Tangkapan layar Konverensi Pers Virtual, Asfinawati Ketua YLBHI saat menyampaikan keterangan mengenai somasi kepada DPR - (Tyo/PIJARNews.ID).

WEBINAR, PIJARNews.ID – Tim Advokasi untuk Demokrasi memberikan somasi terbuka pada DPR RI yang terus membahas RUU Cipta Kerja di masa reses. Somasi yang sekaligus mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil ini disampaikan melalui konverensi pers virtual, Minggu (9/8) siang. 

Padahal sebelumnya (16/7), kelompok buruh, mahasiswa dan masayarakat sipil lainnya telah melakukan aksi di depan gedung DPR RI untuk menentang RUU Omnibus Law dan berhasil menemui anggota DPR.

Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal Konsosrsium Pembaharuan Agraria (KPA) menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut DPR berjanji tidak akan melakukan pembahasan RUU Cipta kerja selama masa reses.

“Kami menyampaikan aspirasi atas nama aliansi yang melakukan aksi tanggal 16 Juli bersama buruh dan mahasiswa, agar DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja secara keseluruhan. Pada waktu itu disepakati juga, akan membahas permintaan tuntutan koalisi masyarakat sipil ini”, terangnya.

Selanjutnya ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati membacakan somasi yang menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja di masa reses ini adalah pelanggaran yang dilakukan DPR atas janjinya sendiri.

“Bahwa DPR RI tidak akan melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta kerja di masa reses. Bahkan salah satu pimpinan DPR menyatakan saat itu juga pembahasan di masa reses telah melanggar aturan DPR,” kata Asfinawati dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui kanal media sosial LBH Jakarta.

BACA JUGA :  Omnibus Law Bikin Pekerja Perempuan "Cilaka", Mungkinkah?

Asfinawati mengatakan somasi ini dilayangkan berdasarkan sejumlah aturan, mulai dari UU MD3 hingga Tatib DPR RI yang mengatur tentang masa reses. Di mana masa reses seharusnya digunakan oleh Dewan untuk melakukan kegiatan di luar masa sidang atau di luar geduung DPR, yakni dengan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan.

Arif Maulana dari LBH Jakarta yang ikut membacakan somasi terbuka menyampaikan tuntutan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi. Salah satu yang menjadi dasar somasi ini adalah tidak terserapnya aspirasi rakyat dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law. Masa reses juga mejadi dimana seharusnya adalah masa kegiatan DPR di luar sidang.

“DPR telah melanggar Pasal 81 huruf i dan k UU 17/2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan anggota DPR berkewajiban; i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituten melalui kunjungan kerja secara berkala; j) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituten di daerah pemilihannya”, tulis mereka dalam pers rilisnya.

Melalui somasi tersebut, mereka meminta DPR agar menghentikan pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Selanjutnya menurut penuturan Tim Advokasi untuk Demokrasi, rencananya surat somasi akan dikirimkan ke DPR RI pada 10 Agustus 2020.

Reporter: Prasetyo Lanang Editor: Ahmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here