “guru swasta yang sudah sertifikasi minim sekali yang mengajukan,” sambungnya dengan heran.
Kresna juga menyampaikan tentang 5 Visi dari Menteri Pendidikan Nadim Makarim yaitu, pendidikan karakter, deregulasi dan debirokasi, peningkatan investasi dan inovasi, pencitaan lapangan kerja, serta pemberdayaan teknologi.
Saat disinggung soal penerimaan peserta didik baru tahun 2020/2021, PPDB tahun sebelumnya cukup carut marut masalah batas akhir pendaftaran online dan pemenuhan pagu di masing-masing sekolah, hal itu diungkapkan telah menjadi permasalahan bersama.
“Saya berharap PPDB tahun ini harus lebih baik lagi, hal ini dilihat dari kemampuan lembaga pendidikan Kota Probolinggo yang sudah berkembang pesat, dan saya yakin permasalahan kemarin akan terasi. Karena kita ketahui sekolah swasta juga banyak memberikan kontribusi dunia pendidikan di Indonesia. Baik negeri dan swasta harus kita dudukan bersama sebagai posisi yang sama dalam mendidik anak bangsa.” Ujar yang akrab disapa Kresna tersebut.
Bahkan saat ditanya tentang rombongan belajar (Rombel), beliau dengan tegas mengatakan harus betul-betul kita hitung dengan keadaan jumlah guru yang ada di sekolah tersebut, jangan sampai guru kebingungan untuk memenuhi jam berlajar.
“Terkait Rombel mestinya harus dihitung dengan jumlah guru yang ada, jangan sampai kemudian ada guru yang kekurangan jam, sebagaimana sudah diatur dalam PP No 74.” Tegasnya.
Ketua MKKS, Rieky sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa seluruh SMK swasta di Kota Probolinggo akan berkomitmen untuk selalu mengevaluasi diri agar bisa meningkatkan mutu lulusan. “Kami sekolah SMK swasta berkomitmen akan memperbaiki diri, baik dari segi sarana pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan,” ucapnya.
Bahkan terkait suksesnya PPDB di Kota probolinggo, kedepan Rieky berharap Cabang Dinas bisa memfasilitasi dan memediasi antara sekolah swasta dan negeri, terkait kepastian data rombongan belajar dari sekolah negeri.
“Sehingga dengan komitmen tersebut, Cabang Dinas Wilayah Probolinggo agar bisa memfasilitasi dan mediasi untuk PPDB 2020/2021 dengan Rombel sekolah negeri yang sudah pasti. Sehingga Rombel dari swasta juga bisa terpenuhi. Meskipun usulan tersebut juga mencantumkan syarat menganalisis data lulusan sekolah di bawahnya. Karena ini semua semata-mata untuk kepentingan bersama, yaitu mencerdaskan generasi bangsa.” Tutup Rieky.
Reporter: Fendik Editor: Etiz/ Totok
