DITANGKAP: Empat remaja di Tangerang diduga pelaku Aksi Vandal. (Foto: Dok. Polda Metro Jaya)

JAKARTA, PIJARNews.ID – Pada Rabu (20/5) LBH Jakarta mengadakan konferesnsi pers virtual terkait perkembangan empat remaja yang ditangkap di Tangerang pada bulan April lalu. Mereka diduga terlibat dalam aksi vandalisme dan penghasutan bernada provokatif. “Sudah krisis saatnya membakar”, itulah coretan yang diduga ulah mereka.

Namun menurut keterangan keluarga dan tim LBH, sejak awal terdapat tindakan kekerasan oleh pihak kepolisian, pemaksaan, dan menghalangi akses bantuan hukum terhadap mereka – empat remaja yang ditangkap.

Wulan keluarga dari salah satu tersangka, baru mengetahui jika anggota keluarganya ditahan setelah berlangsung tiga hari, “Barang buktinya cuma buku-buku novel doang, setelah ditahan di Tangerang kami dapat kabar sudah dipindahkan ke Polda, kita kesana juga sempat kesulitan karena protokol Covid”, ungkapnya.

Melalui Wulan juga, tersangka mengaku telah mengalami kekerasan. “Waktu ketemu, mereka cerita kaki dipukul besi, kakinya memar, saat di Tangerang rahangnya juga dipukul” ujarnya.

Ketika proses hukum berlangsung, keluarga tidak mengetahui bahwa tersangka sudah didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. “Tiba-tiba dapat kabar dia dipindahkan di Tangerang lagi, enggak ada komunikasi, dari Polda tiba-tiba ngasih surat bahwa dia sudah didampingi kuasa hukum”, imbuh Wulan.

Selanjutnya, Andi yang mewakili KontraS dalam konferensi pers, menceritakan jika peristiwa semacam ini biasa terjadi, “Tahun lalu pada bulan Mei 2019, juga ada penangkapan serupa yang tidak menggunakan standart yang jelas, keluarga tidak mengetahui alasan dia ditangkap, ada pemaksaan dan kekerasan hingga penggundulan. Hal itu jelas melanggar, siapapun yang bahkan diduga kuat melakukan tindak pidana, tidak boleh dilakukan suatu kekerasan, diperlakukan tidak manusiawi”, terangnya.

Shaleh Al Ghifari dari LBH Jakarta mengungkapkan, pihaknya – LBH Jakrta – yang ditunjuk oleh keluarga justru kesulitan menemui keempat tersangka. Informasi yang diberikan polisi juga terbatas. “Untuk kepentingan proses ternyata dari versi mereka sudah memakai kuasa hukum yang ditunjuk Polda. Namun di KUHAP sebenarnya berhak memilih sendiri, tidak boleh langsung cabut kuasa dan dipindahkan”, tuturnya.

BACA JUGA :  Dispopar Kota Probolinggo Adakan Workshop Kepemudaan

Pihak keluarga terduga sempat mengalihkan kuasa hukum kepada tim LBH jakarta untuk pendampingan. Namun keluarga menilai ada bentuk intimidasi yang dilakukan kepada tersangka, mereka dipakasa menandatangani surat kuasa kepada kuasa hukum varsi Polda. Hal tersebut juga diakui pihak keluarga tersangka lainnya dengan cerita yang sama.

Screenshot konferensi pers online LBH Jakarta. (Tyo/PIJARNews.ID)

Hadir juga dalam konferensi pers, Haris Azhar selaku direktur eksekutif Lokataru turut berpendapat, kalau dari laporan pada Lokataru, ada ketidaklayakan secara kontekstual antara apa yang dituduhkan dan kapasitas orang yang dituduhkan itu, yang ditangkap itu dibebankan tuduhan serangan sepulau Jawa, dampak ekonomi wabah seolah menjadi alasan. Sehingga kasusnya dipaksakan, kasus yang dipaksakan biasanya minim bukti, tidak transparan, banyak diantara mereka yang tidak dikasih akses bantuan hukum”, tegasnya.

Menanggapi maraknya permasalahan serupa, Haris Azhar selanjutnya berencana akan membantu para pengacara yang tidak diberi akses. “Mungkin kedepan konsen Lokataru bukan sekedar tim untuk pembela demokrasi, tapi juga mengadvokasi para loyer yang tidak diberi akses, ini multiple crime“, ucapnya.

Saat ini meski dalam kondisi telah diputus kuasa, Ghifar dan tim dari LBH Jakarta mengatakan masih akan berusaha membela para tersangka. Pasalnya ia menilai tuduhan yang diberikan polisi tidak ada dasar hukumnya.

“Konsen LBH Jakarta dalam kasus ini terhadap beberapa pelanggaran akses keluarga, penyiksaan, akses pengacara, kemudian secara materil perkaranya ini kan perkara yang harus dibuktikan dampaknya, itu sudah ada keputusan MK. Bahwa perkara-perkara yang terkait pasal yang mereka tuduhkan ini harus sudah ada dampaknya baru bisa dituntut. Terlepas nanti terbukti di pengadilan, tapi secara formil persyaratan unsur pasal harus dipatuhi juga”, pungkasnya.

Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here