Ilustrasi: Abdussalam As'ad, M.Si. (RDS/PIJARNews.ID)

PIJARNews.ID – Dalam tiga bulan terakhir, publik  dipertontonkan perilaku yang menggelikan, lucu, aneh dan menggemaskan. Sederet peristiwa yang membuat otak ini mengkerut, simpang siurnya penerapan kebijakan mengenai PSBB. Pernyataan antar menteri dalam merespon persoalan pandemic covid-19 yang beraneka ragam. Hal itu menjadi tontontan yang menggelikan bagi masyarakat virtual maupun faktual.

Barangkali saat ini dalam konteks tertentu masyarakat kita tak lagi menempatkan pemimpin dan elit negeri ini sebagai patron dalam menyikapi berbagai permasalahan, termasuk dalam wabah covid-19. Alih-alih masyarakat akan meneladani pemimpinnya, justru pernyataan nyinyir dan tidak ambil pusing dengan anjuran dan kebijakan pemerintah termasuk social distancing untuk melawan covid-19.

Kita bisa menyaksikan berbagai istilah yang membuat ruang-ruang virtual sesak dengan nada sarkasme, mulai dari istilah mudik dan pulang kampung, jangan takut kepada covid-19, tetapi takutlah kepada Allah Tuhan sang pencipta yang menciptakan virus, Mall buka kenapa Masjid ditutup, covid-19 adalah konspirasi komunis cina dan yahudi. Perbincangan tanpa kepastian dan kejernihan analisis ini merangsek dalam bilik dunia virtual yang tak terbendung sedikitpun. Melaju deras seperti air bah mencari celahnya.

Adakah yang terhasut? banyak, adakah masyarakat  yang serius menanggapi pernyataan tersebut? Tentu tidak sedikit, tetapi ada juga yang menanggapi biasa-biasa bahkan menggunakan ‘sabda’ pamungkasnya Gus Dur, “gitu aja kok repot”.

Tentu peristiwa lucu, aneh kadang menjegkelkan yang dipertonkan oleh masyarakat Indonesia dari elit negeri sampai masyarakat akar rumput. Fatwa MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah untuk solat di rumah dibantah. Dan mayarakat memaksakan diri untuk tetap berjemaah di Masjid, alasannya Masjid rumah Allah tidak mungkin covid-19 itu berani sama pencipta-Nya, fatwa itu bukan agama, sehingga tidak perlu diikuti. Pernyataan itu benar, tapi menyesatkan. Dan pada gilirannya ada tiga orang Jemaah dari 170 orang jemaah di Masjid Jamik Kebun Jeruk, Jakarta Barat positif terkena covid-19. Sementara sisanya harus dikarantina (baca Kompas: 27/3/2020).

Patronase elit terpental bersamaan dengan menggelindingnya waktu. Perilaku kontras antara kebijakan yang diambil dengan perilaku yang dipertontonkan ke publik menjadi  titik balik masyarakat untuk melawan kebijakan itu. Melawan covid-19 dengan social distancing sementara tidak jarang para elit yang justru membuat gaduh lantaran lelang konser amal yang diprakarsai oleh BPIP (21/5/20), mudik atau pulang kampung dilarang tetapi bandara sesak dengan penumpang, bahkan 5.000 TKA berasal dari Cina yang akan dipekerjakan di nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan alasan tenaga kerja lokal dinilai tidak memiliki kemampuan.

Sungguh sangat memperihatinkan ditengah wabah pandemic ini pemerintah menciderai dan menodai kebijakan yang dibikin sendiri. Meminjam Bahasa wakil Ketua Umum Kadin Suryani Sidik Motik yang miris dan sedih disaat PSBB diberlakukan, masyarakat dilarang pergi mudik atau pulang kampung, atau bepergian jika tidak mendesak, justru pemerintah mengundang TKA untuk bekerja (1/5/20).

Kita masih bersyukur memiliki Wali Kota seperti Zulkarnain Kadir yang dengan tegas melarang ada TKA memasuki Kendari selama wabah covid-19. “Silahkan kalau mereka mau masuk lewat wilayah lain”, katanya dalam diskusi Polemik di Radio MNC Trijaya, Sabtu (2/5/2020).

