Hendra Hari Wahyudi (RDS/PIJARNews.ID)

PIJARNews.ID – Pengesahan UU Omnibus Law yang menuai banyak reaksi mulai dari yang pro sampai yang kontra, terjadi dibeberapa kota bahkan menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Undang-Undang yang di nilai banyak pihak dapat merugikan rakyat tersebut, seakan kita teringat peristiwa yang sama saat penolakan UU KPK setahun lalu. Namun, apakah UU Omnibus Law/Cipta Kerja ini sangat urgen di sahkan ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri? Kiranya akan lebih baik jika memberi perhatian bagaimana cara mengatasi virus yang sudah menjangkiti 336.716 manusia di Indonesia ini.

Nasib Guru dan UU Omnibus Law

Coba kita melihat seorang guru yang masih banyak nasibnya yang jauh dari kata sejahtera, jika UU Omnibus Law yang katanya buruh dibayar per jam. Guru sudah lama dibayar per jam untuk jasanya mendidik murid, bahkan beberapa guru terutama di sekolah swasta mendapat gaji yang jauh dari upah minimum. Gaji di bawah UMR/UMK sudah biasa guru terima per bulannya, bahkan terkadang telat pembayarannya, namun beban tugas semakin hari malah semakin berat di rasakan oleh pendidik.

Memang beberapa guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri ataupun guru swasta yang tersertifikasi dan mendapat inpassing memiliki gaji dari negara yang bisa dibilang lumayan. Tetapi masih banyak guru ‘biasa’ yang berperan sangat luar biasa bagi dunia pendidikan yang tidak mendapatkan perhatian, maka tak heran masih sering ada guru yang menyampaikan aspirasinya ke jaln untuk menuntut kesejahteraan.

Guru pun dikontrak seumur hidup dan siap di PHK kapanpun, apalagi ketika ada guru berlabel PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan masuk dan menggantikan perannya. CNN Indonesia pada (27/02/2020) pernah merilis berita, bahwa guru dan dosen asing tidak wajib memiliki sertifikat. Namun itu bagi guru asing, bukan guru lokal, bukankah masih banyak dosen dan guru dalam negeri yang tidak berstatus pegawai negeri yang butuh perhatian? Hingga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih yang dikutip dari Pikiran Rakyat menyatakan, pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersifat diskriminatif terhadap guru dan dosen dalam negeri, dan sebaliknya sangat memihak kepada pengajar asing.

Mungkin kita selalu mendapat angin segar berhembus saat kampanye pemilu, entah pemilu apapun. Yang menjanjikan kesejahteraan guru, tetapi janji terkadang tinggal janji, guru tetap pergi mengajar meski gaji jauh dari kata wajar. Sehingga terkadang kita jengah dengan berbagai alasan, yang kadang cuma menjadi pemanis bibir saat ‘mengemis’ suara rakyat. Sejatinya kita rakyat kecil, guru, dan juga buruh selalu optimis setiap pergantian kepemimpinan, namun sering kali kita terkecewakan akibat janji yang tak terealisasikan.

Guru, sosok yang amat sangat penting bagi negeri ini, mereka sebagai pelaksana amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun apa yang mereka peroleh (upah), sering kali jauh dari selebriti. Andai saja para guru di Indonesia, mendapatkan gaji yang setara dengan pejabat atau mungkin para wakil rakyat. Mungkin para guru akan semakin bersemangat, namun guru memahami. Bahwa posisinya sebagai pendidik bukan semata untuk mencari nafkah, tetapi ada semangat juang dan keikhlasan, serta dedikasi yang tinggi bagi ibu pertiwi.

Pendidikan dan Pilkada di Masa Pandemi

Mengesahkan UU KPK, disusul UU Omnibus Law bukanlah sesuatu yang mendesak, pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan berbagai aspek kehidupan haruslah di prioritaskan. Ketika sekolah harus dilakukan dari rumah saja agar tidak terjadi penularan, namun Pilkada yang berpotensi menimbulkan klaster penyebaran masih harus tetap dilanjutkan.

Berbagai organisasi kemasyarakatan sudah memberikan saran agar dilakukan penundaan, tapi masih saja bersikukuh agar tetap dilaksanakan. Undang-Undang yang kontroversial di sahkan meski banyak pertentangan, lalu kepada siapa lagi rakyat harus menaruh harapan? Kemana lagi guru harus menyuarakan dan menuntut kesejahteraan?

