SURABAYA, PIJARNews.ID – Gabungan aktivis lingkungan di Surabaya mengadakan diskusi & nobar film dokumenter berjudul “Jakarta Kota Air”, Selasa (28/01/2020) dimulai pada pukul 20.30 WIB. Meraka yang tergabung antara lain adalah Komite Daerah Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Surabaya, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Surabaya, Gapai Indonesia dan Aliansi Selamatkan Waduk Sepat (Selawase).
Selain itu, kegiatan yang bertempat di Warung Kopi 97 Lakarsantri Surabaya ini, juga dihadiri oleh beberapa peserta lintas organisasi dan masyarakat sekitar. Sedangkan sebagai pemantik diskusi yaitu Gus Zidni (FNKSDA Surabaya), Ramadhani (KHM Surabaya), Ahsya Firdausy (Aktivis Gapai Indonesia) dan dimoderatori oleh Gus Ahmad (Komnas KHM).
Gus Zidni, mewakili FNKSDA Surabaya menjelaskan bahwa, banjir hebat yang melanda Jakarta pada awal Tahun 2020 adalah akibat dari pembangunan infrastruktur yang tidak mempedulikan tata ruang kota.
“Seringkali pemerintah terlihat asal-asalan dalam membangun infrastruktur, dan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan,” ujarnya saat membuka sesi diskusi.
Senada juga Ramadhani, Aktivis KHM Surabaya ini juga sepakat apa yang telah disampaikan pemantik sebelumnya. Ia juga menambahkan bahwa selain terlihat asal-asalan, pemerintah juga seringkali tidak melibatkan aspirasi masyarakat sekitar lokasi pembangunan, atau selalu membuat keputusan secara sepihak.
“Untuk menanggulangi banjir di Jakarta seharusnya pemerintah menggandeng masyarakat yang terdampak, alih-alih memberikan manfaat, faktanya pembangunan infrastruktur yang asal-asalan malah membuat masalah baru,” ucapnya.
Selain itu ia juga menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan banjir di Jakarta, seharusnya pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi bersama. “Sehingga akan timbul kesadaran dari kedua belah pihak agar banjir di Jakarta bisa teratasi,” imbuhnya.
Sedangkan pandangan Ahsya Firdausy, Aktivis Gapai Indonesia ini mempunyai perhatian jika kaum perempuan merupakan pihak yang paling berat merasakan dampak banjir di Jakarta.
“Bila banjir datang, perempuan yang paling berat merasakan dampaknya, misalnya ibu-ibu rumah tangga yang kesusahan memandikan anaknya, mencuci baju anaknya hingga memasak untuk keluarganya. Kita sudah melihat seperti di Lakardowo ketika limbah mencemari air, maka ibu-ibu tentu yang kesulitan dalam memasak dan memandikan anaknya, itu mungkin yang juga dirasakan di Jakarta,” ungkap aktivis perempuan ini.
Dari diskusi ini, meraka menemukan banyak macam solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan banjir di Jakarta. Salah satunya menurut Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pemerintah memag harus mulai memegang teguh “etika lingkungan” dalam melakukan pembangunan, karena pada dasarnya siapapun yang menjadi pemimpin, selama ia tidak mempunyai etika lingkungan maka akan sia-sia.
“Selain itu kontrol ketat pada perusahaan swasta juga harus dilakukan oleh pemerintah, misalnya saja tidak membangun industri dikawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, dan melarang perusahaan untuk mendirikan gedung-gedung di area yang padat penduduk,” ujarnya.
Diskusi kali ini ditutup dengan sesi tanya jawab peserta, serta juga membuat video dukungan solidaritas untuk warga Tumpang Pitu Banyuwangi, yang hingga saat ini masih konsisten dalam memperjuangkan lingkungan hidup dan berhadapan dengan perusahaan tambang.
Reporter: Afrisky
Penulis: Afrisky
Editor: Agiel LP
