Abdus Salam, M.Si. (Dok. Pribadi/PIJARNews.ID)

PIJARNews.ID – Kebijakan social distance akibat darurat Covid-19, merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memproteksi warga negara dari wabah yang menakutkan itu. Semua pihak harus terlibat dan mendukung tanpa syarat. Tunduk dan patuh atas regulasi itu menjadi niscaya, tetapi keberlangsungan hidup bagi rakyat kecil yang serba kekurangan, perlu juga dicari jalan keluarnya.

Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap atau aset, tentu tak terlalu risau. Tetapi sebaliknya, bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Pasar, seperti pedagang kecil, asongan, ojek pengkolan dan ojek online (ojol) yang menjadi sumber pendapatan satu-satunya, menjadikan Covid-19 seolah masalah biasa saja, justru kemiskinan dan kelaparan akan lebih tampak dan nyata dirasakan rakyat kecil jika harus berhenti bekerja. Karena keberlangsungan hidup keluarga bergantung kepada dia yang menjadi tulang punggung dan penyambung hidup keluarga.

Lahirnya kebijakan social distance menjadi salah satu alternatif dan pilihan sulit bagi Pemerintah. Merebaknya Covid-19 dengan jumlah pasien yang semakin hari semakin bertambah perlu langkah jitu dan strategis untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Pembatasan ruang gerak masyarakat adalah cara efektif agar virus ini tidak semakin merajalela.

Sebagaimana kata Katie Pearce dari John Hopkins University, yang dilansir oleh liputan6.com (17/3/20), bahwa social distance atau social distancing adalah sebuah praktek dalam kesehatan masyarakat untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang sehat guna mengurangi peluang penularan penyakit. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara seperti membatalkan acara kelompok atau menutup ruang publik, serta menghindari keramaian.

Ruang publik yang dibatasi untuk berinteraksi atau kontak langsung dengan masyarakat direspon beragam. Munculnya meme dalam ruang virtual atau maya yang mengatakan, jika orang kecil tidak boleh keluar rumah, membatasi diri dalam berinteraksi, maka ia akan mati bukan karena terkena Covid-19, tetapi mati karena kelaparan. Tentu negara tak hanya menerapkan kebijakan social distance untuk memproteksi warganya dan menghimbau agar masyarakat bekerja dari rumah (WFH) dan tidak keluyuran keluar rumah.

Kebijakan ini di satu sisi sebagai proteksi dahsyat untuk menghadang Covid-19 agar tidak merebak ke mana-mana. Tetapi di sisi lain, bagi masyarakat yang bekerja disektor informal, penjual sayur keliling, tukang bangunan, penjual kopi, maka kebijakan social distance sungguh dilematis. Karena endemik Covid-19 dan kelaparan adalah dua hal yang sama-sama menakutkan dan telah merasuk ke dalam relung sanubari masyarakat. Pilihannya adalah tetap bekerja bertemu banyak orang dengan resiko terkena Covid-19, atau berhenti bekerja meskipun resikonya lapar dan dapur tidak ngepul. Lantas kemana kebijakan taktis dan startegis pemerintah agar para pekerja informal tetap bisa menyambung hidup.

BACA JUGA :  PDPM dan BPBD Pamekasan Kerjasama dalam Mencegah Virus Korona

Tentu perlu dipertimbangkan usulan legislator Pasuruan dari Partai Golkar itu. Misbakhun mengusulkan agar Pemerintah juga bertanggungjawab kepada pekerja harian lepas untuk membantu uang makan sebesar 500 ribu perbulan. Pekerja lepas seperti buruh tani, supir, nelayan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), agar cicilan ditalangi dulu oleh pmerintah selama wabah Covid-19 belum ada tanda-tanda berakhir (22/3/20).

Bagi orang miskin, rasa takut, was-was dan khawatir yang berlebihan (paranoid) seperti kebanyakan orang terhadap Covid-19 sudah biasa dihadapi jauh sebelum ada Covid-19. Hidup dalam kubang kemiskinan tanpa ada jaminan dari negara tentu meminjam istilah yang lagi tren ‘loss gak rewel’. Karena realitas kemiskinan dan hidup marginal dihadapinya tiap hari, bahkan sampai kapan derita itu menderanya juga tidak tahu. Maka Covid-19 sebagai wabah mematikan dihadapinya dengan santai, mungkin inilah bagian penganut teologi jabariyah, fatalistik, jika waktunya mati, tanpa Covid-19 juga akan mati.

Sekarat sosial bagi warga negara yang hidupnya jauh dari layak. Pendidikan tidak layak, rumah tidak layak bahkan pendapatan sebagai penopang hidup jauh dari layak. Maka jika ada regulasi yang membatasi seperti social distance diabaikan. Lantas siapa yang egois jika masyarakat utamanya yang bekerja di sektor informal seperti penjual tahu keliling, sayur keliling, warung kopi dan sebagainya  jika tidak mengindahkan kebijakan pemerintah mengenai social distance. Kemudian ada yang bilang, sudah berapa tahun bekerja, masak bekerja berpuluh-puluh tahun tidak memiliki tabungan.

Seperti yang dikeluhkan Linda, seorang pekerja pabrik, dikutip dari BBC (22/3/20). Ia mengatakan tetap masuk bekerja di pabrik garmen, rasa cemas dan khawatir selalui menghantui, tetapi jika tidak bekerja maka upah tidak dibayar. Perusahaan tidak mengambil kebijakan startegis untuk memproteksi karyawannya. Ada 900 pekerja yang membanting tulang dengan target 60 potong pakaian selama 30 menit dengan durasi 8 jam kerja. Kata Linda, selagi belum meninggal ya harus tetap bekerja.

Kemalangan dan nistapa sosial bagi masyarakat miskin jauh lebih mengerikan dari pada Covid-19. Hanya saja kemiskinan ia tanggung sendiri, dirasakan sendiri tanpa melahirkan hiruk pikuk seperti wabah Covid-19. Dan pada gilirannya dengan adanya wabah mengerikan ini, semakin membuat menderita masyarakat miskin karena dengan adanya kebijakan social distance membuat pekerja harian semakin terlantar dan sekarat.

(Penulis adalah Wakil Direktur Lembaga Kajian & Riset Kedai Jambu Institute/KJI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here