Ahda Abid al-Ghiffari, ilustrasi oleh RDS, (Instagram: @ehriki_ - PIJARNews.ID).

Oleh: Ahda Abid al-Ghiffari*

PIJARNews.ID – Dalam suatu lembaran soal ujian IPS, saya menemukan satu butir soal yang menanyakan kepada murid tentang ciri-ciri negara berkembang. Dalam soal tersebut, murid ‘digiring’ untuk menjawab bahwa ciri-ciri negara berkembang adalah seperti sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian, industrinya biasanya berlatar belakang agraris, teknologinya sederhana dan sebagainya. Butir soal ini tentu saja secara eksplisit menjelaskan bahwa negara berkembang adalah anti tesis dari negara maju, sebagaimana juga kita dapatkan dalam materi-materi pelajaran ilmu sosial maupun geografi.

Butir soal ini tentu menarik untuk dicermati. Saya tidak akan mencoba menguraikan kepentingan kurikulum IPS yang diajarkan di sekolah-sekolah formal. Dalam butir tersebut, konteks ideologi yang melatarbelakangi kurikulum serta terwujud dalam butir-butir soal itu sendiri. Terlebih, memang tidak hanya satu butir soal itu saja yang bermasalah, yang kemudian erat sekali berkaitan dengan ketersediaan pengetahuan kita dan imperialisme terhadapnya. Bagi saya pengetahuan mengenai ‘negara berkembang’ dan ‘maju’ tersebut merupakan kooptasi pikiran yang segera merajai didikan pribumi. Kooptasi pikiran terwujud dalam kepentingan dan agenda industrialisasi yang vis a vis dengan kecerendungan latar belakang agraris dan maritim dari negara berkembang.

Meskipun nampak sederhana, namun kepentingan agenda pendidikan yang telah memuat imperialisme pengetahuan ini segera membentuk jarak dalam definisi dan kepentingan: bahwa negara berkembang yang agraris tentu merupakan bentuk primitif yang akan segera selesai jika sebuah negara berkembang menerima dan menjalankan kepentingan industri dari ideologi pembangunan (Isme).

Mengenai pembangunan, Arif Budiman dalam karya kolosalnya, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, pernah menceritakan ‘balada pembangunan’ yang diriwayatkan dari beberapa orang tokoh akademik maupun intelektual Indonesia. Bagi yang yang telah akrab dengan buku Arif Budiman ini, tentu tidak akan lupa dengan kisah pembangunan yang justru memiliki arti lain yang kontradiksi dengan arti kemajuan itu sendiri. Dalam baris-baris awal, buku tersebut mengisahkan seorang miskin yang terdampar di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta untuk ‘mengungsi’ “karena ada pembangunan”.

Baris selanjutnya juga menceritakan soal penerapan ideologi pembangunan untuk sebuah desa, yang membuat Pak Lurah ‘memaksa’ warga desa untuk membangun gapura, pagar desa, atau pelebaran jalan, yang membuat warga tersebut meninggalkan pekerjaannya sehari-hari yang pokok dan penting untuk keperluan hidupnya. Menurut Arif Budiman, kisah-kisah tersebut ia riwayatkan dari tokoh-tokoh seperi Selo Sumardjan dan Romo Mangunwijaya.

Kisah tersebut memang bukan kisah baru, dan riwayat-riwayat tentang penerapan ideologi pembangunanisme yang perlahan menggeser ‘agrarisisme negara berkembang’ tentu sudah jamak dan menjadi pengetahuan samar-samar kita semua. Tetapi kesadaran terhadap agenda imperialisme kesadaran ini tentu telah menjadi suatu ‘kewajaran’ bahkan mentradisi. Sebab, tradisi ‘pembangunanisme’ ini telah lama dikenal dalam sejarah.

