Samirudin. (Dok. PIJARNews.ID)

PIJARNews.ID – Jika minat pendidikan di Indonesia semakin turun, kita juga tidak bisa hanya mengeluh atas kelemahan generasi. Bisa jadi problem itu juga beririsan dengan realita di lapangan, terkait kualitas kepemimpinan sekolah yang belum mampu mengemban dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Masalah ini juga bisa ditarik dari adanya proses rekrutmen kepala sekolah yang seringkali tidak sesuai dengan aturan yang ada. Walaupun ada petunjuk teknis yang mengatur tentang pelatihan calon kepala sekolah (Cakep). Namun rekrutmen dan penempatan kepala sekolah, seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik daripada kualifikasi akademik. Akibatnya, kinerja mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah cukup terbilang rendah.

Dalam lingkup sekolah negeri, bisa juga kepala daerah memilih kepala sekolah atas dasar hubungan keluarga, etnis, atau balas budi mereka yang telah menjadi tim sukses calon kepala daerah. Sehingga, tak heran setelah pelantikan kepala daerah, biasanya akan diikuti rotasi besar-besaran untuk mengganti jabatan kepala sekolah. Hal ini karena imbas dari kepentingan politik demi melanggengkan kekuasaan.

Misalnya, hari ini dilantik di sekolah A, esoknya ia bisa diganti, dan kepala sekolah bisa menjadi guru biasa kembali. Minggu depannya kepala sekolah A tersebut diganti lagi. Bahkan ada kepala sekolah yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepala sekolah dan belum mengunjungi di sekolah yang dituju, sudah diganti lagi.

Kondisi rekrutmen tersebut secara langsung akan berimbas buruk terhadap kinerja pala sekolah. Buruknya kinerja akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas sekolah, hal itu berimplikasi pada kinerja tenaga pendidik dan atau kependidikan yang ada. Sehingga pasti melahirkan output atau lulusan yang berkualitas rendah. Dengan mutu pendidikan rendah, siswa-siswi sedikit demi sedikit juga akan meninggalkan sekolah, pindah di sekolah lain sehingga sekolah tutup karena siswanya tidak ada.

Kepala sekolah seyogyanya adalah orang-orang yang terpilih, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Upaya untuk menghasilkan calon kepala sekolah yang kompeten, rambu-rambu kompetensi juga sudah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Di dalamnya, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan untuk bisa diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional baik secara kualifikasi maupun kompetensi.

Lima Kompetensi Utama Kepala Sekolah

Kepala Sekolah setiaknya harus mempunyai lima kompetensi utama, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Adapun penjelasan kelima hal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Kompetensi kepribadian. Terdiri dari memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka/transparan, dan mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan.

Kedua, Kompetensi manajerial. Mampu menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Bisa menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

BACA JUGA :  Kredibilitas KPU Sedang Diuji

Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Serta mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.

Ketiga, Komptensi supervisi. Yaitu dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Keempat, Komptensi kewirausahaan. Mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Kelima, Kompetensi sosial. Yaitu mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan atau kemasyarakatan.

Rambu-rambu Rekrutmen Kepala Sekolah

Rambu-rambu pengangkatan kepala sekolah harus mengacu pada aturan yang ditetapkan pemerintah, sebagainana Pasal 5 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Disebutkan dalam penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah, baik itu yang akan ditugaskan di daerah khusus, dengan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, Pengusulan bakal calon. Kepala sekolah mengusulkan guru yang memenuhi persyaratan pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan. Beberapa persyaratan administratif harus memiliki tanda tamat pendidikan pelatihan. Setelah dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi, maka bakal calon akan mengikuti seleksi calon kepala sekolah.

Kedua, Seleksi calon kepala sekolah. Tahap seleksi administratif yaitu penilaian terhadap sejumlah dokumen, dan tahap seleksi subtantif berupa tes potensi kepemimpinan. Selanjutnya, Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PCKS) diikuti bakal calon kepala sekolah yang sudah lolos seleksi substantif diusulkan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya atau penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).

Ketiga, Diklat calon kepala sekolah. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi baik administrasi hingga subtantisi, selanjutnya harus mengikuti diklat.

Upaya-upaya tersebut memang telah didesain untuk menghasilkan kepala sekolah yang berkompeten, baik dalam proses rekrutmen, regulasi pengusulan, seleksi, dan memberikan diklat yang berkualitas. Maka nantinya akan diperoleh calon kepala sekolah yang profesional, sehingga akan memacu peningkatan kualitas sekolah.

(Penulis adalah Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, dan Magister Manajemen di STIE Perbanas Surabaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here