Massa aksi FPI dan LMI. (Yayan/PIJARNews.ID)

PAMEKASAN, PIJARNews.ID – Ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pamekasan, dilanjutkan menuju kantor Bupati Pamekasan, Jum’at (14/2/2020) sore hari.

Massa aksi sebelumnya berkumpul di Arek Lancor, kemudian melakukan long march menuju kantor DPRD. Sesampainya di DPRD massa aksi ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Hermanto serta ditemani oleh anggota Dewan lainnya.

Pasca ditemui anggota Dewan, peserta aksi tetap melakukan orasi, mereka meminta untuk ditemui orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan, yakni H. Badrut Tamam selaku Bupati Pamekasan. Permintaan massa demonstran akahirnya tidak bisa terpenuhi di depan kantor DPRD, sehingga aksi mereka pindah di depan kantor Bupati Pamekasan.

Sesampainya di depan Kantor Bupati, peserta aksi ditemui oleh Wakil Bupati, H. Raja’e dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, yakni Totok Hartono. Melalui Korlap, KH. Abdul Aziz meminta penjelasan pada Wakil Bupati kenapa Bioskop Kota Cinema Mall (KCM) itu dibiarkan berdiri di Pamekasan.

Abdul Aziz tidak ingin generasi muda menjadi rusak gara-gara ada tempat maksiat masuk ke Kabupaten Gerbang Salam ini (red, Pamekasan). “Kenapa bisa diizinkan oleh pemerintah ada kegiatan yang bisa mengundang maksiat di Pamekasan?,” ucapnya teriak.

Dalam orasinya, dia juga menyampaikan apabila bioskop tersebut tetap dibiarkan dan beroprasi, maka dirinya tidak bertanggung jawab jika gedung bioskop di Jl. Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan itu akan dibakar atau dirusak oleh massa yang mengikuti aksi ini. “Jadi pada dasarnya kami kurang setuju dengan adanya KCM di Kabupaten yang berselogan Gerbang Salam ini, dan kami meminta kepada pemerintah untuk menutupnya,” ujar Abdul Aziz.

BACA JUGA :  Perluas Sosialisasi, KPU Pamekasan Jalin Kerjasama dengan Kemenag

Sementara Wakil Bupati Pamekasan, H. Raja’e menjelaskan dari awal pihaknya sudah memberikan penjelasan pada para Kiyai di Pamekasan tentang proses berdirinya KCM. “Kami telah menjelaskan pada para Kiyai bahwa KCM itu sudah mempunyai izin OSS, jadi itu artinya pemerintah pusat juga sudah memberikan izin KCM ada di Pamekasan dan memenuhi syarat,” terangnya.

Dengan begitu kata Wabup Pamekasan, langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Pamekasan adalah koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), beserta pihak pengelola KCM dalam waktu dekat. “Karena apabila kami mengambil langkah yang salah tentang KCM ini, bisa-bisa kami juga dikenakan sanksi yang lumayan berat, dan hal itu kami mohon juga diperhatikan oleh masyarakat Pamekasan,” pungkasnya.

Reporter: Agus Yayan Penulis: Agus Yayan Editor: Afrizky A

1 KOMENTAR

  1. Bosan dengan gaya yang sekarang? mau ikutan trendy tapi bingung yang bagaimana, kunjungi link ini untuk mengetahui apa yang lagi trendy bit.ly/2V4m9kQ dan juga jangan lupa untuk tetap memperhatikan style link alternatif ketua poker kita setiap harinya dong broo, hari gini masih ketinggalan zaman apa kata temen lu bro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here