Umat Islam tentu telah akrab dengan kisah-kisah yang termaktub dalam al-Qur’an yang menceritakan kezaliman sebagai anti tesis dari keadilan yang dibawakan oleh para Nabi dan Rasul. Simbol kezaliman ini seringkali direpresentasi oleh Fir’aun dan simbol-simbol penguasa pemuja paganisme (materialisme) lainnya. Fir’aun sejatinya adalah reoresentasi ‘Pembangunanisme’ itu sendiri. Ia telah berjasa besar dalam membangun bangunan-bangunan tinggi (piramida) yang seringkali dijejakkan sebagai simbol Peradaban.

Kisah tentang Pembangunan juga ada di Nusantara dalam simbol-simbol Candi. Kita bahkan mendapati kisah-kisah penerapan pembangunanisme di masa lalu yang mirip dengan dua baris kisah dalam buku Arif Budiman tersebut. Seperti ambisi seorang penguasa untuk membangun simbol kekuasaan dan kemegahan yang berfungsi sebagai alat pamer kebanggaan dengan penguasa saingannya.

Pembangunanisme yang diterapkan penguasa saat itu menyebabkan jelata tersingkir dan mengalami pelupaan sejarah terhadap tradisi Candi yang tidak banyak berarti bagi jelata. Arti candi sebagai simbol penerapan pembangunanisme tidak melengkapi kebutuhan kultural masyarakat; dan bagi penguasa, Candi adalah simbol yang membatasi obsesi ideologi yang berkembang pada waktu itu pada ranah kesenian yang elitis.

Dan sama seperti cerita Arif Budiman, pembangunanisme oleh penguasa ini telah membuat rakyat terpaksa membengkalaikan mata pencaharian kesehariannya; dari pertanian hingga peternakan. Penulis buku Api Sejarah, Ahmad Mansur Suryanegara, mencatatkan gejala penting ini dalam bukunya tersebut. Ia menjelaskan mengenai faktor esensial dari kemunduran dinasti-dinasti politik pada masa itu yang segera ditinggalkan oleh rakyatnya: “… penyebab kemunduran kekuasaan politik … terjadi … sebagai akibat setiap pembangunan candi-candi atau patung-patung besar, timbul gerakan eksodus rakyat. Menjauhi wilayah pembangunan candi atau patung di sekitarnya.

BACA JUGA :  Kredibilitas KPU Sedang Diuji

… Hal ini terjadi pada setiap didirikan candi atau patung besar, rakyat kasta Sudra dan Paria di sekitarnya dikenakan kewajiban kerja bakti. Akibat kewajiban kerja bakti ini menjadikan rakyat kecil banyak menderita. Dampak penderitaan ini mendorong mereka untuk meninggalkan wilayah pembangunan candi karena waktu dan tenaganya habis untuk memenuhi kewajiban kerja bakti kepada raja. Rakyat pun menderita, mereka tidak hanya meninggalkan desanya, tetapi juga meninggalkan keyakinan lamanya dan masuk Islam.”

Saat itu ‘bapak kandung’ dari pembangunanisme, yakni modernisme, jelas belum didapati. Mengatakan bahwa ‘pembangunanisme’ itu sendiri, serta ‘modernisme’ adalah ideologi yang dimiliki penguasa pada masa itu jelas merupakan anakronisme sejarah. Tetapi kemiripan ini jelas akan membanggakan para orang tua bijak yang sering mengatakan bahwa “sejarah mengulang dirinya sendiri”.

Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas juga menyebutkan mengenai dampak dekaden dari ‘kemegahan’ Peradaban hasil Pembangunanisme ini. Menjadikannya anti tesis dari “suatu tamaddun yang bermutu”, ia menjelaskan mengenai sifat estetik kebudayaan yang tidak mencirikan suatu pandangan hidup yang bersifat keluhuran budi dan akal. Dalam Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu, ia menjelaskan dengan benderang: “Memang benar kesenian adalah suatu chiri yang mensifatkan tamaddun, namun pandangan hidup yang berdasarkan kesenian itu adalah semata2 merupakan kebudayaan estetik, kebudayaan klasik, yang dalam penelitian konsep peradaban sejarah bukan menandakan suatu masharakat yang bersifat keluhuran budi dan akal serta pengetahuan ilmiah. Bahkan Sejarah telah mengajar bahwa semakin indah dan rumit gaya senirupa, maka semakin menandakan kemerosotan budi dan akal; Acropolis Yunani, Persepolis Iran, dan Pyramid2 Mesir tiada menyorot-kan sinaran budi dan akal [sic!].”

