Oleh :
ARIF ROHMAN, S.H.I
(JPPR Kota Kediri)

Salah satu ciri sebuah negara disebut sebagai negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan warga negara dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pemilihan umum. Dalam tatanan negara demokrasi, partisipasi politik masyarakat amatlah penting dalam dinamika ini. sehingga, jika dikaitkan dengan proses demokratatisasi sebuah negara, faktor trust kepada sebuah pemerintahan akan membuat legitimasi meningkat.

Pemilu sesungguhnya terlahir dari konsep demokrasi yang merujuk kepada gagasan John Locke dan Rousseau, dimana kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu terjamin. Di alam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan oleh setiap warga negara serta instrument negara yang jika kita meminjam istilah Locke disebut sebagai Trias Politica, yaitu Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, masyarakat memiliki keterbukaan ruang publik untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi ini, meskipun secara substansi, peran serta mereka masih cenderung bersifat prosedural dan momentum.
Pemilihan umum seyogyanya merupakan sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan dalam melakukan rotasi kepemimpinan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpetrian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara actor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Meskipun banyak kalangan yang menilai konsep demokrasi Schumpetr sangatlah minimalis, namun dalam prakteknya konsep demokrasi ini telah membentuk sebuah sistem penentuan/pengisian jabatan-jabatan publik di banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi. Sementara itu, Robert Dahl, menjelaskan bahwa mekanisme pilihan umum dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, antara lain, pemilihan umum; rotasi kekuasaan; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas publik. Gagasan Robert Dahl, menunjukkan secara jelas bahwa semangat demokrasi meminta adanya ruang partisipasi yang luas yang nantinya mampu mengkonstruksi system demokrasi dimana rakyat secara langsung bisa berpartisipasi secara politik melalui pilihan politiknya tanpa diwakilkan kepada orang lain.

Masyarakat Madani

Masyarakat madani (civil society) merupakan sebuah istilah popular yang diperkenalkan oleh tokoh reformis Malaysia, Anwar Ibrahim. Dia menjelaskan bahwa sebuah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, dan jalannya sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, memiliki peradaban maju yang dibuktikan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), masyarakat yang kritis dan memiliki partisipasi aktif, dan egaliter. Masyarakat madani merupakan suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian dan berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Dengan kata lain, masyarakat yang mampu mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum (rule of law), jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralism), dan perlindungan terhadap kaum minoritas mampu berjalan dengan baik.

BACA JUGA :  Literasi Digital Sebagai Penangkal Berita Hoaks Para Buzzer

Menurut Gellner, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian merupakan sesuatu yang inhern baik secara internal maupun eksternal.
Landasan utama masyarakat madani adalah terciptanya persatuan dan integrase social yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, serta menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dalam suatu locus masyarakat. Masyarakat madani mampu dipahami dan diejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah tatanan yang menginginkan adanya kesejajaran hubungan antar warga negara dengan negara atas dasar prinsip saling menghargai serta menghormati satu dengan lainnya. Sehingga, muncul sebuah perilaku sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga tumbuh sikap saling menhormati, menghargai, adanya kebebasan dalam ruang publik, menjaga kemajemukan, dan keadilan sosial.

Peran Masyarakat Madani dalam Pemilu
Ada tiga peran yang dapat dijalankan masyarakat madani dalam pemilu, pertama, sebagai pelayan publik, artinya masyarakat wajib membantu negara dalam untuk menyelenggarakan proses-proses politik yang demokratis. Kedua, sebagai subtitusi, artinya masyarakat madani bisa saja mengambil tindakan-tindakan yang belum mampu dilakukan oleh negara, misalnya adalah dengan membangun komunitas atau organisasi sebagai wadah edukasi pemilu. Terakhir, sebagai control social (social control), yaitu dengan melakukan langkah-langkah konkrit di bawah seperti advokasi, pendampingan, dan bahkan praktik-praktik oposisi untuk menyeimbangkan kekuatan hegemonik negara.

Masyarakat madani sesungguhnya menjadi salah satu unsur penting dalam pemilu, karena merupakan akar (grassroot) dari demokrasi. Selain itu, nilai-nilai universal tentang keberagaman mampu mengikis bahkan menegasikan kecenderungan partikularisme. Sehingga nantinya akan memunculkan rasa menghargai pada diri individu terhadap keberagaman untuk saling menghormati pada setiap keputusan yang diambil. Hal tersebut dibutuhkan untuk menjadikan sebuah kesadaran kolektif yang nantinya akan menjaga kebhinekaan dalam proses bernegara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here