Pemateri foto bersama usai simposium. (BRO/PIJARNews.ID)

MALANG, PIJARNews.ID – Mendekati momen Pemilihan Serentak 2020, Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (SEMU UMM) menyelenggarakan Simposium Kebangsaan, yang bertema ”Menakar Kualitas Demokrasi Indonesia Menuju Pemilihan Serentak 2020”, Rabu (19/2/2020).

Dalam acara yang bertempat di Aula GKB 4 lantai 9 UMM tersebut, telah hadir sebagai pembicara diantaranya Pramono Ubaid Tanthowi (KPU RI), Abdus Salam (Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM PWPM Jawa Timur), dan Diki Wahyudi (Wakil Presiden Mahasiswa UMM).

Sedangkan peserta simposium diikuti oleh komponen Aktivis Mahasiswa UMM lintas Fakultas, tamu undangan Komisioner KPU Provinsi Jatim dan KPU Kabupaten/Kota yang sedang malaksanakan pemilihan serentak 2020 di Jawa Timur.

Diki Wahyudi, Wakil Presiden Mahasiswa UMM dalam paparannya mengungkapkan tujuan simposium merupakan sosialisasi dan pendidikan politik keadaban, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu, serta membuka ruang dialog produktif bagi aktivis, akademisi dan pegiat literasi.

“Hal ini juga dilatarbelakangi karena seringnya KPU disorot masyarakat dengan isu ketidaknetralan, kemudian menjadi persoalan yang berbuntut panjang, munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelengara dan peserta Pemilu,” ucapnya.

Pramono Ubaid Tantowi saat menyampaikan materi. (BRO/PIJARNews.ID)

Selanjutnya Pramono Ubaid Tanthowi, mengawali dengan menjelaskan tatangan demokrasi di Indonesia. Baginya demokrasi memang memiliki kelemahan, namun tidak harus diganti, akan tetapi demokrasi tetap harus didukung dan diperbaiki. “Karena hasil esensial dari demokrasi juga bukan kerja semalam, memang banyak kelemahan, tetapi tidak harus diganti. Demokrasi tetap harus didukung dan terus dilengkapi segala kelemahannya,” terangnya.

BACA JUGA :  Ketum DPP IMM Berikan Selamat Kepada Komisioner KPU Kabupaten/Kota Terpilih Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024

Sedangkan Abdussalam As’ad, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM PWPM Jawa Timur dalam kesempatannya menerangkan jika Pemilu adalah bagian penting dari pendidikan politik. Baginya tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik.

“Sehingga untuk menjaga kualitas demokrasi, masyarakat juga harus mulai cerdas, jika ada Parpol atau elit politik yang menghianati rakyat, maka dalam kontestasi berikutnya rakyat juga bisa tidak memilih partai atau elit politik tersebut,” tuturnya.

Abdussalam As’ad saat menyampaikan materi. (BRO/PIJARNews.ID)

Sedangkan penyelenggara Pemilu menurutnya memang harus memberikan sebuah pemahaman pada masyarakat tentang berbagai proses dan teknis kerja Pemilu. “Banyaknya problem yang menimpa penyelenggara Pemilu memang harus dijelaskan, agar masyarakat kembali memiliki rasa percaya dengan kualitas demokrasi di Indoesia,” ucapnya yang juga sebagai Wakil Direktur Kajian Kebon Jambu (KKJ) Jombang, Indonesia.

Terlihat dari hasil simposium ini, semua menjadi sepakat jika edukasi politik memang perlu dan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga ke depannya dalam menakar kualitas demokrasi di Indonesia, agar jangan sampai muncul persepsi negatif terhadap KPU atau penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Reporter: BRO Penulis: BRO Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here