Kemerosotan ini tidaklah mungkin bisa dibatasi dalam terma-terma moral (yang sempit dan tidak aktual). Tetapi kemerosotan itu pula yang kemudian berdampak pada kooptasi pikiran, yang disebutkan di awal. ‘Bencana’ ini rupanya jauh lebih membuat kita waspada, karena evolusi yang diakibatkan kooptasi pikiran ini telah jauh berdampak pada perubahan sosial yang mencerabut akar tradisi masyarakat. Padahal akar tradisi itulah yang turut menjaga kelestarian alam dan sosial masyarakat dari ideologi pembangunanisme dan komponen imperialisme pengetahuannya yang diajarkan kepada anak-anak pribumi dan orang desa.

Saat saya mengeluh mengenai butir soal di atas melalui sebuah status media sosial, teman saya mengetuk pintu chat whatsApp saya, membagi keprihatinannya mengenai lingkungan tempat-tinggalnya. Pembangunanisme kini telah merebut nalar masyarakat desanya yang dulunya agraris 100 persen. Saya memang tidak mempunyai banyak pengalaman tentang dunia dan tantangan agraria serta perjuangan terhadapnya. Tetapi dari penuturan teman saya telah menunjukkan bahwa ‘imperialisme pengetahuan’ yang ditanamkan ke dalam benak-benak pribumi ‘negara berkembang’ yang agraris telah bekerja pada logika yang ‘seharusnya’.

Di desanya, ia mengalami keterbelahan dunia. Bukan lagi dalam dunia hitam putih agraris-industri. Lebih rumit dari itu, kooptasi pikiran itu menjalar dalam bentuk ‘hybrid’nya, yang seringkali menjadi sebuah anomali: “anak desa yang sekolah, orang tua petani, tapi tidak mau lagi melanjutkan ‘perjuangan’ orang tuanya sebagai petani.” ‘Wong sekolahan’ tidak lagi punya kesadaran pemenuhan kebutuhannya sebagai manusia. Sekolah dirancang untuk memuaskan kebutuhan industri; dan oleh karenanya, manusia kehilangan sense untuk menyadari kebutuhan pokoknya sebagai ‘seorang hamba Tuhan’.

Perubahan kesadaran ini, dalam dunia yang materialistik, disimbolkan dengan etos kerja, bukan lagi tradisi yang dipandang jumud. Etos kerja itulah yang membulatkan sifat karyawanisme. Kekayaan alam yang lestari justru tidak dilestarikan. Pikiran yang terkooptasi dengan perbandingan ‘negara maju’ vs ‘negara berkembang’ itu memungkinkan sifat karyawanisme mendominasi. Manusia yang kaya dengan modal kelestarian lingkungan justru menawarkan diri pada perusahaan-perusahaan eksploitatif. Mirip seperti kisah orang-orang Afrika yang menukar tanah dan kekayaan lingkungan mereka dengan Kitab Suci kepada orang yang telah mengajarkan kitab suci itu kepada orang-orang Afrika itu.

Pengalaman teman saya adalah apa yang ia rasakan sebagai sebuah proses perubahan pikiran ‘orang di desanya’ sebagai dampak ‘pembangunanisme’ yang ditanamkan dalam benak kita. Kita meyakini butir soal di atas hanyalah lapisan representasi paling tipis yang menyelimuti realitas gejala pengajaran dalam dunia pendidikan kita yang erat kaitannya dengan ideologi dan pembelengguan (penguasaan) benak “masyarakat di negara agraris” ini. Wallahu a’lam.

*) Guru Ponpes At-Taqwa Depok.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here