BEBASKAN: Poster desakan untuk membebasakan tiga aktivis di Kota Malang yang ditahan. (Foto diambil dari pres release LBH Surabaya Pos Malang - Prasetyo Lanang/PIJARNews.ID)

MALANG,PIJARNews.ID – Sejumlah tokoh bersama dengan gabungan akademisi mendesak adanya penangguhan penahanan pada tiga aktivis Kamisan di Kota Malang. Tiga aktivis itu adalah Alfian, Saka Ridho, dan Fitron Fernanda yang ditangkap dan ditahan di Polresta Malang pertengahan April lalu. Perrnyataan sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers online pada Selasa (5/5/2020) kemarin.

Sedangkan mereka yang siap menjadi penjamin adalah, Haris Azhar aktivis Lokataru Foundation, Sri Lestari Wahyuningroem dosen FISIP UPN, Roy Murtadho aktivis FNKSDA dan pengasuh Pesantren Misykatul Anwar Bogor, dan Usman Hamid pegiat Amnesty International Indonesia, beserta tim advokasi YLBHI, LBH Pos Malang, LBH Surabaya, dan juga seluruh pegiat Aksi Kamisan di Indonesia.

Lukman Chakim, ketua LBH Surabaya Pos Malang mengungkapkan jika sebelumnya pernah mengajukan penanghuhan penahanan dengan dijamin sekitar tiga puluhan orang, dan masih menunggu hasil. “Kami juga sempat menemui Kasat Reskrim Polres Malang, mereka mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan penangguhan, kecuali dari pihak penyidik”, ungkapnya.

Namun menurut Lukman Chakim, selaku pendamping hukum, alasan itu dinilai tidak objektif, karena kawan-kawan pendamping dan keluarga bisa menjamin ketika ada pemanggilan, dan siap untuk menghadirkan mereka – ketiga aktivis.

Sedangkan Wachid dari LBH Surabaya juga memaparkan kejanggalan dalam penangkapan ketiga aktivis tersebut. “Kita tahu sendiri ada beberapa fakta yang janggal di lapangan. Berdasarkan keterangan keluarga, penangkapan tidak dilakukan sesuai prosedur. Fitron dijemput dengan surat tanpa nama, yang lain juga sama, tidak jelas, dan mereka tidak pernah dipanggil sebagai saksi”, terangnya.

BACA JUGA :  Gabungan Aktivis Lingkungan di Surabaya Adakan Nobar Film Jakarta Kota Air

Begitu juga menurut Haris Azhar, yang bersedia memberikan jaminan penangguhan, karena beberapa alasan yang menurutnya cukup relevan. “Ada banyak contoh penerapan hukum maupun penggunaan pasal materiil yang tidak tepat, seperti modus dari banyak kriminalisasi, pemidanaan yang dipaksakan. Sehingga pasti ada motif, ada sebab kenapa seseorang dipidanakan. Kasus ini alat buktinya berantakan, harus ada tekanan balik dan kita perlu menjamin mereka”, ucap Direktur Eksekutif Lokataru ini.

Hal ini juga dilakukan oleh seorang akademisi dari UPN , Sri Lestari Wahyuningroem yang turut menjadi penjamin tiga aktivis tersebut. “Alasannya adalah melihat keprihatinan sejumlah aktivis dan mahasiswa, represi yang terjadi, dan pembatasan kebebasan berekspresi”, tegas perempuan yang juga dosen di Universitas Indonesia ini.

Lalu Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyampaikan pentingnya jaminan HAM kepada mereka. “Sangat penting untuk menjamin HAM setiap orang apabila ditangkap atau ditahan untuk keperluan proses hukum. Mendengar keterangan pendamping, sebenarnya mereka bisa cukup dipanggil, apa lagi tuduhannya masih sangat samar”, tegas Usman.

Sebelumnya pada pertengahan April lalu, tiga aktivis Kamisan di Kota Malang ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan vandalisme serta penghasutan, sehingga mereka dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Menurut keterangan pendamping hukum dan keluarga, tiga aktivis tersebut ditangkap dengan prosedur hukum yang kurang tepat.

Reporter: Prasetyo Lanang Editor: Suhartatok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here