PIJARNEWS.ID- Mengawal demokrasi tidak sepenuhnya dibebankan penyelenggara pemilu, KPU. Tetapi partai Politik, civil society seperti Muhammadiyah, NU juga ormas lainnya harus terlibat di dalamnya. Siapapun yang menuding KPU tidak profesional, memihak salah satu paslon tanpa adanya data dan fakta merupakan tindakan tidak bermartabat. Tudingan itu tidak lain mencoba mendelegitimasi KPU.

Hal ini disampaikan Abdus Salam, M.Si Wakil Direktur Kedai Jambu Institute dalam rilis tertulisnya, Sabtu (20/4). Salam mengajak masyarakat menghormati kinerja para penyelenggara yang berhari-hari lembur.

“Teman-teman PPK, PPS, dan KPPS sampai larut malam melakukan rekapitulasi surat suara. Mari kita hormati, mereka secara cermat dan hati-hati dalam mengawal proses demokrasi ini,” kata pria yang didapuk sebagai Korda Kotaku Surabaya ini.

Salam menyayangkan,
justru tudingan dan penyenaran berita yang menyudutkan KPU. Anehnya, kata Salam berita itu diproduksi oleh kelompok atau peserta kontestasi. Misalnya, kelompok pendukung salah satu paslon menilai lembaga survey dibayar dan tidak independent.

Menurut Salam, framing yang dibangun itu setelah sejumlah lembaga survey dengan metode Quick Count (QC) menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul. “Kenapa yang disalahkan justru KPU, bahwa tidak integritas dan seterusnya,” katanya.

“Jadi penilaian berlebihan terhadap KPU yang dinilai memihak salah satu paslon tanpa bukti, membuktikan framing sengaja dibuat untuk penggiringan opini melegitimasi KPU,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris KNPI Jawa Timur Sholikhul Huda, M.Fil.I meminta masyarkat tetap fokus dan mempercayakan semua itu kepada penyelenggara pemilu. Bahwa KPU melakukan prosedur proses pemilu sesuai Undang-undang dan memegang asas dan prinsip penyelenggara pemilu.

BACA JUGA :  Khofifah Indar Parawansa: Indeks Demokrasi di Jatim Meningkat

Tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menghimbau kepada masyarakat jangan muda terprovokasi oleh berita-berita yang menyudutkan KPU.

Sholikh juga Direktur KJI ini menyarankan masyarakat terus mengawal dan memantau kinerja KPU secara proporsionl dan rasional.

Sholikh meminta KPU jangan pantang mundur, terus bekerja sesuai Undang-undang. “Rakyat percaya KPU dan bersama KPU,” ungkapnya untuk itu tunjukkan kinerja secara proposionl jujur adil. (AK)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here