Abdus Salam,M.Si Pengamat Politik di KJI Jombang Indonesia

MENGENTALNYA gerakan politik praktis yang dinilai lebih akseleratif dalam memperjuangkan dakwah Muhammadiyah akhirnya telah menyeret Muhammadiyah melibatkan diri dalam merebut kursi parlemen.

Rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh PWM kepada kader terbaiknya yang kebetulan menjadi pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim) seperti Zainudin Maliki (ZM) yang maju untuk DPR RI dan Najib Hamid (NH) sebagai DPD menjadi bukti sohih yang tidak bisa dibantah. Meskipun ada tanda tanya yang lahir dari beberapa kader Muhammadiyah yang juga ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi.

Kenapa hanya Najib Hamid (NH) dan Zainudin Maliki (ZM) yang direkomendasi oleh PWM? Sementara kader Muhammadiyah yang ada di Partai Gerindra, Golkar, Demokrat PSI, Perindo dan banyak lagi yang bertebaran diparpol lain tidak diberlakukan sama?

Alih-alih PWM akan merekomendasi kader yang ikut berkontestasi dalam perebutan kekuasaan di Parpol yang lahir di luar rahim Muhammadiyah, pun kader Muhamamdiyah yang menjadikan PAN sebagai kendaraan politik toh tidak diperlakukan sama sebagaimana PWM memposisikan ZM dan NH?

Saya tidak tahu, apakah Muhammadiyah akan megulang sejarah masa lalu yang terseret dan diseret dalam politik praktis, meskipun secara organisasi Muhammdiyah tidak pernah secara tegas terjun dalam politik praktis,tetapi sebagaimana kita tahu energi yang terkuras untuk meladeni politik kekuasaan tak bisa dihindari. Posisinya sebagai anggota istimewa Partai Politik Masyumi waktu itu melahirkan gesekan sesama ormas Islam yakni NU.

Fenomena itulah yang kemudian melahirkan khittah 1971 bahwa Muhammadiyah harus fokus dalam persoalan keumatan dan kebangsaan. Tanpa menceburkan diri dalam panggung politik kekuasaan peran cerdas dan strategis yang dimainkan Muhammadiyah cukup memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan Negara.

Langgam politik otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan yang runtuh telah merubah aura dan sistem politik di Indonesia. Politik kebudayaan yang selama ini digaungkan oleh entitas masyarakat sipil untuk mengimbangi politik kekuasaan tak berdaya, bahkan dinilai tak memberikan dampak signifikan dalam membenahi persoalan kebangsaan.
Realitas itulah yang kemudian menjadi pijakan sohih bagi Muhammadiyah untuk mendorong dan menerjunkan kader terbaikknya untuk ikut berkontestasi bahkan berjudi dalam lubang gelap politik kekuasaan.

BACA JUGA :  Konsep Keluarga Miskin Ala Menteri PMK dan Jalan Pintas Pemerataan Ekonomi

Hal ini terjadi karena dengan politik kekuasaan, akselerasi dakwah, permasalahan umat lebih mudah ditata melalui politik kekuasaan, dengan dalih orang baik jika terjun dalam politik praktis akan melahirkan regulasi dan kebijakan politik yang memihak kepentingan orang yang lemah, semoga begitu. Tentu anggapan dan penilaian itu tak sepenuhnya benar dan tak sepenuhnya keliru.

Seringkali orang yang baik terseret oleh sistem yang bobrok, seperti tomat yang baik jika dikumpulkan dengan tomat yang busuk, maka yang baik juga akan busuk pula.

Tampilnya Najib Hamid (NH) yang mencalonkan sebagai DPD dan Zainudin Maliki sebagai DPR RI dengan rekomendasi resmi PWM merupakan tantangan dan ujian politik bagi warga Muhammadiyah. Keduanya dinilai tokoh dan sosok ideal yang merepresentasikan wajah Muhammadiyah. Bahkan lebih ekstrem keduanya menjadi episentrum dari harga diri Muhammadiyah, jika keduanya gagal dan tidak lolos menuju senayan, maka Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah telah mencoreng mukanya sendiri. Sedahsyat dan sebegitukah logika warga Muhammadiyah yang katanya islam berkemajuan?

Lantas apa yang diburu dan ingin disumbangkan oleh DPD dengan sistem yang ada saat ini, DPD seolah diajak lari mengejar pesoalan kebangsaan yang lagi carut marut tetapi DPD sendiri dikerangkeng kewenangannya. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada DPR, tak hanya mengusulkan tetapi juga ikut menata dan menetapkan ragam regulasi politik bahkan anggaran yang berkaitan dengan persoalan umat dan bangsa. Kenapa tidak DPR dari tingkat II sampai pusat yang dikawal, diperjuangkan dengan dalih jihad politik oleh Muhammadiyah?

Jika jihad politik itu semata-mata untuk menata regulasi, anggaran dan kebijakan politik yang lebih stragis oleh Muhammadiyah melalui kader terbaiknya, kanapa pilihannya pada DPD? Tentu ini hanya Tuhan dan para elit Muhammadiyah yang mengerti.

Abdus Salam Penikmat Kopi dan Pegiat Politik di Kedai Jambu Istitute (KJI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here