Foto Nurudin (Istimewa/PIJARNews.ID).

PIJARNews.ID – Baik yang membuka wacana soal film atau yang menanggapi  film “Penghianatan G30S/PKI” sama-sama kurang kesibukan. Jadi kenapa harus diperdebatkan? Mau menonton ya silakan, tidak menonton juga tidak berdosa. Bahwa ada pembunuhan para jenderal pada tahun 1965 itu memang nyata. Namun  muncul soal perdebatan bahwa film itu rekayasa atau bukan, itu soal lain. Masalahnya, sering antara dua fakta tersebut dicampuradukkan sedemikian rumit. Buntutnya apalagi kalau bukan memperuncing suasana. Bertambah keruh saat muncul banyak komentar menanggapinya.

Mengapa akhir-akhir ini memperdebatkan film yang diproduksi tahun 1984 itu hanya terkesan  sia-sia? Masalahnya, perdebatannya bukan lagi soal substansial, tetapi sudah ditunggangi kepentingan politik. Tunggang menunggang ini sepertinya juga dicontohkan dalam film tersebut. Apakah masyarakat meniru cara menunggangi sebuah film? Baik yang memprotes atau yang mendukung pemutaran film. Indikasi ke arah itu bisa jadi tetap ada.

Kecurigaan bahwa film itu “propaganda” pemerintah Orde Baru (Orba) tetap ada. Namanya saja film.  Setiap film yang diproduksi tentu punya muatan tertentu. Entah muatan ekonomi atau politik. Memangnya Amerika itu selalu memang melawan vietnam sebagaimana digambarkan dalam film-filmnya? Tentu saja tidak.

Film dibuat di Amerika. Skenario dan ide ceritanya yang membuat juga orang Amerika. Wajar jika filmya punya kepentingan politik orang Amerika. Kalau yang membuat film itu orang Vietnam tentu akan lain persoalannya. Apakah orang Vietnam mau membuat film serupa?

Pertanyaan juga sama, apakah mereka yang memprotes film G30S/PKI itu juga tak tertantang untuk membuat film “tandingan”? Ya daripada selalu memprotes film yang sudah pernah dibuat, mending membuat film baru untuk tandingan. Untuk apa? Biar masyarakat mengetahui lebih dalam dan seimbang atas sebuah tayangan film. Hanya  jangan heran, setiap film akan punya kepentingan, politik salah satunya.

Realitas Semu

Film itu hanya refleksi kenyataan. Katakanlah sebuah cermin. Apakah seseorang yang ingin mengetahui seluruh tubuh orang lain cukup melalui cermin? Atau katakanlah kita amati sebuah foto saja. Apakah semua bisa diwakili oleh sebuah foto? Apakah seorang tukang foto itu juga bisa memotret keseluruhan situasi di sekitar ruangan untuk memuaskan pada penikmat foto? Bukankah tukang foto itu akan membingkai sedemikian rupa sesuai dengan kecenderungan dirinya atau atas perintah yang menginginkan difoto atau ada kepentingan lain atas foto yang diambil? Intinya, bukankah sebuah foto tidak akan menggambarkan kejadian seluruhnya? Tak terkecuali dengan film. Ia hanya sekeping fakta yang akan di lapangan.

Apakah kita memercayai begitu saja apa yang tersaji dalam foto atau film?  Apakah kita juga menolak mentah-mentah bahwa foto itu penuh rekayasa? Tak ada sebuah foto tanpa rekayasa tertentu. Rekayasa yang dimaksud artinya ada sesuatu yang sengaja ditonjolkan atau memilih dan memilah sebuah pilihan. Intinya, film hanya salah satu bagian kecil dalam menjelaskan sebuah permasalahan.

Mengapa film ada dramatisasi? Sebuah film tidak akan menarik jika tak ada dramatisasi. Apapun jenis film itu. Maka tak heran jika sebuah  buku novel yang difilmkan sering tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pembacanya atau bahkan penulis novelnya. Mengapa? Karena tuntutan  cerita dalam buku dengan film sangat berbeda, bukan?

