Situasi yang memprihatinkan masih menjadi cerita kami, kami adalah bagian dari aliansi perjuangan Selamatkan Waduk Sepat (SELAWASE). Dua aktivis, dua teman kami, sekarang telah menjadi pesakitan di Rutan klas 1 Surabaya (Medaeng Sidoarjo). Mas Dian dan Pak Darno adalah 2 orang warga Kampung Sepat kota Surabaya, yang berusaha mempertahankan Waduk Sepat dari tangan korporasi (Ciputra Surya). Namun mereka justru terganjar tuduhan dari pihak Ciputra, meraka telah dilaporkan dalam perkara hukum pasal pengroyokan dan pengrusakan (Pasal 351 dan 170 KUHP). Hal ini tentu disanggah oleh Mas Dian dan Pak Darno, menurut mereka dan juga pembelaan dari seluruh warga yang turut serta di lokasi kejadian, tidak pernah ada tindakan pengeroyokan dan pengerusakan tersebut.

Koronologi sebenarnya adalah, karena aset desa warga Sepat telah ditukar guling secara sepihak oleh pemkot kepada PT. Ciputra Surya. Sehingga warga sepat mayoritas masih tidak terima atas tindakan tersebut, warga menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan ‘perampasan ruang hidup rakyat’. Hal ini bukan masalah ukuran ekonomi, warga Sepat lebih mempertimbangkan aspek lingkungan hidup kampung Sepat, dan juga lingkungan hidup wilayah Surabaya barat. Waduk Sepat selain memiliki identitas sejarah, sosial dan budaya, namun juga sangat berfugsi sebagai daya tampung air di wilayah Surabaya barat, agar terhindar dari bencana banjir.

Mari kita cermati dengan penalaran seksama, hukum yang menjarat Mas Dian dan Pak Darno ini bermula pada Rabu 6 juni 2018, warga Sepat dari RT III dan RW V saat sholat tarawih pada bulan Ramadhan tahun lalu, telah mendengar air yang cukup deras dari waduk sepat, padahal waktu itu musim kemarau. Karena waduk tersebut telah ditutup rapat dengan pagar beton oleh pihak Ciputra, sehingga warga tidak bisa memantau secara langsung aktivitas di dalam waduk tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan warga, bahwa ada upaya pengeringan waduk secara paksa, sehingga membuat warga harus bertindak agar Waduk Sepat tidak mengering. Melihat hal tersebut, warga berkoordinasi dengan Polsek Lakasantri, Camat Lakasantri dan PT Ciputra Surya untuk dapat memasuki waduk dan mengecek pintu air waduk, warga menemukan bahwa ternyata pintu penutup air di bagian bawah telah terpotong. Seketika itu juga agar air tidak keluar terus menerus, warga berinisiatif menutup sementara pintu air dengan tanah yang ada di sekitar Waduk tersebut.

Kecurigaan warga semakin jelas, karena SHGB tukar guling yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya menyebutkan bahwa tanah tersebut bukan tanah waduk, namun sebagai tanah pekarangan dan bekas waduk. Padahal telah jelas nyata-nyata waduk tersebut masih berupa dan berfungsi sebagai waduk yang menampung air, sehingga upaya pengeringan waduk dan menimbun dengan tanah adalah untuk menyelaraskan apa yang ada di SHGB tersebut, inilah bentuk keculasan/ kelicikan mereka pihak Pemkot dan Ciputra bagi warga Sepat. Namun kejadian inilah yang menjadi awal kasus Mas Dian dan Pak Darno, mereka menjadi pihak tertuduh telah melakukan tindakan pengeroyokan dan pengrusakan.

Akhirnya pada hari Senin 11 Maret 2019, Mas Dian dan Pak Darno secara berani memenuhi panggilan Polda Jawa Timur atas laporan nomor: S.Pgl/866/III/Res.1.2/2019/Ditreskrimum, dengan pihak Ciputra Surya sebagai pelapor. Setelah menjalani proses pemeriksaan, beberapa minggu setelahnya ternyata pihak Kejaksaan Negeri dengan cepat memutuskan untuk menahan Mas Dian dan juga Pak Darno. Warga dan aliansi yang mendampingi panggilan tersebut sempat memanas, namun atas koordinasi dengan aliansi, kita memutuskan untuk menahan diri sejenak dan kembali ke kampung Sepat untuk merumuskan pembelaan.

BACA JUGA :  Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Pemilu Berdaulat

Proses selanjutnya yang kita semakin terkejut, bahwa pemerintah dan pihak penegak hukum terkait, seolah tidak mau transparan dalam melakukan proses hukum tersebut. Bagimana tidak membakar emosi kita, pada Rabu sore, 20 maret 2019. Kabar mengagetkan dari Group Whatsapp komunikasi aliansi solidaritas ‘Selamatkan Waduk Sepat’ (SELAWASE). Mendadak Mas Dian dan Pak Darno yang kemarin pada hari itu juga menjalani persidangan pertama tanpa ada koordinasi secara terbuka. Akhirnya pada sekitar pukul 14:30, Pak Darno dan Mas Dian telah menjalani sidang pertama tanpa ada pendamping hukum. Hal ini menjadi semakin tidak wajar dan penuh janggal bagi kita aliansi solidaritas, seolah proses hukum kawan kami sengaja dibuat sema-mena. Padahal menurut keterangan pendamping hukum kami (LBH Surabaya), bahwa setiap persidangan minimal terdakwa harus diberi pemberitahuan minimal 3 hari sebelumnya, hal tersebut bagi LBH Surabaya dinilai telah cacat proses hukum yang dilakukan penegak hukum.

selain dari proses hukum yang begitu cepat menjerat dua pejuang waduk sepat tersebut, kami juga melihat perbandingan bahwa ada tindakan yang tidak adil dari penegak hukum di Negera ini. Sebelumnya pada tahun 2016, perlu kita ketahui bahwa warga Sepat telah menempuh jalur hukum untuk menggugat tukar guling cacat yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, dengan mennggunakan gugatan Citizen Law Suit (CLS), adalah suatu usaha koreksi untuk mengungkap secata kritis bahwa Waduk Sepat adalah bagian dari tanah konservasi (dilindungi), sebagai wilayah tampung dan resapan air. Sebagaimana yang ada dalam UU Konservasi Nomor 5 Tahun 1990, UU tersebut menyebutkan jika suatu kawasan memiliki nilai penting, sebagai kawasan penyangga atau kawasan yang memiliki fungsi vital seperti untuk resapan air dan penampung air, merupakan wilayah yang harus dilestarikan dan dilindungi. Namun hingga tahun 2019 ini, gugatan warga tersebut tidak terproses secara cepat sebagaimana proses kriminalisasi Mas Dian dan Pak Darno. Tercatat telah dua kali pihak Pemkot dan tergugat lain tidak koopratif dan mengecewakan warga Sepat dalam menjalani proses hukum tersebut.

Dari rentetan kenyataan in, hukum yang penuh dengan cacat dan celah tidak transparan (terbuka) yang diterima warga sepat sejak awal awal kasus ini pada tahun 2008. Apakah aliansi solidaritas akan menyerah begitu saja?, tentu tidak sama sekali, kita justru semakin mengetaui dan sadar ‘nilai’, mana pihak yang terdzolimi (tertindas) dan mana pihak yang mendzolimi (menindas) selama ini, publik harus mengetahui. Semoga bermanfaat!!!

Penulis adalah pegiat Kader Hijau Muhammadiyah (Milada RA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here