BACA JUGA :  Nilai-nilai Islam dalam Memilih Pemimpin

Kompleksnya permasalahan dan implementasi kebijakan untuk melawan covid-19 tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Konflik kepentingan para elit negeri ini antara kepentingan rakyat banyak atau kepentingan dirinya dan kelompoknya sungguh menjadi pertikaian batin. Lebih-lebih ada sebagian menteri yang justru memiliki perusahaan tambang, penerbangan, dan banyak perusahaan yang justru melahirkan conflict of interest itu.

Jika PSBB ini diberlakukan dengan waktu yang tanpa ujung, maka dipastikan kebangkrutan bagi menteri yang memiliki anekaragam bisnis tidak bisa dihindari. Dan pada akhirnya negara harus tunduk kepada kaum pengusaha agar kebijakan PSBB diberlakukan, tetapi realitasnya banyak dilanggar. Realitas itulah yang membuat pemerintah dalam hal ini Presiden tak memiliki ketegasan bersikap dan bertindak kepada perusahaan yang tidak patuh dan taat kepada kebijakan yang diberlakukan.

Aneka ragam peristiwa yang disuguhkan di ruang publik oleh perilaku elit dan masyarakat akar rumput semakin menegaskan wajah Indonesia yang bopeng, paradoks. Seperti mengurai benang yang kusut dan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Perilaku elit dan masyarakat akar rumput  menjadi bukti bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya. Begitu juga sebaliknya, elit negeri ini selalu mencurigai kepada perilaku masyarakatnya. Dilarang mudik dan pulang kampung, tetapi di sisi lain banyak masyarakat yang abai dan tidak mengindahkan larangan itu.

Lantas bagaimana jika masyarakat sudah tidak percaya kepada pemimpin elit negeri ini karena kebijakannya berubah-ubah, begitu juga dengan masyarakat yang susah diatur, (ngeyel: Bahasa Jawa) agar tunduk dan patuh kepada pemerintah untuk mematuhi protap covid-19. Maka bisa dipastikan kekacauan sosial tidak bisa dihindari. Masyarakat tanpa pemimpin dan pemimpin krisis legitimasi oleh masyarakat.

Jika negara sudah diabaikan, aparatus negara dilawan oleh masyarakat. Tentu satu-satunya solusi adalah tampilnya organisasi sosial keagamaan yang mampu mengendalikan para jemaahnya. Kita sadari dan memahami bahwa elit keagamaan lebih bertaji fatwa dan anjurannya ketimbang organisasi politik di republik ini. Meskipun detik-detik ini banyak juga para jemaah yang tidak patuh terhadap kebijakan organisasi keagamaan, yang sudah puluhan tahun menjadi tempat bernaung dan berkhidmat untuk mengabdi.

Beredarnya surat PP Muhammadiyah pada tanggal 14 Mei 2020, melarang untuk melaksanakan solat Idul Fitri di lapangan atau di Masjid jika wabah covid-19 ini belum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Surat edaran itu dipertegas dengan tausiah Ketua Umum Prof. Haedar Nashir dalam kajian webinar agar jemaah Muhammadiyah mengikuti kebijakan PP Muhammadiyah sebagai hasil ijtihad kolektif, mengenai pelarangan sholat idul fitri di lapangan atau di Masjid semata-mata hifdun nafsi (menyelamatkan jiwa) yang lebih utama ketimbang sholat sunnah, sementara sholat idul fitri bisa dilakukan di rumah masing-masing.

Tentu himbauan Prof. Haedar Nashir kepada para jemaahnya itu sebagai respon atas gejala yang tampak bahwa jemaah Muhammadiyah sudah mulai tidak tertib dan patuh terhadap kebijakan organisasi. sementara kekuatan Muhammadiyah itu terletak pada kekuatan struktur mulai dari Pimpinan Pusat sampai pada Pimpinan Ranting diseantaro negeri. Lantas termasuk ‘mahluk’ apakah yang memiliki tabiat membangkang itu? wallahu a’lam bishowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here