Anak-anak memang mudah dalam mengakses ilmu pengetahuan, namun peran seorang guru tidak akan tergantikan oleh apapun dalam membina dan mendidik siswanya. Pembelajaran daring (dalam jaringan) memang suatu bentuk kemajuan dengan memanfaatkan teknologi dibidang pendidikan, namun jika sekolah dibatasi tetapi Pilkada harus tetap dilaksanakan yang kecil kemungkinan untuk mengontrol masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

BACA JUGA :  Bupati Pamekasan Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Masal

Bukankah ini sesuatu yang jauh dari rasa keadilan? Memberikan hak pilih dan dipilih memang hak dari setiap warga negara,pun pula pendidikan, namun ketika pandemi masih menghantui, harusnya kita lebih memperhatikan sisi kemanusiaan dan keselamatan rakyat daripada memaksakan Pilkada.

Pilkada memang penting bagi keberlangsungan demokrasi, namun dengan menundanya akan terasa lebih baik demi keselamatan masyarakat. Pendidikan yang menjadi pondasi intelektual bangsa lebih legowo dan mematuhi ketika kegiatan belajar mengajar harus dirumah, tetapi kenapa hasrat kekuasaan dan pesta demokrasi tidak dapat ditunda demi selamatnya jiwa manusia? Ditambah lagi beberapa hari ini berbagai tempat terdapat aksi unjuk rasa/demo yang harusnya tidak diperbolehkan di masa pandemi untuk berkerumun, menyampaikan pendapat memang dijamin oleh konstitusi, tapi apa tidak timpang ketika sekolah dibatasi, namun Pilkada dilanjutkan, demo di ijinkan? Atau virus Corona sudah tidak ada?

Andai saja UU Omnibus Law tidak di sahkan, maka pastinya tidak akan ada demo yang sangat mengkhawatirkan dikala pandemi seperti saat ini. Dan kini sebentar lagi kita akan kedatangan pesta demokrasi berupa Pilkada, pastinya kita sangat khawatir akan adanya kluster Covid-19 di TPS saat dilakukannya pemungutan suara. Meski KPU RI sudah memberikan simulasi, namun harus ada pengawalan untuk memastikan bahwa 9 Desember 2020 nanti akan berjalan bukan hanya jujur dan adil, tetapi juga sehat.

UU Sehat, Pilkada Sehat dan Pendidikan yang Sehat

Sejatinya rakyat tidak menuntut banyak dari Pemerintah, begitu pula guru. Masyarakat hanya ingin adanya peraturan yang memihak kepada kepentingan wong cilik, dan juga bersahabat dengan alam. Sehingga rakyat tidak merasa kecewa, dimana terkadang apa yang di ucapkan ketika kampanye, selalu berbeda dengan kenyataan saat sudah menjabat. Begitupula guru, merdeka belajar yang menjadi wacana Pemerintah merupakan hal baik yang disambut baik oleh berbagai orang yang ada dilingkup dunia pendidikan, tetapi tak jarang pula yang mengkritisi setiap kebijakan yang ada didalamnya. Jangan sampai merdeka belajar menjadi belajar merdeka yang dimana masih banyak anak yang putus sekolah karena biaya, guru yang jauh dari kata sejahtera, serta fasilitas yang kurang memadai di bangku pendidikan.

Pilkada yang selalu dinanti rakyat dimana asa digantungkan kepada mereka yang menjadi peserta pemilu, namun kami pun berharap para kontestan selalu konsisten dengan apa yang ia sampaikan saat kampanye. Pemilu yang sehat akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang ‘sehat’ pula, jika memang Pilkada benar-benar tak dapat ditunda, pastilah kita berharap agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip demokrasi, serta tidak menimbulkam kluster Covid-19. Pemerintah yang baru saja menyampaikan adanya penurunan jumlah kasus positif, bagaikan angin segar dan membuat kita optimis bahwa Indonesia akan sehat kembali.

Tak terkecuali pendidikan, masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) disini, mulai dari nasib guru, anak-anak yang tak tersentuh bangku sekolah, hingga sarana dan prasarana yang sering kita jumpai jauh dari kata layak. Harusnya ini menjadi perhatian utama, bukan malah mengesahkan Undang-Undang yang sarat kontroversi di masyarakat. Belum lagi dampak kerusakan yang terjadi dari adanya oknum demonstran yang merusak fasilitas publik, ditambah lagi adanya isu-isu politis lainnya.

Namun, kita tak ingin terjebak kedalamnya, baiknya kita memberikan dan turut serta membantu semampu kita. Semoga bangsa kita kembali sehat, pendidikan kembali normal sebagaimana sebelum adanya pandemi, serta virus Corona ini segera berakhir. Sehingga negara kita menjadi tempat yang aman dan nyaman, dan Pemerintah bersama wakil rakyat semakin peduli dengan kehidupan masyarakat dan alam. Aamiin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here