Komoditas

Sekarang masalahnya mengapa setiap September film itu mendadak selalu ramai, bahkan sengaja diperbincangkan? Pertama, jujur saja karena presiden yang terpilih dari partai yang sering ditutuh “disusupi” anggota yang diduga terlibat PKI. Bisa jadi tuduhan ini tidak seratus persen benar. Tetapi, mereka yang gencar”membela” PKI sangat kelibatan   berasal dari partai ini. Sangat mungkin isu tentang pemutaran film tersebut tidak akan begitu ramai jika representasi presiden terpilih bukan berasal dari partai itu. Apakah itu jaminan?  Tak ada yang menjamin. Namun demikian, mengapa zaman presiden sebelumnya perbincangan soal film dengan sutrada Arifin C. Noer itu  tidak begitu populer?

BACA JUGA :  COVID-19 dan Sekarat Sosial

Kedua, kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, salah satu representasinya dari Islam “garis keras” berada di barisan ini. Kelompok ini perilakunya sering  vis a vis partai moncong putih. Banyak diantara anggotanya berada di dalam partai yang mengklaim berasas Islam itu. Sementara kelompok ini mewarisi ideologi kepentingan yang bertolak belakang dengan ideologi yang dikembangkan PKI. Tentu saja, partai ini didukung kelompok Islam garis keras yang tidak tergabung dalam partai tersebut. Garis keras yang dimaksud dalam hal ini untuk membedakan saja  dengan kelompok moderat dan liberal. Keras dalam arti memegang teguh keyakinannya. Meskipun garis keras tak melulu dihubungkan atau berkaitan dengan agama.

Ketiga, film itu menjadi ramai  karena menjadi komoditas politik. Kelompok yang bertentangan dengan pemerintah saat ini sering mengusung dan menjadikan PKI sebagai komoditas politik. Sebenarnya kelompok yang bertentangan dengan pemerintah tak semuanya menjadikan isu PKI untuk komoditas politik. Dengan kata lain, menjadikan isu PKI sebagai alat untuk “menghantam” pemerintah.

Padahal isu itu sebenarnya sudah tidak laku lagi dijadikan “alat” menyerang. Isu tersebut biasanya akan hilang setelah September lewat. Mengapa begitu? Ini urusan politik. Apakah dengan demikian partai pengusung pemerintah yang diklaim disusupi PKI dengan partai garis keras itu bermusuhan terus? Belum tentu. Mereka tetap partai. Namanya partai tentu berhubungan dengan kepentingan kekuasaan. Lihat fakta dalam Pilkada  serentak 2020? Dua partai itu berkoalisi di 33 daerah. Tepatnya 3 untuk pemilihan gubernur dan wakil  gubernur, 24 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan 6 untuk koalisi pemilihan walikota dan wakil walikota? Tidak aneh bukan?

Rakyat Tetap Jadi Korban

Lalu mengapa kita sebagai rakyat jelata ikut-ikutan terbawa arus permainan politik para elite politik? Mengapa pula kita menyindir, membela, menyerang satu diantaranya terkait soal isu PKI? Apalagi hanya sebuah film yang jelas penuh muatan kepentingan.

Tidak percara? Lihat saja status-status di di media sosial. Bahkan dari kalangan terdidik lho. Nadanya saja meluruskan, memberitakan fakta tertentu, namun faktanya hanya ikut-ikutan meramaikan perdebatan soal film tersebut. Inilah yang saya namakan orang-orang yang perlu dicarikan kesibukan lain.

Apakah perdebatan soal wacana  PKI akan selesai jika yang berkuasa bukan dari kalangan dua partai tersebut? Bagaimana jika seandainya kedua partai itu berkoalisi dalam Pilpres nanti? Sama dengan pertanyaan saya sebelum Pilpres 2019, bagaimana jika antara Jokowi dan Prabowo akhirnya bersatu dalam pemerintahan? Mereka yang menjadi pembela membabi buta hanya terbengong-bengong sementara para elite politiknya sudah berpesta pora. Dari hal ini kita paham, bukan?

Musuh kita sebenarnya bukan lagi soal PKI atau khilafah. Musuh utamanya adalah oligarkhi kekuasaan yang menjadi sumber dari kesengaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat.  Selama oligarkhi ini tidak bisa dipupus, maka kesejahteraan dan keadilan hanya akan ada dalam sejarah. Atau jangan-jangan isu PKI dan khilafah disponsori oleh kaum oligarki?.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here