Oleh:
Nasruddin
Pegiat Literasi, Aktivis Muda Muhammadiyah Jawa Timur dan PPK Kecamatan Solokuro Lamongan

Tertangkapnya Muhammad Ramahurmuziy atas kasus jual-beli jabatan di Kantor Wilayah Departemen Keagamaan (Jum’at, 15/3) sungguh mengagetkan. Selama ini, dia dikenal sebagai representasi kelompok muslim milenial di bidang politik karena muda, berani, dan berbagai pemikirannya kerap menjadi pemberitaan utama bagi khalayak media. Namun siapa sangka, setitik ulah kotor yang diperbuatnya menerjunkan karir politiknya ke kamar pesakitan jeruji besi.

Pria yang akrab disapa Romy ini ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan atas kasus jual-beli jabatan kantor wilayah departemen keagamaan. Akibatnya, jabatan politik yang diembannya sebagai anggota DPR sejak 2009 hingga sekarang dan sukses menduduki ketua umum PPP pada 2016, harus terhenti di usinya yang masih 44 tahun. Sungguh ironis.

Di tahun-tahun sebelumnya, telah banyak politisi muda yang bernasib sama seperti Romy. Sebut saja misalnya, Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Wa Ode Nurhayati. Ketika para politisi muda ini tengah berada di puncak karir politiknya masing-masing, mereka mengabaikan elan vital perjuangan yang mestinya menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka justru lalai dan disesaki sifat rakus “memakan” uang negara.

Fenomena keterlibatan politisi muda dan jerat korupsi pasca Orde Baru ini sangat menggelisahkan. Mereka yang notabene dahulu dikenal sebagai aktivis Reformasi, menyuarakan penghapusan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), justru terbelenggu sendiri. Sehingga, menjadi relevan sekarang bila mendekatkan kondisi mereka ini dengan pepatah yang menyebutkan bahwa jika kita ingin mengetahui watak seseorang yang sebenarnya maka berilah dia kekuasaan. Walhasil, kekuasaan begitu melenakan.

Urgensi Literasi Anti-Korupsi
Saat ini kita mengamini bersama, ketika Orde Baru tumbang dan era Reformasi menjadi idola bagi semua kelompok, kaum muda tetap berada di garis depan dalam menyuarakan problem-problem kebangsaan.

Salah satu yang bisa menandai peran mereka yaitu keterlibatan mereka di berbagai panggung politik nasional. Misalnya, ada Emil Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Muhammad Nur Arifin (Wakil Bupati Trenggalek), Ade Rezki Pratama (Anggota DPR-Gerindra), Hanafi Rais (Anggota DPR-PAN) dan Prananda (anggota DPR-Nasdem). Bahkan, pada pemilihan legislatif tahun ini, banyak nama-nama baru berasal dari generasi milenial yang turut serta dalam kontestasi perebutan kursi DPR maupun DPRD.

BACA JUGA :  Potret Pelanggaran Terhadap Anak Selama Tahun 2018

Kehadiran mereka menjadi angin yang menyegarkan bagi suhu politik di dalam negeri. Mereka berasal dari berbagai latarbelakang pekerjaan, ada yang berprofesi sebagai artis, pebalap, news anchor, dan aktivis kepemudaan. Meski bukan berasal dari jurusan politik atau ilmu sosial ketika menjadi mahasiswa, namun itu bukan masalah utama. Politik adalah kerja bersama, siapapun memiliki hak untuk aktif, berpartisipasi dan memberi kontribusi positif bagi kemajuan negara.

Kondisi yang demikian membuktikan bahwa tidak ada apatisme dalam berpolitik praktis bagi kelompok milenial. Kini, mereka mengalami masa berpolitik secara gembira dan berpolitik tanpa kebencian. Persoalannya, kedatangan para politisi muda tersebut jangan sampai mengalami penyakit yang sama seperti dialami oleh Romy dan para politisi muda yang lain sebelumnya.

Korupsi politik adalah potret buram yang mewarnai perjalanan bangsa ini sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Selalu saja ada tokoh politik yang terjerembab pada lumpur kehinaan ini. Jatuhnya Romy kepada jerat korupsi menambah catatan buruk wajah perpolitikan negeri ini, khususnya bagi pembangunan mental para politisi muda yang sekarang sedang “berapi-api” turut menyemarakkan kontestasi pemilihan legislatif.

Kita semua marah karena politik di negeri ini hampir tidak pernah sepi dari korupsi. Sebab itu, sangat penting bila literasi anti-korupsi perlu untuk terus digalakkan di lingkungan generasi milenial sekarang, terutama bagi mereka yang memiliki passion bergelut di dunia politik. Literasi anti-korupsi ini misalnya bisa dilakukan dengan memulai mengedepankan kampanye positif, tidak menjanjikan proyek berlimpah, serta tidak menggunakan money politic untuk kepentingan sesaat mendulang suara.

Penggunaan money politic hanya akan menciptakan corak berpolitik yang transaksional, dan akan jauh dari substansi memperjuangan harapan masyarakat untuk hidup nyaman, sejahtera, dan berkeadilan di masa mendatang. Saat ini, wajah politik Indonesia masih sepi dari praktik literasi anti-korupsi ini, sehingga di pundak para politisi muda yang sudah atau sedang tampil di panggung politik kali ini harapan itu sedang dibebankan. Semoga ke depan akan banyak terlahir politisi muda yang gandrung akan literasi anti-korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here