Tim survei saat merilis hasil survei perpanjangan PSBB di Gresik. (M. Haqi/PIJARNews.ID)

GRESIK, PIJARNews.ID – Masyarakat Gresik terbelah antara mendukung dan menolak perpanjangan PSBB, demikian ini merupakan rilis dari survei Institut Faqih Usman bersama Pimpinan Daerah Pemuda muhammadiyah (PDPM) Gresik terkait perpanjangan PSBB, Rabu (3/6/2020).

Mereka tergerak ingin melakukan survei untuk menghasilkan beberapa temuan yang bisa berguna bagi masyarakat dan pemerintah. Poin penting dari survei ini menunjukkan jika masyarakat Gersik terbelah soal rencana perpanjangan PSBB.

“Bagi yang ingin diperpanjang karena melihat tren pasien Covid-19 yang terus naik. Namun sebagian yang lain tidak setuju jika diperpanjang,” ujar Awan Aditama selaku Wakil Sekretaris Eksekutif Institut Faqih Usman.

Dari hasil survei mereka, muncul sebanyak 54,9 % responden menyatakan tidak setuju PSBB diperpanjang, sedangkan 45,1 % responden setuju apabila PSBB diperpanjang. Mengapa persepsi publik bisa terbelah? Menurut Awan Aditama, hal ini mungkin juga berkaitan dengan efektifitas penerapan PSBB dan kinerja gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 di Kabupaten Gresik.

“Jadi sebanyak 43,2 % masyarakat memberikan angka 3 (merasa lumayan efektif) kinerja gugus tugas dari skala 1 – 5. Lalu pada angka 1 (merasa tidak efektif) sebesar 17,3 %, sedangkan yang menilai efektif hanya 3,1 %”, paparnya.

Ini artinya, kata Awan, jika PSBB akan diperpanjang maka kinerja gugus tugas juga harus ditingkatkan. Selanjutnya program yang dianggap efektif oleh masyarakat adalah soal pembatasan aktivitas orang (37,7%) dan tindakan medis (29,6%). Sedangkan program yang dianggap paling tidak efektif oleh masyarakat adalah soal penyaluran bantuan pemerintah (21,6%) dan pembatasan aktivitas usaha (20,4%).

BACA JUGA :  KOKAM Gresik Sukses Belajar Mitigasi Bencana
Logo Institut Faqih Usman. (M. Haqi/PIJARNews.ID)

Menariknya, pembatasan aktivitas orang ternyata selain dianggap efektif ternyata juga dianggap tidak efektif (35,8 %). Hal ini bisa disebabkan karena peraturan yang tidak konsisten dan rendahnya kesadaran masyarakat.

“Seperti di bidang pendidikan dinilai efektif karena semua sekolah diliburkan, tapi tidak semua tempat ibadah meniadakan sholat jamaah. Karena itu edukasi kepada masyarakat juga harus didorong lebih kuat lagi”, ungkap Muhammad Manu selaku Koordinator Divisi Kampanye Isu.

Perlu diketahui, survei ini dilakukan secara daring yang menggunakan random sampling serta kuisioner tertutup pada 26 – 30 Mei 2020 Kemarin. Jumlah responden sebanyak 162 orang yang berasal dari 17 kecamatan (kecuali kecamatan Tambak), antara lain kecamatan Manyar 22,2 %, Kebomas 18,5 %, dan Gresik 9,9 %. Selain itu profesi responden juga terbagi antara lain, pegawai swasta 40,1 %, pelajar/mahasiswa 17,9 %, dan pengusaha 10,5%.

Terahir, Juanto Ahmad selaku Bidang Hikmah PDPM Gresik menambahkan, survei ini sekaligus semangat pengembangan dari sekolah kebangsaan yang pernah dibuat PDPM Gresik untuk kepentingan masyarakat luas”, pungkasnya.

Reporter: M. Haqi Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here