PIJARNEWS.ID
Oleh: Ali Ahmadi, S.Sos*

Bangsa Indonesia pada hari Rabu, 17 April 2019 telah menyelesaikan salah satu tahapan dari Pemilihan Umum tahun 2019 secara serentak memilih Wakil Legislatif (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, Juga DPD RI), dan efeknya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pada Pemilu Tahun 2019 ini banyak masyarakat jadi lebih peduli dengan memperbincangkannnya, baik di tempat kerja, di warung kopi, atau lewat komunikasi lewat media sosial. Banyak akun Facebook, Whatsap, Instagram, yang begitu bersemangat untuk menyebarkan berita-berita baik yang pro dan kontra terkadang tanpa filter apakah berita itu sesuai fakta atau mengandung hoax tentang Pemilu 2019.

Tahapan kampanye pemilu 2019 yang panjang, juga memunculkan dampak negatif tersendiri. Dampak itu seperti maraknya ujaran kebencian, hoaks, saling tuding hingga saling menanggapi secara emosional.

Inilah yang kemudian terkadang lepas kontrol dan sampai terbawa emosi, keras kepala, dan tiada akhir juga bisa-bisa berujung ribut. Iklim Pemilu 2019 diperediksi juga telah menciptakan polarisasi di dalam masyarakat, hal ini harus segera dihentikan karena ditakutkan dapat menciptakan masyarakat yang sensitif dan tumbuh saling ketidak percayaan. Sebenarnya bahwa masyarakat mau tidak mau masyarakat tidak bisa lepas dari fase pemilu, dimana pemilu hanya sebuah satu fase dalam kehidupan di tengah masyarakat. Dimana, pola pikir baik di kepala daerah hingga presiden dianggap masih berjalan pada aspek elektoral dan terbawa dalam birokrasi kepemimpinan.

Masyarakat seolah dipaksa berada dalam disparitas pemahaman ideologi semu, berbalut misi mempertahankan kemapanan patron masing-masing. Secara hakikat, situasi ini sesungguhnya teramat melelahkan dan tidak melahirkan benefit masyarakat. Seharusnya pemilu 2019 menjadi sintesa bagi masing-masing pendukung calon yang berkompetisi, dia harus diterima sebagai jawaban sejarah untuk setiap gagasan yang ditawarkan. Sayangnya, sintesa itu tidak pernah terjadi.
Kritik yang mengarah pada ejekan dan pembelaan membabi buta sering kita temukan dalam unggahan sosial media, padahal pada sisi para calon pemimpin negeri ini pasti terdapat sisi positiv dan sisi negatif. Dan setiap masa pemimpin memiliki jasa kepemimpinan dan apabila bermanfaat harus diteruskan dan bila sebaliknya maka harus diperbaiki hingga menjadi bermanfaat untuk masyarakat.
Bahkan, tokoh-tokoh yang sudah mengerti masalah pun terjebak hitam-putih seolah-olah pemilihan umum ini saja. Padahal setelah pemilihan umum ini selesai secara menyeluruh, harus kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Rusaknya pertemanan dan hubungan antar keluarga dikarenakan perbedaan pandangan politik tentu sesuatu yang harus dihindari. Sehubungan dengan hal tesebut, itulah yang menjadi tujuan dari seorang ekonom dan akademisi prokebebasan asal Amerika Serikat, Jeffrey Tucker, yang menulis artikel berjudul “Don’t Lose Friendships Over Politics”, yang dipublikasi oleh lembaga kebebasan Foundation for Economic Education (FEE).
Melihat fenomena polarisasi yang terjadi di Amerika Serikat, Tucker dalam artikelnya menulis bahwa ia pun juga merasakan hal tersebut, dimana ia kehilangan kawan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik. Tucker memberi contoh, ia pernah terlibat dalam perdebatan panas dengan seorang kawan dekatnya tentang kebijakan perubahan iklim, dimana Tucker menyatakan bahwa ia masih agak ragu mengenai data ilmiah terkait dampak perubahan iklim. Langsung kawan dekat Tucker tersebut menjadi naik pitam dan menuduh Tucker sebagai seorang anti-sains dan langsung pergi begitu saja.

BACA JUGA :  WhatsApp Down, Warganet Mengeluh

Bila kita membiarkan politik menentukan pertemanan kita dan hubungan personal kita dengan individu lain, maka satu-satunya yang mendapat kerugian adalah diri kita sendiri. Tucker menulis setidaknya ada tiga poin utama tentang mengapa kita harus bersedia untuk berdialog dengan kawan kita yang berbeda pandangan politik, serta jangan menjadikan politik sebagai hal yang mengatur hubungan kita dengan individu lain.

Poin pertama adalah, bila kita menolak untuk membaca dan mengetahui pandangan yang berbeda, maka kita sama saja dengan mengisolasikan diri dari kritik, yang dimana dari kritik tersebut besar kemungkinan kita dapat mengetahui sesuatu yang baru. Menutup dari dari pendapat yang tak sama dengan yang kita miliki, apapun bentuknya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan politik, akan cenderung membawa kita pada jurang dogmatisme dan menganggap diri kita yang paling benar.

Tidak ada manusia yang sempurna dan 100% bebas dari kesalahan, sebagaimana juga yang ditulis oleh filsuf liberal klasik kelahiran Inggris John Stuart Mill, dalam bukunya On Liberty. Dengan berdialog dengan orang yang berbeda pandangan, kita akan memiliki kesempatan untuk mengoreksi diri apabila ada pendapat kita yang mengandung kesalahan.

Maka dari itu semua pihak untuk membangun momen rekonsiliasi pasca pemilu, caranya dengan menghentikan segala bentuk serangan antar individu atau kelompok yang beda pilihan. Masing-masing kontestan pemilu dan pemilih diharapkan untuk menikmati proses pemilihan ini hingga selesai penetapan akhir.
Marilah jujur pada masyarakat bahwa perbedaan terhadap bahwa perbedaan pandangan politik bukan akhir dari segalanya yang semuanya dibuat seolah mengarah pada pertarungan yang sangat ideologis.

Tetapi kerjasama antar partai politik dalam mengelola anggaran pada hampir seluruh tingkatan dari pusat hingga daerah, pertarungan ideologi itu nyaris tak terdengar. Seluruh sayap dalam bisikan saling mengerti dan saling berbagi.
Agama dan pancasila seolah hadir dan begitu gempita untuk diperjuangkan dalam mimbar politik terbuka. Tetapi seolah ditiadakan dalam bisikan penyusunan anggaran yang tertutup.

Salah satu spirit agama dan pancasila adalah kejujuran. Marilah jujur mengatakan bahwa pemilihan umum ini adalah pertarungan politik, bukan pertarungan ideologi. Akhiri polarisasi dua kutub ini
Maka dari itu, dalam pemilu 2019 ini, siapapun para pemimpin yang terpilih nantinya dapat meninggalkan perspektif pemilu dan polarisasi di tengah masyarakat diyakini bisa dihentikan. Dan ketika memimpin harus bisa mereduksi high sensitive society.

*Sekretaris PD. Pemuda Muhammadiyah Lamongan dan PPS Kelurahan Babat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here