Ilustrasi Dr. Sholikh Al-Lamongani, M.Fil.I. (RDS/PIJARNews.ID)

PIJARNews.ID – Belakangan ini kita dihebohkan dengan pemberitaan TV maupun media online terkait pejemputan paksa keluarga jenazah atau pasien terpapar Covid-19 dari Rumah Sakit di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Surabaya (5/6) yang dirilis oleh m.detik.com berjudul “Keluarga di Surabaya Paksa Bawa Pulang Jenazah Postif dari RS Paru Tanpa Protokol Covid”, artinya keluarga tersebut tidak ingin jenazah dimakamkan secara protokal Covid-19.

Adapula aksi nekat para driver Ojek Online (Ojol) yang meminta pihak RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk segera mengeluarkan jenazah temannya yang meninggal akibat kecelakaan untuk di makamkan secara normal. Sementara dari pihak RSUD, jenazah tersebut adalah PDP, tetapi mereka kurang percaya terhadap diagnosa pihak dokter RSUD, akhirnya jenazah tersebut dimakamkan di belakang rumahnya tanpa protokol Covid (Kompas.com: 11/6/2020).

Kasus serupa terjadi di Kota Makasar, berdasarkan berita dari m.cnnindonesia.com (8/6/2020), “Jenazah Pasien Corona di Makasar di bawa Paksa, keluarga ODP”, kejadian itu terjadi di RS Stella Maris, ratusan orang dari keluarga pasien mendatangai RS dan membawa pulang paksa jenazah lalu dimakamkan sendiri, dan kini semua anggota keluarga berstatus PDP. Kasus di atas hanya sebagian contoh kecil, masih banyak dan viral kasus-kasus lain di tengah masyarakat kita saat ini.

Dari berita di atas, menunjukkan sedang terjadi persoalan atau krisis sosial-kesehatan di masyarakat. Kasus di atas menujukkan tidak hanya aksi kekerasan, namun hampir pada “aksi premanisme dunia kesehatan”. Di mana para tenaga kesehatan (nakes) Dokter, Perawat dan lainya yang bertugas merawat pasien Covid-19 menjadi sasaran dan korban dari aksi amuk massa, aksi pemaksaan, aksi intimidasi dan sebagainya, sehingga berdampak pada trauma fisik dengan luka-luka di tubuh dan juga trauma psikologis berupa ketakutan luar biasa (depresi).

Adapun yang menjadi pertanyaannya, mengapa aksi kekerasan bahkan menjurus pada aksi premanisme terhadap tenaga kesehatan yang merawat dan menangani pasien Covid-19 dapat terjadi?, Hemat penulis secara sosiologis aksi tersebut disebabkan oleh adanya Social Distrust di tengah masyarakat. Social distrust merupakan situasi pikiran, sikap masyarakat yang pesimis, tidak percaya terhadap informasi atau kejadian sosial, politik, ekonomi, kesehatan yang sedang terjadi, atau yang di sampaikan oleh aparatus pemerintahan.

Maka apa yang disampaikan, dilakukan atau yang terjadi saat ini semisal wabah Covid-19 merupakan sesuatu yang dianggap sebagai rekayasa oleh aparatus negara demi kepentingan tertentu. Sehingga tidak perlu dipercayai lagi. Karena sudah tidak percaya lagi terhadap aparatus, maka masyarakat mengambil sikap dan tindakan sosial sendiri-sendiri di tengah pandemi Covid-19, hal ini tentu sangat berbahaya.

Adapun terjadinya social distrust masyarakat di tengah pandemi Covid-19 disebabkan ada tiga hal; Pertama, dipengaruhi oleh media sosial (medsos) yang memberitakan Covid-19, terutama berita-berita Hoax yang langsung diterima masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap wabah Covid-19.

BACA JUGA :  Kuil 5 Dewa sebagai Penghargaan Masyarakat Hainan-China Kepada Pahlawan

Berita-berita Hoax Covid-19 sangat berbahaya bagi sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi wabah ini, dan tentu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bahaya berita Hoax seperti di sampaikan oleh Arif Rahman (Ketua AMSI Jatim), “Informasi yang tidak akurat (Hoax) adalah sampah dan racun yang membuat krisis di masyarakat dan mempercepat keruntuhan sosial” (Timesindonesia, 18/5/2019).

Dampak berita hoax terkait Covid-19, berpengaruh terhadap pandangan masyarakat seolah-oleh tidak ada Covid-19 dan Covid-19 hanya penyakit biasa tidak perlu ditakuti termasuk jika meninggal, jenazah tidak perlu menggunakan protokol Covid-19, dikubur biasa saja.

Kedua, dipengaruhi oleh sikap atau kebijakan pemerintah yang ditangkap oleh masyarakat kurang konsisten dan kordinasi terkait penanganan pandemi Covid-19 antar lembaga pemerintahan. Ketidaksinkronan yang ditangkap masyarakat disebabkan oleh informasi atau kebijakan yang disampaikan dan dikeluarkan antar lembaga Kementerian terkesan bersebrangan dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat.

Artinya masyarakat merasa terombang-ambing atas kebijakan mana yang harus diikuti. Apakah kebijakan Menteri Kesehatan atau Menteri Perhubungan atau Bapak Presiden yang menjadi patokan bersikap dalam menghadapi wabah Covid-19. Contoh real adalah kebijakan terkait mudik lebaran ditengah pandemi Covid-19.

Seperti yang disampaikan oleh Menkopolhukam terkait larangan mudik, tetapi dilain pihak ada kebijakan Kementrian Perhubungan membolehkan dibuka akses transportasi dan kebijakan lain sebagainya (Kompas.com, 20/5/2020). Model kebijakan inilah yang ditangkap masyarakat kurang kordinasi antar lembaga pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap pandemi ini.

Ketiga, dipengaruhi oleh sikap para pejabat negara yang kurang komitmen dan konsisten terhadap penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kasus kontroversi yang sempat viral adalah kasus konser amal Covid-19 yang dilakukan oleh MPR dan BPIP dimana para penjabat tidak menerapkan protokal kesehatan yaitu pshical distancing.

Sebagaimana diberitakan oleh today.line.me (20/5/2020), “Belajar dari Konser Amal MPR, Demokrat Harap Pejabat Jadi Contoh Cegah Corona”. Perilaku publik para pejabat yang kurang memberikan “Uswah” di tengah pandemi Covid-19, berdampak timbulnya ketidakpercayaan masyarakat, karena ternyata pejabat/pemimpin yang seharusnya menjadi contoh terdepan dalam menerapkan protokol kesehatan, ternyata tidak ditemukan malah dilanggar. Karena ketidak konsitenan para pejabat, sehingga masyarakat pun ikut-ikutan melakukan pelanggaran protokal kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat.

Maka untuk meminimalisir aksi-aksi pemaksaan terhadap Pasien dan Jenazah Covid-19 di atas, diperlukan dan di tumbuhkan kesadaran bersama bahwa Covid-19 adalah pandemi global yang sangat berbahaya. Dan diperlukan saling kerjasama, komitmen, konsisten dan pemberian contoh (uswah) bagi seluruh elemen masyarakat (aparat kesehatan, aparat kepolisian, Ulama, KIA Kampung, Pejabat Pemerintah dan semuanya). Semoga wabah Covid-19 segera hilang di bumi Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here