Komisi V DPR RI saat meresmikan acara - (Yayan/PIJARNews.ID).

BANGKALAN, PIJARNews.ID – Babak baru Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah dimulai sejak tahun 2015. Program hasil transisi PNPM Mandiri Perkotaan ini untuk mendukung pemenuhan Target RPJMN 2015-2019, berlanjut sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu, Kota tanpa kumuh.

Program KOTAKU dilaksanakan secara Nasional di 313 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi se Indonesia. Program ini bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu antara Pemerintah pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta melibatkan partisipasi Masyarakat, pihak swasta, dan lainnya dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

“Ada dua konsep dalam program KOTAKU, pencegahan dan peningkatan. Maksudnya, konsep pencegahan ini adalah mencegah terjadinya kumuh baru melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya penyadaran pentingnya peduli lingkungan. Kemudian, peningkatan adalah pembangunan infrastruktur di lingkungan kumuh”, terang Abdus Salam, Pimpinan Program KOTAKU OSP3 Jawa Timur, Sabtu (29/07/2020).

Ada 36 Kabupaten/Kota dampingan Program KOTAKU di Jawa Timur, 1.839 Kelurahan/Desa lokasi Pencegahan dan 30 Kelurahan/Desa lokasi Peningkatan/IBM. Tahun 2020, rencananya Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menggelontorkan dana IBM 30 M untuk penuntasan kawasan kumuh di 30 Kelurahan/Desa di Jawa Timur.

“Kita memiliki target penuntasan kumuh di tahun 2020, terutama di 30 Kelurahan/Desa. Di wilayah OSP3 Jawa Timur, ada 29 lokasi IBM, 1 di wilayah OSP 4. Wilayah kita terbanyak ada di Kabupaten Bangkalan sebanyak 7 Kelurahan/Desa”, tambah Abdus Salam.

Selanjutnya H. Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Madura membenarkan hal itu.

“Iya, untuk program KOTAKU, Kabupaten Bangkalan memang ada 7 Kelurahan/Desa yang menjadi prioritas penuntasan kumuh di tahun ini. Bukan berarti mengabaikan desa-desa yang lain, tapi kita tuntaskan yang menjadi prioritas dulu. Baru pindah ke lokasi lainnya. Bidang infrastruktur ini bidang komisi V. Jadi, kami akan terus mengupayakan yang terbaik untuk Masyarakat Bangkalan”, ungkap H. Syafi yang juga putra Daerah Kabupaten Bangkalan.

BACA JUGA :  Benteng Pencegahan Covid-19 di Desa Junganyar Bangkalan

Progam KOTAKU ini juga mendapat apresiasi atas mekanisme dan pelaksanannya yang melibatkan Masyarakat secara langsung dalam pembangunan.

“Ini adalah progam yang bagus, meskipun berbasis infrastuktur, tapi mengedepankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kegotong-royongan. Platform kolaborasi yang diusung pun juga menarik, sehingga semua pihak berpartisipasi dalam pembangunan. Itulah harapan kami, masalah kumuh ini masalah bersama dan harus diatasi dengan bersama-sama.” Tambah Abah Syafi, sapaan akrabnya.

Peletakan Batu Pertama oleh Wabup Bangkalan – (Yayan/PIJARNews.ID).

Rasa terimakasih juga diucapkan oleh Koordinator LKM Telaga Biru atas rencana pembangunan di Desanya.

“Kami bangga memiliki putra daerah di DPR RI yang mampu menyuarakan kondisi rakyatnya di Bangkalan. Semoga rencana pembangunan melalui program KOTAKU ini dapat bermanfaat bagi kami, masyarakat desa Telaga Biru dan menumbuhkan rasa kebersamaan masyarakat membangun Desa”, terangnya.

Awalnya, dampingan Progam KOTAKU di Kabupaten Bangkalan ada 13 Kelurahan/Desa, namun di tahun ini, ada 6 Desa dampingan baru yaitu, Desa Kamal, Paseseh, Klampis Barat, Tunjung, Telaga Biru, dan Tanjung Bumi. Sehingga, total dampingan Program Kotaku di Kabupaten Bangkalan saat ini ada 19 Kelurahan/Desa.

Reporter: Agus Yayan Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here