Rakor antisipasi COVID-19 Pemkab Ponorogo bersama OPD dan Stakeholder.

PONOROGO, PIJARNews.ID – Mewabahnya Corona Virus Disease (COVID-19) di seluruh dunia membuat jutaan orang was-was. Guna antisipasi virus ini, Pemkab Ponorogo menerbitkan sejumlah kebijakan sebagai langkah antisipasi.

Langkah ini diambil usai Pemkab Ponorogo melakukan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi Virus Corona pada Senin (16/3/2020) di Pendopo Pemkab setempat, bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan juga sejumlah stakeholder.

Usai rapat, Bupati Ipong Muchlissoni menjelaskan, “Kami bentuk satuan tugas percepatan penanganan Covid -19. Agar penanganannya bisa terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.

Kebijakan ini juga sejalan dengan instruksi Pemerintah Pusat dengan memerintahkan seluruh jenjang pendidikan diliburkan selama 2 minggu. Terhitung dari tanggal 17 Maret hingga 30 Maret 2020. Selain itu, RS Swasta juga diminta untuk menyediakan minimal 5 kamar isolasi, sementara RSUD dr. Harjono sebanyak 10 kamar isolasi, dan setiap Puskesmas minimal satu ruangan.

Bupati juga meminta agar Satgas menyediakan fasilitas cuci tangan secara maksimal, “Satgas kita minta untuk menyediakan sebanyak-banyaknya fasilitas cuci tangan di tempat strategis,” pintanya.

Kaitannya dengan kebijakan penanganan COVID-19, berikut sejumlah kebijakan yang diambil:

  1. Seluruh jenjang pendidikan diliburkan 14 hari, terhitung 17 Maret sampai 30 Maret 2020.
  2. Satgas bertugas menyediakan fasilitas cuci tangan di tempat umum sebanyak-banyaknya.
  3. Kepala Desa diminta menggerakkan kerja bakti di berbagai fasilitas umum serta meminta Pengurus Masjid dan atau Musholla untuk sementara tidak menggunakan karpet.
  4. Seluruh ASN tetap bekerja di kantor dan wajib menjadi edukator pencegahan Corona di lingkungannya.
  5. Lembaga Pendidikan dalam waktu satu bulan ke depan tidak boleh berwisata ke luar Ponorogo, DPRD juga dihimbau tidak mengikuti kunjungan kerja, kegiatan dinas ASN harus seizin Bupati.
  6. Semua pihak yang dipimpin Kades dan disupervisi oleh Camat, harus mengawasi keluar masuknya orang di wilayahnya.
  7. Kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar untuk dihindari.
  8. Camat, Kades, dan Penyuluh Agama diminta mengajak masyarakat untuk Sholat Subuh berjamaah di Masjid, dan terkait agenda pengajian keliling di bulan Maret tetap dilanjutkan, namun untuk bulan April ditiadakan.
  9. Masyarakat dihimbau tidak menggelar acara dan menyambut warga yang datang dari manapun, terutama dari luar negeri.
  10. Rumah sakit swasta diminta menyediakan minimal lima kamar isolasi, RSUD dr Harjono 10 kamar isolasi, dan setiap puskesmas minimal satu kamar
  11. Dinkes dan RSUD diminta menambah persediaan cadangan obat, terutama obat yang menyangkut imunitas, serta masker dan hand sanitizer.
  12. Diupayakan segera Satgas mengundang seluruh Pondok Pesantren untuk mendiskusikan langkah terhadap santri.
  13. Satgas diminta membuat bahan publikasi untuk menyatukan bahasa terkait Korona, dan disebarluaskan kepada masyarakat.
  14. Ke depan jika ada warga Ponorogo yang statusnya pasien dalam pengawasan (PDP), biaya berobatnya akan ditanggung Pemkab, walau dimanapun berobatnya.
  15. Dalam waktu dua minggu ini seluruh tempat wisata di Ponorogo ditutup.
BACA JUGA :  Bahas Perda Sampah, PC IMM Jember dalam Hearing Bersama DPRD Jember

Reporter dan Penulis: Agus Supatma Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here