Aktivis APDP saat melakukan audiensi dengan Bawaslu. (M. Fajar Ariyadi/PIJARNews.ID)

PACITAN, PIJARNews.ID – Pandemi bukan menjadi alasan untuk menghentikan segala aktivitas, seperti aktivis di berbagai daerah yang tetap menjalankan aktivitas mereka, tak terkecuali juga Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (APDP) yang tetap melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (6/4/2020) kemarin.

Bukan tanpa tujuan, audiensi ini didasarkan pada temuan dugaan pelanggaran selama proses tahapan Pilkada 2020. Salah satunya mengenai keterlibatan ASN dalam proses rekrutmen Panitia Pemungutan Pemilu (PPS) yang dirasakan warga.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua ADPD, Muhammad Tonis Dzikrullah menganggap Bawaslu Pacitan kurang terbuka terkait informasi kasus, sehingga kasus yang ditangani Bawaslu Pacitan sampai saat ini tidak jelas.

“Desas-desus pelanggaran telah menjadi konsumsi publik, Bawaslu harusnya wajib memberikan jaminan kepada publik untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” terangnya.

Selain itu, Syahri, Sekretaris APDP juga menambahkan jika Bawaslu Pacitan memang kurang serius dalam menangani pelanggaran tahapan Pilkada. Menurutnya, masih banyak kasus yang hilang tidak ada tindak lanjut. Seperti kasus dugaan pelanggaran disiplin dan netralitas Aparatul Sipil Negara (ASN), justru kini lenyap tidak ada kabar. “Ini bukti ketidak seriusan Bawaslu dalam menegakkan demokrasi,” ujarnya

Melihat kinerja Bawaslu yang demikian, Sehingga APDP yang merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Pacitan, terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pacitan Institute, Pemuda Muhammadiyah dan Intelektual Cendekia Pacitan (ICP), mendesak Bawaslu Pacitan agar lebih serius dalam menjalankan amanahnya, serta meminta salinan data hasil kajian dugaan pelanggaran tersebut.

BACA JUGA :  Khofifah Indar Parawansa: Indeks Demokrasi di Jatim Meningkat

“Dengan merujuk pada undang-undang terkait tentang keterbukaan informasi publik, kami meminta Bawaslu Pacitan memberikan salinan dokumen hasil kajian dugaan pelanggaran,” ungkap Tonis yang juga menjabat sebagai pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Alih-alih menerima desakan dan permintaan tersebut, Bawaslu Pacitan justru menjelaskan jika ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan tidak dijadikan konsumsi publik, kecuali sudah menjadi putusan dan siap di publikasikan. Namun Ketua Bawaslu Pacitan, Berty Stevanus tetap mengapresiasi kedatangan pengurus APDP ke kantor dan berharap APDP menjadi mitra pemantauan.

“Sejauh ini apa yang di lakukan Bawaslu terhadap kasus yang ada, baru sebatas kajian dan rekomendasi, belum sampai pada putusan,” jelasnya.

Reporter: M. Fajar Ariyadi Penulis: Agiel LP Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here