Oleh:
PUJIONO
Anggota KPU Kabupaten Nganjuk Periode 2014-2019

LAHIRNYA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diharapkan bisa menstabilkan proses pemilu dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Dengan berpegang pada tujuan reformasi pemilu adalah membangun legitimasi dan kejelasan. Hal ini akan tercapai jika terdapat pemahaman mendalam dan konsistensi penerapan undang-undang pemilu, bukan hanya bagi pemilih dan partai politik, tetapi juga bagi lembaga penyelenggara pemilu (khususnya KPU). Ketika semua peserta pemilu beserta penyelenggara pemilu memiliki kejelasan yang sama atas aturan main, maka proses pemilu akan berjalan seperti yang dikehendaki dan hasilnya akan disepakati.

Seperti diketahui aspek kepastian hukum untuk terus menggunakan sistem pemilu proporsional dijamin oleh Perubahan Ketiga UUD Pasal 22E ayat (3), disebutkan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Dengan ketentuan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka dengan sendirinya konstitusi menegaskan bahwa sistem pemilu yang digunakannya adalah sistem pemilu proporsional.

Bagaimana penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2019 dengan sistem pemilu proporsional ini. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 418 yang berbunyi Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Khusus Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sedangkan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Harus dipahami bahwa Semua sistem pemilu proporsional (Proportional Representation, PR) menggunakan rumus matematika untuk mengalokasikan perolehan kursi kepada setiap partai politik yang memenuhi syarat ambang batas (threshold). Ada sejumlah metode atau formula yang sah dan demokratis, di antaranya: metode kuota atau dengan metode “sisa suara terbanyak” (Droop dan Hare) dan metode “rata-rata tertinggi” atau divisor (D’Hondt dan Saint-Laguё). Pada Pemilu 2009, Indonesia mengadaptasi metode sisa suara terbanyak (kuota Hare). Untuk penghitungan kursi DPR pada tingkat nasional, partai politik harus memenangkan setidaknya 0,5% dari kuota (50% Bilangan Pembagi Pemilih) sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi kursi pada tahap II, dan syarat lainnya pada penghitungan kursi tahap III. Persyaratan serupa tidak berlaku pada penghitungan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Sesuai ketentuan pasal 420, Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan :
a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik. b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.
c. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 422, Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Keunggulan dan kelemahan atas metode yang telah dipilih dan telah disahkan ini harus dijadikan motivasi untuk berkompetisi beradu program dan strategi demi memperoleh dukungan dari rakyat pemilih. Metode Penentuan Perolehan jumlah kursi seperti ini dikenal dengan sebutan metode Sainte Lague, salah satu varian dari metode Divisor. Ciri khusus metode Sainte Lague seperti halnya teknik Divisor lainnya adalah bilangan pembagi suara sah setiap Parpol adalah tetap, tidak bergantung pada jumlah suara sah. Yang dimaksud tetap tersebut adalah angka/bilangan ganjil 1,3,5 dan seterusnya. Ini berbeda dengan metode penetapan perolehan jumlah kursi yang selama ini dipakai dalm beberapa kali pemilu yaitu Kuota Hare.

BACA JUGA :  Ngaji Blirik, Salah Satu Fenomena Dakwah Kekinian di Kota Surabaya

Metode Kuota Hare bercirikan khas adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang tidak tetap, selalu berubah tergantung pada jumlah suara sah seluruh Parpol ditiap Dapil. BPP ditetapkan dengan cara membagi jumlah suara sah Parpol peserta Pemilu dengan jumlah kursi
di satu Dapil. Setelah BPP ditetapkan dan diperoleh, ditetapkanlah perolehan jumlah kursi tiap Parpol peserta Pemilu di suatu Dapil, dengan ketentuan apabila jumlah suara sah suatu Parpol sama dengan atau lebih besar dengan BPP, maka dalam penghitungan TAHAP PERTAMA diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua. Apabila suara sah lebih kecil dari BPP maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan suara sah tersebut dikategorikan sebagai SISA SUARA yang akan dihitung dalam penghitungan TAHAP KEDUA jika masih terdapat sisa kursi di Dapil itu.

Penghitungan perolehan kursi TAHAP KEDUA dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, yaitu dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Parpol di Dapil
tersebut satu demi satu berturut-turut sampai habis dimulai dari PARPOL yang mempunyai sisa suara terbanyak. Itulah yang diterapkan pada Pemilu 2014 yang lalu. Metode kuota dengan sisa suara terbesar ( Largest Remainder) tersebut lebih dikenal dengan sebutan Kuota
Hare, merujuk pada penemunya yaitu Thomas Hare dari Inggris.

Metode Kuota Hare juga telah dipakai dalam Pemilu tahun 2009 dan tahun 2004 walaupun tidak sama persis dengan tahu 2014. Pada Pemilu tahun 2004 semua Parpol peserta Pemilu diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi baik DPR maupun DPRD dan tidak ada ketentuan ambang batas (Parlianmentary Threshold / PT). Pada Pemilu tahun 2009 metode Kuota Hare juga diberlakukan dengan Parlianmentary Threshold 2,5%. Yang berbeda disini, terdapat tiga tahap penghitungan dan pada tahap ketiga diberlakukan dengan menarik sisa suara ke tingkat Provinsi jika masih ada sisa kursi DPR yang belum terbagi.
Dalam sistem pemilu proporsional, keterwakilan politik menjadi misi utama. Bekerjanya sistem ini diharapkan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mencerminkan kondisi masyarakat, baik secara gender, ideologi, agama, bahasa, etnis dan lain – lain.
Simulasi penghitungan perolehan kursi dengan metode divisor dapat diliihat pada Tabel. Keuntungan utama menggunakan metode divisor adalah penghitungan perolehan kursi partai politik hanya memerlukan satu tahap penghitungan saja. Tentu saja hal itu dapat menghindari kompleksitas dan kontroversi penghitungan kursi partai.

Sebagai ilustrasi Daerah pemilihan (X) dengan alokasi 11 (sebelas) kursi ada 15 (lima belas) partai bertarung, dan suara tersebar seperti berikut ini: Penyebaran kursi dengan rumus rata-rata tertingg. Maka berdasarkan penghitungan pada tabel diatas partai A dan B memperoleh 2 kursi, partai D, E, H dan M masing – masing memperoleh 1 kursi. Sedangkan partai O memperoleh 3 Kursi. Demikian cara Penghitungan Suara dikonversi menjadi Kursi anggota Dewan pada Pemilu 2019.PARTAI
Suara sah
A
13.754
B
12.995
C
100
D
7.880
E
3.658
F
300
G
800
H
4.886
I
1.000
J
900
K
400
L
3.223
M
3.708
N
3.373
O
24.613
Total Suara Sah
81.590
PARTAI
Suara sah
Pembagi Sainte Lague
pembagian kursi
1
Peringkat
3
Peringkat
5
Peringkat
A
13.754
13754
2
4585
8
2751

2
B
12.995
12995
3
4332
9
2599

2
C
100
100

33

20

D
7.880
7880
5
2627

1576

1
E
3.658
3658
11
1219

732

1
F
300
300

100

60

G
800
800

267

160

H
4.886
4886
7
1629

977

1
I
1.000
1000

333

200

J
900
900

300

180

K
400
400

133

80

L
3.223
3223

1074

645

M
3.708
3708
10
1236

742

1
N
3.373
3373

1124

675

O
24.613
24613
1
8204
4
4923
6
3
Total Suara
81.590

11

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here