Jajaran MPM pada sesi rencana tindak lanjut model program (kluster) dampingan MPM PP Muhammadiyah. (Fauzi/ PIJARNews.ID).

MALANG, PIJARNews.ID – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) pada hari Sabtu-Minggu (10-11/12020) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Semiloka yang diikuti oleh 150 peserta yang terdiri atas PP Muhammadiyah, MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah Se-Indonesia. Fasilitator Semiloka yang terdiri dari MPM PP Muhammadiyah, Majelis dan Lembaga PP Muhammadiyah hingga pimpinan UMM berupaya merumuskan gerakan yang lebih masif dan revolusioner untuk penguatan kapasitas sumber daya pengurusnya, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat, maupun jaringan kemitraan strategis.

Semiloka dengan tema 1th Community Empowerment Forum: Best Practices & Milestone (COMMEF-BPM) telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa ke Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta pada Juli mendatang. Salah satu hasilnya yaitu, diseminasi panca model pemberdayaan masyarakat MPM yang meliputi, Pertanian Terpadu, UMKM, Kaum Disabilitas Berdaya, Buruh Migran dan Nelayan, dan Komunitas Khusus (3T/TPST Mardiko dan sejenisnya) bagi kemitraan MPM dengan pemerintah daerah maupun pusat.

Pembicara Semiloka ini diantaranya, Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah) Prof. Muhadjir Effendy (Menko PMK), Anwar Sanusi (Sekjen Kemendes), Siti Munifah (Kepala BPPSDMP-RI), Fauzan (Rektor UMM), dan M Nurul Yamin (Ketua MPM).

Muhadjir Effendy seperti dilansir umm.ac.id, dalam pemaparan materinya mengatakan, persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat Indonesia masih berkutat pada persoalan ekonomi, dari sini lalu menjalar dan menimbulkan persoalan lain.
“Sudah menjadi tugas kita bersama untuk melangsungkan transformasi ekonomi, karena banyak masalah besar muncul dari persoalan ekonomi. Hal ini menjadi penyebab munculnya persoalan di bidang lain”, tutup Muhadjir Effendy.

BACA JUGA :  Ketua AVGI Kota Batu: Bermain Game Juga Bisa Produktif

Senada dengan Muhadjir Effendy, Busyro Muqoddas dalam paparan amanah PP Muhammadiyah pada forum tersebut menyampaikan, sebagai kesatuan tubuh organisasi, Majelis yang berpayung dibawah Muhammadiyah harus memiliki keselarasan gerak dengan hasil putusan yang dibahas pada Muktamar.

“Muhammadiyah bukan hanya bergerak dalam urusan keagamaan, tetapi juga ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan, sehingga dakwah harus dimaknai dalam artian luas, jangan lagi sempit.” Ujarnya.

Menurutnya, pengambilan keputusan dalam setiap muktamar bukan semata keinginan dan rumusan yang dilakukan hanya oleh Pimpinan Pusat semata. Melainkan banyak melibatkan tim ahli yang sesuai dengan kepakaran dibidangnya.

“Sehingga, putusan muktamar Muhammadiyah merupakan putusan musyawarah dan inti dari sikap demokrasi, sebab melibatkan hampir seluruh pihak”. Tutup Busyro Muqaddas.

Reporter: R Fauzi Fuadi | Penulis: R Fauzi Fuadi | Editor: Pak Etiz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here