PIJARNEWS.ID

Oleh: Fahrul Syarifuddin, S.HI *)

Kita telah melaksanakan Pemilu pada 17 April 2019 lalu. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dengan menggabungkan antara Pilpres dan Pileg kali ini merupakan  pertama kali dalam sejarah dalam sistem Pemilu di Indonesia. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945, dalam Undang-Undang RI No.12 tahun 2003 Pasal 4 disebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan”. Hal ini menyatakan bahwa Pemilu adalah amanat kosntitusi yang wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Para pengguna hak kontitusi telah menunaikan tugasnya dengan memilih pasangan calon pemimpin dan wakil mereka di DPR yang akan memimpin mereka selama 5 tahun kedepan. Pesta demokrasi ini telah disambut gegap gempita dan sorak-sorai para pendukung dari masing-masing kubu.

Secara kasat mata bangsa indonesia memang telah melewati proses demokrasi tersebut dengan aman dan damai. Namun, tidak demikian dengan hasilnya. Masing-masing kubu dari pasangan calon saling mengklaim bahwa mereka adalah pemenangnya. Dalam pertarungan politik dewasa ini, akan selalu ada pihak yang kalah dan menang. Untuk dapat menerima hal itu, perlu sikap kedewasaan politik dari semua pihak agar dikemudian hari demokrasi kita dapat dikategorikan baik dan berkualitas.

Perhitungan suara resmi dari KPU belumlah final, alangkah lebih arif dan bijaksana jika semua pihak dapat menahan diri untuk lebih sabar dalam menanti dan memantau proses perhitungan hingga selesai. Toh, jika dirasa ada kecurangan dan selisih suara, semua pihak dapat melaporkan kepada mahkamah konstitusi atau pihak yang berwenang untuk bisa dilakukan proses pembuktian dikemudian hari, karena negara ini adalah negara hukum.

Pemilu akan selalu terasa tidak menarik bagi kubu yang merasa “dikalahkan”. Sehingga kubu yang kalah menuduh yang menang melakukan kecurangan. Tidak cukup dengan itu, bahkan mereka juga menyalakan pihak penyelenggara turut andil dalam berbuat curang. Tuduhan sepihak ini memang perlu dibuktikan, jika memang ada oknum yang melakukan pelanggaran dalam pemilu, maka sudah sepantasnya diproses secara hukum yang telah berlaku. Dan jika terbukti sebaliknya maka harus ada pemulihan nama baik sebagai konsekuensi logis.

BACA JUGA :  Kader Mengalami Laka Lantas, FOKAL IMM UINSA Galang Donasi untuk Bantuan Pengobatan

Para peserta dan pemantau pemilu, serta masyarakat hanya butuh sedikit prasangka baik (khusnudzon) kepada penyelenggara Pemilu. Yakinlah bahwa para penyelenggara adalah orang-orang terbaik yang terpilih dan mereka mampu untuk melaksankan dan mengemban amanah konstitusi demi terciptanya iklim demokrasi yang aman dan damai. Hingga kini masih segar dalam ingatan kita tentang beberapa kejadian yang cukup memilukan. Puluhan penyelenggara dan pihak keamanan banyak yang jatuh sakit karena melaksanakan tugas negara (pemilu), tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Jika perjuangan keras serta pengorbanan mereka untuk negara tidaklah dihargai, lalu apa kira-kira kata yang pantas untuk menggambarkan kesetiaan mereka terhadap negara?.

Pemilu hanyalah salah satu proses menuju sebuah kedewasaan dalam dalam berpolitik dan bernegara. Sedangkan, yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi bangsa ini adalah perjuangan menegakkan demokrasi dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi bagi masing-masing warganya, dalam hal ini termasuk juga para oknum penyelenggara Pemilu. Yang mana sudah menjadi hak dasar mereka untuk dihargai secara kinerja baik secara pikiran dan tenaga, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak-hak dasar manusia.

*( Penyelenggara Pemilu (PPK) di kabupaten Lamongan

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here